Sidang Praperadilan Nur Alam, Saksi Ahli Sebut Supervisi KPK Tak Punya Landasan Hukum – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Sidang Praperadilan Nur Alam, Saksi Ahli Sebut Supervisi KPK Tak Punya Landasan Hukum

Saksi ahli Romli saat memberikan keterangan di depan sidang praperadilan yang diajukan Gubernur Sultra, H Nur Alam SE, Senin (10/10)

Saksi ahli dari Universitas Padjadjaran, Romli Attasasmita saat memberikan keterangan di depan sidang praperadilan yang diajukan Gubernur Sultra, H Nur Alam SE, Senin (10/10). Foto: Yogi Nebansi

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Sidang praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Sidang pemeriksaan saksi ahli pakar hukum pidana Romli Attasasmita dari Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) menjadi sidang terakhir dalam agenda pembuktian perkara penetapan tersangka kepada Nur Alam oleh KPK.

Dalam keterangannyaRomli mejabarkan terkait  status hukum Penyelidik, penyidik, penetapan tersangka, koordinasi dan supervisi. Didalam persidangan tersebut, Romli menyampaikan soal ketetapan sah dan tidaknya seseorang sebagai tersangka. Salah satu poin yang dia tekankan bahwa soal status penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Poin tersebut menjadi pertanyaan pertama yang diajukan pihak kuasa hukum pemohon Maqdir Ismail. “Sebagai salah  satu orang yang pernah menjadi perumus UU KPK, bagaimana mana pendapat sodara ahli terkait dengan penyidik KPK yang bukan dari institusi Polri. Selain itu bagaimana dengan makna pasal 39 ayat 2 UU KPK yang berbunyi penyelidik dan penyidik KPK itu harus berhenti dari instansi asalnya,” tanya Maqdir kepada Romli saat proses persidangan praperadilan di PN Jakael, jalan Ampera Raya, Senin (10/10).

Menanggapi hal tersebut Romli mengatakan bahwa penyidik dan penyelidik KPK memang harus dari Polri dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara. “Dulu itu niatnya KPK diperkenakan untuk merekrut penyidik sendiri karena melihat tujuan KPK sebagai lembaga independen yang bergerak dibidang hukum. Namun ketika pembahasan di DPR ada namanya proses politik dan DPR itu meminta penyidik dan penyelidik tetap diambil dari instituai Polri dan Kejaksaan,” jelas Romli.

BACA JUGA :  ANEH..Dipraperadilankan Nur Alam, KPK Masih Hitung Kerugian Negara, tapi Lansir Kerugian Lingkungan Rp. 3 Triliun

Romli pun membeberkan jika pihaknya tetap bersikeras agar penyidik dan penyelidik dapat direkrut secara mandiri maka KPK tidak akan ada sampai hari ini. “Kalau mau ngotot full independen KPK tak mungkin ada. Untuk itu meski tidak secara tegas penyidik dan penyelidim KPK itu dari instansi Polri dan Kejaksaan kemudian hal itu juga sesungguhnya dikuatkan didalam KUHP,” tuturnya.

Dengan adanya penyidik independen Romi pun mempertanyakannya. “Ini mungkin karena tidak secara tegas diatur akhirnya salah ditafsirkan. Namun filosofinya tidak begitu, penyidik dan penyelidik KPK itu dari instansi Polri dan Kejaksaan, jika tidak maka itu tidak sah,” kata Romli.

“Kemudian dengan terkait dengan status terdakwa pegawai KPK Penyidik, Penyelidik dan pimpinan KPK. Bagaimana pendapat saudara ahli,” imbuh Maqdir. Romli pun menjelaskan sudah jelas didalam UU KPK bahwa pimpinan KPK terlibat atau terkena status tersangka ataupun terdakwa itu harus mundur.

BACA JUGA :  ANEH..Dipraperadilankan Nur Alam, KPK Masih Hitung Kerugian Negara, tapi Lansir Kerugian Lingkungan Rp. 3 Triliun

Kemudian Maqdir kembali melanjutkan pertanyaanya terkait dengan penetapan tersangka kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Apakah sah, seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa memeriksa calon tersangkanya terlebih dahulu,” tanya Maqdir.

Romli mengatakan bahwa sudah sangat jelas dalam aturan itu disertai pemeriksaan calon tersangka. “Bukan calon tersangka sebenarnya tapi terduga. Selain dua alat bukti itu sudah seharusnya disertai dengan pemeriksaan terduga. Penyidik harus aktif , memang dalam penyelidikan tidak disertai upaya paksa tapikan bisa aktif dengan  penyidik mendatangi si terduga untuk mengumpulkan keterangannya,” kata Romli.

Trakhir Maqdir pun menanyakan soal fungsi supervisi yang dilakukan KPK yang diduga adanya indikasi duplikasi penyelidikan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. “Apakah KPK dapat melakukan supervisi terhadap kasus yang sama dalam proses penyelidikan di Kejaksaan dengan dasar MoU,” tanya Maqdir.

Romli pun mengatakan bahwa KPK tidak bisa sewenang-wenang dapat melakukan supervisi kepada Kejaksaan. “Proses Penyidikan itukan prosesnya tertutup, proses penyelidikan adalah hak masing-masing institusi. Jadi tadak dibenarkan jika Supervisi itu dilakukan pada tahap penyelidikan,” kata Romli. “Lagi pula dasar hukum KPK melakukan supervisi pada tahap penyidikan itu apa?. MoU itu tidak bisa jadi dasar hukum yang kuat,” imbuhnya.

Sementar itu berusaha merubah keyakinan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum pemohon, Kuasa hukum termohon Setiadi mengatakan bahwa mengapa tidak secara tegas UU tersebut dijelaskan soal penyidik dan penyelidik KPK. “Sodara saksi apakah sodara juga mengetahui soal peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pegawai KPK,” tanya Setiadi.

BACA JUGA :  ANEH..Dipraperadilankan Nur Alam, KPK Masih Hitung Kerugian Negara, tapi Lansir Kerugian Lingkungan Rp. 3 Triliun

Romli pun kembali menegaskan bahwa UU KPK itu sudah jelas, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. “Di DPR itu ada proses politik tidak mungkin kita memaksakan diri. Kalau kita paksa apa KPK bakal ada sampe sekarang, saya rasa tidak,” tegasnya.

“Kemudian soaal penetapan tersangka tadi. Bagaimana jika penyidik telah melakukan upaya pemanggilan namun tak memiliki respon yang baim untuk menghadiri. Apakah kita harus menunggu,” kata Setiadi.

Romli pun kembali menjelaskan itulah diupayakan penyidik harus aktif. “Apakah alasan itu bisa dimaklumi untuk tidak menjalankan hukum. Apakah penyidikan memiliki batas waktu?, Saya rasa tidak. Untuk itu perlu bersabar kumpulkan informasi dari terduga kalau belum diperiksa kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu gimana,” katanya. Menanggapi jawab Romli itu pun Setiadi hanya mengangguk-anggukan kepalanya.

Dengan selesainya pemeriksaan tersebut selsai pula proses persidangan dengan agenda pembuktian. Sidang pun memasuki babak baru dengan agenda kesimpulan dari kesaksian ahli yang telah hadir bersaksi selama proses persidangan.

“Sudah, kini kita kembali menunda dan dilanjutkan besok lagi dengan kesimpulan masing-masing pihak. Besok kembali kita lanjutkan pukul 14.00 WIB,” tutup hakim tunggal Wayan Karya. (yogi)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top