Suci: Kasus Munir Hanya Dijadikan Komuditas Politik Pemerintahan Jokowi – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Nasional

Suci: Kasus Munir Hanya Dijadikan Komuditas Politik Pemerintahan Jokowi

foto:dok jpnn

foto:dok jpnn

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Istri almarhum aktivis Munir Said Thalib, Suciwati begitu emosional menanggapi kasus kematian suaminya tidak kunjung selesai di rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Jokowi pernah berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Selama ini, ia dijanjikan akan penyelesaian kasus kematian suaminya lewat TPF. Namun, dokumen TPF malah terbengkalai di tangan aparatur negara. Kasus Munir semakin menjadi bola liar dan dijadikan komoditas politik tiap ada hajatan politik karena tak kunjung selesai.

“Kalau 12 tahun perjalanan kasus suami saya biasa ya kayak semacam kita bisa melihat perilaku. Di mana negara senang sekali mempermainkan masyarakatnya, dalam hal ini saya sebagai keluarga korban,” ujar Suciwati dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (9/10).

Suciwati merasa dipermainkan. Bukannya mendapat titik terang kematian suaminya, dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir malah diklaim tidak ada atau tidak dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dokumen TPF harusnya disimpan oleh Setneg sebagai lembaga yang mengurusi administrasi presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24/2015.

“Suami saya dihilangkan. Presiden  yang baru ini (Jokowi) menjadikan (kasus Munir) komoditas politiknya. Mereka terus mempermainkan tidak hanya saya, tapi juga masyarakat kita. Kasus ini terus diolah, digoreng,” jelasnya.

Suciwati makin merasakan kepahitan tatkala presiden malah mengangkat orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Munir ke panggung-panggung kekuasaan.

Pemerintah saat ini seperti telah menghina akal sehat masyarakat. Kasus pelanggaran HAM ditaruh di tempat yang gelap. Untuk kasus kematian suaminya, Suciwati kini menggantungkan harapan ke Komisi Informasi Publik (KIP), agar memutuskan hasil TPF wajib diungkapkan ke publik.

“Kami tidak menyerah. Saya tidak mau rakyat yang berkata benar dibunuh, dihabisi. Akal sehat kita terus-terusan dihina oleh negara ini,” tegasnya. (rmol/dil/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top