Pungli di BKD Muna, Kadis Terancam Dicopot – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Hukum & Kriminal

Pungli di BKD Muna, Kadis Terancam Dicopot

kendaripos.fajar.co.id. KENDARI– Dugaan Pungli yang terjadi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna terkait penyesuaian golongan bagi PNS, sudah terdengar di telinga anggota DPRD. Bahkan dalam waktu secepatnya, wakil rakyat berjanji akan memanggil Kepala BKD Muna, Sukarman Loke untuk dimintai keterangannya.

images-5

Tindakan yang dilakukan pegawainya dengan meminta sejumlah duit pada PNS yang mengurusi sertifikat penyesuaian golongan sudah sangat meresahkan. Jika dalam prosesnya nanti, terbukti ada Pungli, maka wakil rakyat merekomendasikan pada bupati untuk mencopot Kepala BKD, Sukarman Loke dari jabatannya.

“Kalau terbukti, Dewan rekomendasikan copot dari jabatannya. Bukan hanya kepala BKD, termaksud oknum-oknum lainnya yang terlibat,” ancam Wakil Ketua Komisi 1, Awal Jaya Bolombo, Kamis (14/10).

Tak sampai saja pada pencopotan jabatan, jika ada bukti-bukti yang kuat akan diproses secara hukum. DPRD, kata Politisi Demokrat itu, tidak inginkan adanya pungli apalagi di pemerintahan LM Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu. Dan ini sudah menjadi isu nasional yang tidak boleh terulang lagi.

Ketua fraksi Demokrat itu mewanti-wanti, bukan hanya BKD, tapi ini berlaku untuk semua instansi. Apalagi, dengan adanya Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, akan mengawal birokrasi dengan baik. “Pungli akan dibersihkan. Jangan ada lagi pungli dipemerintahan LM Rusman Emba dan Malik Ditu. Kalau pusat membentuk Satgas untuk pemberantasan, kalau perlu daerah juga bentuk Satgas,”ulangnya menegaskan. (Ery/b)

Komentar

komentar

1 Comment

1 Comment

  1. ahmad mahruf

    15 Okt 16 09:22 at 09:22

    Pungutan liar terkait kepegawaian di birokrasi itu sdh jamak selama ini, bisa jadi karena 2 hal, pertama memang di kondisikan dari atas secara struktural kelembagaan, BKN tdk mau proses cepat kalau tidak ada uang lemburnya, demikian juga BKD provinsi, akhirnya ikut juga BKD Kabupaten /Kota. Hal kedua karena keserekahan oknum untuk kepentingan pribadi dan menyetor ke pimpinan untuk balas jasa jabatan. Paling tragis dlm era reformasi setiap jabatan diperdagangkan alias dilelangkan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top