Pemerintah Revisi UU Ormas – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Politik

Pemerintah Revisi UU Ormas

Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Pemerintah dipastikan merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Draf revisi akan dibahas setelah pembahasan revisi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) rampung.

“Segera kita ajukan dan sudah dibahas meskipun belum final,”ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (2/12).

Draf revisi akan disusun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Tjahjo menjelaskan, revisi UU Ormas diharapkan bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Namun, terkait kepastiannya, dia menyerahkan hal tersebut kepada DPR. Yang pasti, pemerintah berupaya menyelesaikan draf awal secepatnya.

Mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, salah satu norma yang akan diubah pemerintah adalah mekanisme pembubaran ormas. Di UU sekarang, prosedur yang ada terlampau panjang. “Sekarang ini membatalkan ormas yang melawan lambang negara saja perlu waktu panjang. Peringatan pertama, peringatan kedua,” terangnya.
Prosedur pendaftaran ormas pun akan diperketat. Dia beralasan, proses yang terlalu mudah tidak efektif untuk menskrining ideologi organisasi yang sesungguhnya. Akibatnya, ada banyak ormas internasional yang dengan mudah membuka cabang di Indonesia. “Semua ormas mengaku asasnya Pancasila. Tapi, dalam praktik dan ucapannya tidak,” tuturnya.

Nah, atas dasar itulah pemerintah ingin melakukan revisi ketentuan dalam UU untuk bisa menagih janji kebangsaan. Bocoran dari Tjahjo, salah satu yang akan dibahas yakni, memperkuat sistem peringatan, terhadap organisasi yang nakal dan keluar dari kaidah Pancasila. Kemungkinan nantinya tak ada lagi peringatan bagi organisasi yang terbukti melanggar ketetapan UU.
Dengan skema ini, Tjahjo yakin akan memberi efek jera, sehingga organisasi serupa akan berpikir beberapa kali untuk melenceng dari ideologi negara. Selain itu, Mendagri juga menggarisbawahi tentang betapa mudahnya ormas asing dari luar negeri membuka cabang di Indonesia.

Meski demikian, untuk organisasi jenis ini Tjahjo tak menyinggung mengenai hukuman. Prinsipnya ia ingin meluruskan bahwa semua organisasi yang bernaung di nusantara harus menghormati dasar-dasar negara dan tak boleh menentangnya. “Makanya perketat dan sanksinya juga dipertegas, bukan soal hukuman, tapi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan pemerintah yang sah dan aliran sesat, saya kira itu,” imbuh Tjahjo.

Sementara itu, peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan rencana tersebut. Terpenting, norma yang baru tidak mengancam kebebasan untuk berserikat. Sebab, sebagai negara demokrasi, berkumpul dan berserikat merupakan hak yang dilindungi.

Untuk itu, dalam menyusun draf tersebut, pemerintah maupun DPR harus menjelaskan secara gamblang seperti apa parameter melanggar Pancasila. “Ormas keagamaan kan menganut paham agama,” ujar Bahrain kepada Jawa Pos (Kendari Pos Grup).
Namun, Bahrain tidak sepakat jika pembubaran ormas bisa dilakukan dengan mudah. Menurut dia, bubarnya sebuah ormas harus melalui persidangan. Pasalnya, butuh proses peradilan untuk bisa menyatakan sebuah ormas menyalahi aturan atau tidak. ’’Pembubaran tetap harus melalui pengadilan. Gak bisa langsung, jangan sampai pemerintah jadi diktator,” tandasnya. (far/fat)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top