Blangko e-KTP Kosong, Pakai Surat Keterangan Pengganti Dulu.. – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Metro Kendari

Blangko e-KTP Kosong, Pakai Surat Keterangan Pengganti Dulu..

e-ktp-ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Sultra sedikit mengalami kendala. Hampir semua daerah mengeluhkan keterbatasan blangko. Bahkan di beberapa daerah, sudah kosong. Padahal Pemda didesak mempercepat capaian penduduk wajib KTP. Akibatnya, antusias warga mengurus data kependudukannya atau melakukan perekaman data mengalami penurunan yang cukup drastis. Pasalnya, Pemda tidak bisa memberikan jaminan keping e-KTP bisa dicetak.

Menindaklanjuti keluhan Pemda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 471.13/10231/dupcapil tertanggal 29 September. Untuk mengatasi kekosongan blangko, pemerintah menyiapkan surat keterangan pengganti e-KTP. Layaknya KTP, surat ini bisa digunakan untuk mengurus data administrasi. Seperti untuk kepentingan asuransi, pernikahan, BPJS, imigrasi, kepolisian hingga kepentingan Pemilu.

“Ketersedian blangko e-KTP per-tanggal 1 Oktober di Ditjen Dukcapil telah habis. Untuk itulah, pencetakan e-KTP diprioritaskan pada warga yang telah melakukan perekaman atau data yang siap cetak (print ready record). Karena masih dalam proses pengadaan, Disdukcapil kabupaten dan kota bisa menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP,” jelas Muhammad Fadhlan, Kabag Kependudukan Biro Administrasi Pemerintahan Setprov Sultra, Senin (31/10).

Untuk mendapatkan surat keterangan itu lanjut mantan Kasubag Protokoler ini, warga harus terdata dalam data base kependudukan. Namun terlebih dahulu, warga harus melakukan perekaman data. Makanya, warga yang ingin mengurus e-KTP tak perlu menunggu proses pendistribusian blangko di Disdukcapil. Meskipun keping fisiknya belum diterima, namun surat keterangan itu bisa membantu. Surat ini bisa dipergunakan hingga keping e-KTP diterbitkan.

Format surat keterangan pengganti e-KTP katanya, berisi tandatangan Kepala Disdukcapil pada Pemda masing-masing. Dibawahnya, menerangkan copy paste elemen data base e-KTP. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, TTL dan seterusnya. Agar tidak mudah dipalsukan, pencetakan (print) hanya dilakukan di kantor Disdukapil. Makanya, foto yang tercantum dalam surat keterangan adalah hasil perekaman data. Bukan ditempel secara manual.

“Pada keterangan berikutnya, menegaskan penduduk yang tertera di surat ini dinyatakan telah melakukan perekaman data. Pada poin terakhir, tertulis penggunaan surat keterangan ini. Seperti pada kepentingan Pemilu, Pilkada, Pilkades, Perbankan dan keperluan lainya sesuai kebutuhan daerah. Surat keterangan ini berlaku enam bulan selama diterbitkan,” jelas alumnus STPDN ini.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah, ketersedian blangko diperkirakan baru akan ada pada November ini. Kepastian itu diterima Ditjen Dukcapil melakukan revisi terhadap anggaran DIPA. Karena dianggap cukup urgen, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberikan persetujuan. (amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top