Inovasi Sistem Pelayanan Publik di Sultra Belum Diakui – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Inovasi Sistem Pelayanan Publik di Sultra Belum Diakui

 

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Upaya Pemprov Sultra membenahi sistem pelayanan publik masih belum maksimal. Tahun ini, tak satu pun yang masuk top 99 inovasi layanan terbaik versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sistem pelelangan elektronik Biro Layanan Pengadaan (BLP) dan pelayanan izin melalui satu loket di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) ternyata masih kalah bersaing dari 2.476 inovasi sistem pelayanan yang dikompetisikan tahun 2016.
Meskipun tidak masuk 99 besar, rapor penilaian Pemprov Sultra terbilang membaik dibanding tahun 2015 lalu. Tahun ini, inovasi Pemprov Sultra sudah memasuki zona hijau. Padahal tahun lalu, Pemprov mendapat rapor merah dan berada pada posisi 4 terbawah dari 34 provinsi. Bukan hanya Pemprov Sultra, pemerintah kabupaten/kota pun tidak lebih baik. Dari 53 inovasi daerah yang masuk 99 besar, tak ada yang berasal dari Sultra. Hasil penilaian tertuang dalam Keputusan MenPAN-RB nomor 51/2016.

“Kompetisi inovasi pelayanan publik, belum ada inovasi dari Sultra yang masuk top 99. Padahal ivent ini telah digelar sejak tahun 2014 lalu. Ini artinya, ada hal yang perlu dibenahi. Hal ini menjawab tuntutan masyarakat terkait layanan yang lebih transparan, akuntabel dan lebih cepat,” kata Emida Suparti, Kabid Sistem Informasi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Jumat (2/12). Pelaksanaan kegiatan ini katanya, merujuk pada UU nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik. Kompetisi dimaksudkan untul mewujudkan program one agency, one inovation(OAOI). Yang mana, mewajibkan setiap kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. Animo peserta mengikuti kegiatan ini terus meningkat. Tahun ini, sebanyak 2.476 inovasi yang berkompetisi. Padahal tahun 2015 dan 2014 lalu hanya sekitar 1.184 dan 515 inovasi.

“Kami akan terus mendorong pemda melakukan inovasi. Paling tidak, ada inovasi yang diajukan. Diharapkan inovasi terbaik ini bisa ditransfer ke daerah lain,” kata Emida. Kasubag Pelayanan Publik Biro Organisasi Sultra, Farida Kasim mengatakan sebenarnya inovasi Sultra tak kalah bersaing. Hanya saja, proposal laporannya belum dikemas dengan baik. Padahal banyak hal yang menjadi indikator penilaian. Tahun ini, pemerintah mengirimkan inovasi BLP dan PTSP. Namun hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan. Tidak hanya provinsi, sejumlah pemda di Sultra juga mengirimkan inovasinya seperti Kota Kendari, Kolaka dan daerah lainnya. Namun seluruh inovasi asal Sultra belum masuk top 99.

“Saya kira, harus ada upaya serius. Terutama dalam proses pengisian formulir maupun penyusunan laporan. Selama ini, seluruhnya dibebankan ke biro organisasi. Makanya, proses pengisian form hanya berdasarkan permintaan SKPD terkait. Bila diisi dengan benar, maka hasilnya akan lebih baik. Untuk peringkat Sultra belum diterima,” sambungnya. Hingga kini, KemenPAN-RB belum merilis peringkat Sultra. Namun ia optimis posisi Sultra akan terangkat. Pasalnya, tahun ini pemerintah telah mengirim inovasinya. Padahal tahun lalu, tak ada yang dikirimkan. Makanya, Pemprov sempat meraih raport merah. Dengan adanya inovasi yang diikutkan, raport Pemprov berubah menjadi hijau. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top