Pariwara
Hukum & Kriminal

Yusril: Tindakan Dahlan Sudah Sesuai Prosedur

Yusril Ihza Mahendra. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

Yusril Ihza Mahendra. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA —Profesor Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi kuasa hukum Dahlan Iskan, terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Rulung Agung dan Kediri, yang telah bergulir di PN Tipikor Jawa Timur.

Yusril baru mendapat mandat dari Dahlan untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Sebagai pengacara kondang, Yusril sudah membaca dakwaan yang dituduhkan terhadap mantan dirut PLN tersebut.

Intinya, kata Yusril, pada awal tahun 2000, Dahlan diminta Gubernur Jawa Timur menjadi direktur PT PWU. Mantan Menteri BUMN itu menyanggupi dengan catatan perusahaan tersebut diubah menjadi perseroan terbatas (PT). Syarat inipun dipenuhi Pemprov Jatim.

“Beliau sendiri mengatakan bersedia jadi direktur tanpa menerima gaji apapun. Pak Dahlan karena banyak perusahaan-perusahaan beliau, untuk PWU ini gratis tanpa digaji, karena niatnya untuk membenahi perusahaan daerah supaya maju,” tutur Yusril, saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/12).

Sesuai proses penyidikan di Kejati Jatim, maupun surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), katanya, Dahlan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan dua aset PWU di Tulung Agung dan Kediri.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Menkumham), mengakui bahwa PT PWU memiliki banyak aset antara lain berupa tanah seperti di Surabaya, Tulung Agung maupun Kediri.

Dalam proses penjualan aset PT PWU di dua daerah tersebut, Dahlan selaku direktur membentuk tim untuk menilai aset. Sebab, penjualan sendiri bertujuan guna mendapatkan uang supaya bisa digunakan kembali untuk membeli aset lainnya berupa tanah, terutama di sekitar aset perusahaan daerah di Karang Tilang Surabaya.

“Dengan penjualan dua aset di Tulung Agung dan Kediri, maka tanah bolong-bolong di Surabaya (milik masyarakat-red) dapat dibebaskan seluruhnya, sehingga tanah itu punya nilai ekonomis sangat tinggi. Secara faktual sangat menguntungkan. Jadi tidak ada rugi apa-apa. Bisnis saja. Perusahaan sangat diuntungkan,” papar mantan Mensesneg ini.

Lalu kenapa Dahlan didakwa korupsi? Ternyata, kata Yursil, masalahnya hanya prosedur, bukan ada kerugian uang negara. Tuduhan merugikan negara justru muncul belakangan setelah BPKP diminta oleh jaksa Kejati Jatim melakukan penghitungan. Padahal, dari penjualan aset itu, PT PWU menjadi lebih untung.

Terkait pelanggaran prosedur yang dimaksud Jaksa, kata Yusril, karena dianggap tidak adanya persetujuan DPRD Jatim sesuai Peraturan Daerah Jatim. Meski sejatinya perusahaan daerah yang telah berubah menjadi PT tidak harus meminta izin ke dewan.

Nah, karena ada Perda yang mengharuskan permintaan izin, direksi PT PWU memenuhi aturan tersebut dengan mengajukan surat ke DPRD Jatim. Izin itupun diberikan ketua DPRD Jatim yang bersurat dengan kop resmi.

“Jadi persetujuan DPRD sudah ada. Hanya jaksa mengatakan ini kan ditandatangani ketua DPR, pribadi ketua DPRD, bukan DPRD Jatim. Saya yang pakar hukum tata negara, jadi anggota DPR berkali-kali, bingung juga,” tutur Yusril.

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top