Protes Prodi DLP, Dokter Rancang Aksi Unjuk Rasa – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Protes Prodi DLP, Dokter Rancang Aksi Unjuk Rasa

Aksi damai dokter di depan gedung Mahkamah Agung, Rabu (27/11). Foto: M Fathra NI/JPNN.com

Aksi damai dokter di depan gedung Mahkamah Agung, Rabu (27/11). Foto: M Fathra NI/JPNN.com

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun membulatkan tekad untuk turun ke jalan memprotes rencana program studi Dokter Layanan Primer (DLP).

Aksi yang sekaligus memperingati peringatan ulang tahun IDI ke 66 24 Oktober nanti diharapkan bisa mengurungkan niat pemerintah.

Ketua Umum PB IDI Oetama Marsis mengatakan, pihaknya memang berencana untuk melakukan aksi damai untuk menuntut kepada pemerintah terkait isu-isu kedokteran terutama pendidikan dokter.

Menurutnya, pihaknya sepakat untuk memilih aksi damai sebagai peringatan karena isu DLP belum menemukan solusi.

’’Kami ingin masyarakat tahu bahwa rencana pemerintah terkait DLP ini salah kaprah. Seakan-akan menambah beban bagi dokter namun tak memperbaiki kinerja,’’ terangnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Dia menegaskan, pendidikan DLP yang digembor-gemborkan setara dengan pendidikan spesialis justru menghamburkan uang dan waktu dokter.

Hanya untuk menguasai beberapa modul tambahan, peserta harus mengeluarkan Rp 300 juta per tahun.

Selain itu, mahasiswa pun harus melepaskan pekerjaannya karena lembaga yang menyediakan hanya hanyalah 17 Fakultas Kedokteran.

’’Kalau dibandingkan dengan program P2KB (Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dari IDI sudah jelas beda. Hanya habis Rp 1 juta per modul yang bisa diambil di 430 Cabang. Modul pun disesuaikan dengan apa yang diperlukan di daerah tugas mereka,’’ ungkapnya.

Terkait tuduhan pemerintah bahwa kualitas dokter umum rendah karena sering merujuk, Oetama menjelaskan bahwa rujukan yang banyak itu disebabkan oleh banyak faktor.

Pertama, obat dan alat kesehatan yang seringkali tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Kedua, masih belum meratanya distribusi dokter yang membuat dokter tak punya banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan.

’’Kalau misalnya dokter diberi waktu kurang dari 10 menit untuk melakukan konsultasi karena terlalu banyak pasien menunggu, otomatis mereka merujuk kasus-kasus yang dikira tidak bisa ditangani,’’ ungkapnya.

Ketua Bidang Organisasi PB IDI Mahesa Paramadina menyatakan, unjuk rasa tersebut tidak akan mengganggu pelayanan dokter di seluruh Indonesia.

Menurutnya, aksi turun ke jalan hanya dilakukan oleh perwakilan seluruh IDI Daerah di Jakarta dengan menyasar Kementerian Hukum dan HAM.

’’Jumlah dokter yang ikut aksi damai kami perkirakan sekitar 2 ribu. Tapi, kami pastikan bahwa dokter yang bertugas di ICU atau punya peran penting akan tetap melayani pasien besok,’’ ujarnya. (bil)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top