Pernyataan Resmi MUI: Ahok Menista Alquran dan Umat Muslim – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pernyataan Resmi MUI: Ahok Menista Alquran dan Umat Muslim

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki ruang persidangan mengikuti sidang lanjutan perkara pengujian UU Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (31/8). Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Ismail Pohan/Indo Pos

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan penghinaan terhadap Alquran saat sambutan di Kepulauan Seribu.

Melalui keterangan tertulisnya, Ketua Umum MUI Maruf Amin menegaskan, Ahok tetap dalam posisi menghina kitab suci umat muslim itu.

“Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat  51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” ucap Maruf, Selasa (11/10).

Karenanya, Maruf berharap agar pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tidak membiarkan praktik penistaan Alquran dan agama Islam yang secara gamblang keluar dari mulut orang nomor satu di DKI itu.

“Pernyataan Ahok dikategorikan menghina Alquran dan menghina ulama dan memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat muslim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk Eks Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Maruf memgimbau aparat penegak hukum supaya proaktif, tegas, cepat, proporsional, dan profesional dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, sambungnya, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap pihak penegak hukum di Indonesia.

“Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang,” tandasnya. (uya/JPG)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top