Ada Pro Kontra Pj Rektor UHO Dijabat Prof Supriyadi – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Edukasi

Ada Pro Kontra Pj Rektor UHO Dijabat Prof Supriyadi

Prof Usman Rianse bersama Ketua Panitia Pemilihan Rektor UHO, Prof Hilalluddin Hanafi

Prof Usman Rianse bersama Ketua Panitia Pemilihan Rektor UHO, Prof Hilalluddin Hanafi.

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Penunjukkan Prof Supriyadi sebagai Pj Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) ternyata melahirkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang mempersoalkan. Kelompok kontra terdiri dari mahasiswa dan guru besar, Rabu (30/12), mendatangi gedung DPRD Sultra. Mereka memprotes penunjukan Prof Supriadi sebagai Plt Rektor. Prof Barlian, Guru Besar Sosiologi Pendidikan, menilai penunjukan Plt Rektor UHO, Prof Supriadi bertentangan dengan Permenristek Dikti No 1 tahun 2015.

Dihadapan Komisi IV DPRD Sultra, Barlian menjelaskan posisi Plt Rektor UHO itu seharusnya diisi setingkat, Sekjend, atau Dirjen. Jadi, menurut Barlian, Plt Rektor UHO yang ada saat ini menyalahi aturan yang ada karena tidak sederajat. “Untuk itu kita mendesak agar persoalan ini dapat segera disampaikan ke Kemenristek Dikti untuk ditindaklanjuti,” jelasnya, didampingi Dr Eng M Jamhir Safani SSi MSc.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo mengaku prihatin dengan proses pemilihan Rektor UHO yang berlarut-larut. Ia mengaku akan segera menindak lanjuti aspirasi yang diungkapkan oleh BPP UHO dan beberapa guru besar UHO ke Kemenritek Dikti. “Sesuai aspirasi guru-guru kita dan adik-adik mahasiswa kita akan segera tindak lanjuti aspirasinya dengan mengirimkan pernyataan sikap ke Kemenristek Dikti,” ujarnya

BACA JUGA :  Tiga Calon Rektor UHO Sulit Lobi Suara Menteri

Meski ada kelompok yang kontra dengan penunjukkan Prof Supriyadi, namun sejumlah pejabat di UHO memastikan  mendukung keputusan Menristekdikti Prof. Dr. Muhammad Nasir yang menetapkan guru besar dari Universitas Negeri Semarang (Unnesa) itu, sebagai Plt Rektor UHO. Keputusan itu dianggap benar dan sesusai aturan.

Dekan Fakultas Hukum. Prof. Dr. Djufri Dewa, MH., menilai kebijakan Menristekdikti telah sesuai pasal 12 Permenristekdikti yang menyebutkan bila jabatan rektor berakhir dan belum terbentuk atau ada rektor baru maka dapat diperpanjang paling lama setahun. “Kata dapat itu tidak bersifat mutlak, boleh ya dan boleh tidak. Menristekdikti mengambil kebijakan mengangkat salah seorang pelaksana tugas rektor. Artinya, siapapun yang ditunjuk oleh menteri, yah sebagai pimpinan fakultas ataupun pejabat universitas harus mendukung hal itu,” terangnya.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UHO ini, tidak mungkinlah Menristekdikti menyalahi aturan dalam hal pengangkatan Plh Rektor. Tentu sudah melalui pertimbangan, yang tentunya supaya Plt Rektor UHO dapat melaksanakan Tupoksinya selayaknya rektor dan melaksanakan pemilihan rector secepatnya. “Semua pihak harus menjaga kebijakan menteri dan tetap mengedepankan stabilitas kampus sehingga suasana akademik tetap terjaga,” imbaunya.

BACA JUGA :  Pilrek UHO! Usman Rianse: Semua Berpeluang

Hal yang sama disampaikan Wakil Rektor IV UHO, Asrul Sani, Ph.D. Katanya, apa yang diputuskan dan dijalankan Kemenristekdikti tentu punya dasar yang kuat, terutama didukung peraturan yang baku. Ini adalah upaya untuk mempercepat selesainya masalah yang tengah dihadapi UHO. “Harapan kami, sivitas akademika mendukung penuh dan berikan kesempatan kepada beliau untuk selesaikan amanah ini. Jika kita terus melakukan (protes), justru akan jadi polemik,” katanya.

Ia berharap agar semua pihak di UHO mendukung kehadiran Prof Supriadi untuk menjalankan tugas hingga saatnya tiba UHO punya rektor baru yang terbaik. Dijelaskan, ada 2 hal yang menjadi tugas Plt Rektor UHO, yaitu menjalankan tri dharma sekaligus menuntaskan problematika pemilihan rektor UHO. “Dan kalau semua mendukung, maka tugas beliau akan berjalan lancar,” tandasnya.

Dukungan yang sama disampaikan Dekan Kesehatan Masyarakat, Dr. Yusuf Sabilu, dan Ketua Lembaga Penelitian UHO, Dr. Marzuki. Hal serupa juga ditegaskan Ketua Senat UHO, Dr. Aminuddin Mane Kandari. “Atas nama pribadi, tentu harus mendukung kehadiran Plt Rektor yang diembankan Menristekdikti. Apapun keputusan dan kebijakan menteri harus kita laksanakan. Buktinya selama melalui tahapan Pilrek, begitu disurati menteri, yah kita langsung laksanakan sesuai arahan beliau. Terjadi pembatalan tahapan Pilrek hingga 5 kali, ini sepenuhnya karena taat keputusan Menristekdikti,” ungkap Dr. Aminuddin Mane.

BACA JUGA :  Tahapan Diulang, Pilrek UHO Digelar 14 November

Sementara, Mantan Rektor UHO, Prof. H. Usman Rianse memastikan sejak awal mendukung apapun yang menjadi kebijakan Menristekdikti. Soal ada yang menolak, bisa diindikasikan ada yang tidak diuntungkan dengan keputusan menteri itu, sehingga memanfaatkan momentum.

“Saya yakin kebijakan menteri itu taat asas, dalam setiap pasal Permenristekdikti tidak ada ketentuan harus eselon I Plh Rektor UHO. Begitu pula pasal 12 juga tidak mutlak harus rektor diperpanjang. Di pasal 13 juga tidak harus digunakan sepenuhnya karena rektor yang berakhir masa jabatannya belum pensiun. Pastinya, Profesor di UHO bukan hanya 3 orang tapi 70 orang. Sangat tidak refresentatif mengatasnamakan guru besar untuk menolak kebijakan Menteri,” tukas Prof Usman. (feb/yog)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top