NGERI..Hadapi Pendemo, 2.800 Anggota Brimob di-BKO-kan ke Jakarta – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Nasional

NGERI..Hadapi Pendemo, 2.800 Anggota Brimob di-BKO-kan ke Jakarta

Brimon. Ilustrasi

Brimon. Ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Beredar sebuah surat telegram dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan nomor STR/779/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016. Surat itu terkait perintah agar dilakukannya Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob daerah untuk perkuat keamanan di DKI Jakarta jelang aksi unjuk rasa 4 November 2016 mendatang beredar.

Di dalamnya menyebutkan bantuan Brimob daerah yang totalnya ada 2.800 personel. Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Dalam surat itu juga tercantum ada perintah lisan Kapolri kepada Asops Kapolri pada hari Kamis 27 Oktober untuk menggeser personel Brimob daerah ke Polda Metro Jaya untuk mengamankan unjuk rasa gerakan ormas Islam menyikapi pernyaataan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Nanti kita lihat dulu ya. Ada dari beberapa daerah seperti beberapa personel dari brimob tertentu diperbantukan ke Jakarta, memang rencananya ada,” ujar Boy Rafli di Polda Metro Jaya, Sabtu (29/10) malam.

Dalam surat telegram tersebut tercantum, sedikitnya 28 kompi atau sekitar 2.800 personel Brimob daerah dari berbagai Polda akan diperbantukan mengamankan DKI Jakarta. Masih dalam surat yang sama diperintahkan oleh Kapolri agar seluruh pasukan tersebut harus sudah berada di Jakarta paling lambat 30 Oktober 2016.

Kemudian, gelar pasukan direncanakan akan dilaksanakan pada apel konsolidasi yang dijadwalkan dilakukan pada Senin 31 Oktober 2016 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.Sebanyak 2.800 personel Brimob itu berasal dari 16 Polda dan Mabes Polri.

Sementara, Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy meminta polisi mengklarifikasi dua hal berkaitan pengamanan demonstrasi Jumat 4 November 2016.

Pertama, kata Aboe, beredarnya informasi perintah tembak di tempat oleh Kapolda Metro Jaya.  “Apakah  benar perintah ini diberikan untuk menangani demo tersebut?” katanya, Minggu (30/10).

Kedua, lanjut dia, beredar di pesan berantai di WhatsApp adanya perintah Kapolri untuk memobilisasi Brimob dari berbagai wilayah untuk menghadapi pengunjuk rasa.

“Apa hal ini juga benar?” tanya Aboe lagi.

Dia menilai aksi yang digalang masyarakat sebenarnya merupakan bentuk dukungan kepada kepolisian.

Mereka mendukung agar kepolisian menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya.

“Ini adalah people power yang merupakan refleksi dari aksi yang telah digelar di berbagai kota,” katanya.

Sepertinya, Polri harus meresponsnya dengan benar. Akan terlihat aneh, jika aksi yang digalang untuk mendukung kerja Polri harus dihadapi dengan brimob, atau  perintah tembak di tempat.

Seharusnya, apa yang mereka lakukan mendapat respons positif dari Polri. Sebab, mereka telah memberikan dukungan moral kepada Polri untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Selama ini, masyarakat telah menghindari tindakan main hakim sendiri.

Seharusnya, ada respons timbal balik dari Polri dengan memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya.

“Kata kunci dari persoalan ini adalah law enforcement. Saya rasa publik akan dapat memahami jika Polri secara terbuka menyampaikan hasil kerjanya,” ujar Aboe.

Dia menambahkan, pada  penanganan persoalan ini, sepertinya terjadi gagap media.

Misalnya saja, di awal permasalahan dikatakan Bareskrim menolak laporan penistaan agama lantaran tidak ada fatwa MUI.

Setelah muncul fatwa dari MUI, disampaikan bahwa fatwa tersebut tidak mengikat penyidikan Polri.

Kemudian ada lagi statemen bahwa pemeriksaan memerluka izin presiden. Setelah itu muncul statemen yang berbeda.

Demikan pula ketika Basuki Tjahaja Purnama datang ke Bareskrim. Kabareskrim menyampaikan Ahok datang sukarela. Sedangkan Kadiv Humas menyampaikan bahwa Ahok datang lantaran dipanggil penyidik.

Tentu hal itu semua juga menimbulkan pertanyaan kepada publik, hal seperti ini harus diperbaiki.

“Jangan sampai terlihat kedodoran saat berbicara ke publik, apalagi untuk persoalan yang sensitif,” pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diketahui, Front Pembela Islam dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi demonstrasi “Aski Bela Islam II” Jumat 4 November 2016 mendatang.

Demonstrasi itu untuk mendesak pengusutan kasus dugaan penistaan Alquran yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. (JPG/JPNN)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top