Kalau Tiap ada Masalah, Kepala SKPD Melapor dan Minta Petunjuk, Lalu Tahunya Kerja Apa ? – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Kalau Tiap ada Masalah, Kepala SKPD Melapor dan Minta Petunjuk, Lalu Tahunya Kerja Apa ?

Wagub SUltra, H. M. Saleh Lasata

Wagub SUltra, H. M. Saleh Lasata

 

 

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, H.M. Saleh Lasata mulai gerah melihat kinerja lamban jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hingga triwulan ketiga, masih banyak target program pemerintah yang belum tercapai. Bukannya fokus menyelesaikan tugas, pimpinan SKPD lebih sibuk berkeluh-kesah. Hasilnya, persoalan yang menjadi penghambat pelaksanaan program tak kunjung terselesaikan.
Tak puas dengan kinerja pimpinan SKPD, ia mulai menebar ancaman. Jenderal purnawiran TNI AD ini mulai mewanti-wanti jajarannya. Bila tidak mampu mengatasi, ia mengancam akan melakukan evaluasi bersama gubernur terhadap jabatan strategis tersebut.

“Setiap kepala SKPD harusnya bisa memecahkan masalah. Kalian telah diberi kepercayaan membantu tugas gubernur. Makanya, jangan membebani masalah baru pada gubernur. Kalau setiap ada masalah melapor dan minta petunjuk, lalu tahunya kerja apa,” sindir Saleh Lasata dalam rapat evaluasi, akhir pekan lalu. Pada dasarnya, mantan Ketua DPRD Sultra ini tak mempersoalkan hal itu. Sebab bagaimanapun, konsultasi bagian dari upaya pemerintah melakukan koordinasi. Hanya saja, tidak semua masalah harus dikonsultasikan. Jika levelnya hanya di tingkatan pimpinan SKPD buat apa melibatkan gubernur. Kalau setiap saat melaporkan, sama saja menyerahkan pekerjaannya ke pimpinan. Padahal kehadiran mereka untuk membantu kerja-kerja gubernur.

“Andaikan harus melibatkan gubernur, paling tidak sudah ada opsi alternatif yang ditawarkan. Dengan begitu, pimpinan tidak perlu lagi memikirkan opsi-opsi. Sebab pimpinan sudah memiliki gambaran. Kalau demikian, gubernur bisa merasa nyaman karena para pembantunya bisa menerjemahkan apa yang diinstruksikan,” wejang mantan Bupati Muna ini.
Setiap kebijakan yang diputuskan pimpinan, tutur Wagub dua periode ini harus dijalankan. Kendati opsi yang dipilih tak sesuai yang ditawarkan. Tentunya, pimpinan memiliki pertimbangan tersendiri. Katanya, kepala daerah memiliki akses bertemu dengan pejabat tinggi di pusat baik menteri maupun presiden dan Wapres. Bahkan dalam rapat terbatas, pimpinan kerap diikutkan sehingga mengetahui lebih banyak program yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Jangan karena ketidaktahuan dan ketidakpahanan akhirnya berdampak pada pelaksanaan program kerja. Karena merasa programnya ditolak lalu kerja acuh tak acuh. Sebagai pembantu, harusnya fokus pada tupoksinya. Tidak boleh mengambil posisi berseberangan. Ingat tugas anda, menyukseskan program yang menjadi visi-misi pemerintah,” tegas mantan Ketua DPRD Muna ini. Di sisa tahun anggaran 2016, ia berharap kerja-kerja pemerintah bisa dioptimalkan. Capaian kerja pemerintah hingga triwulan tiga lalu, bisa menjadi bahan evaluasi. Terutama menyangkut tingkat serapan anggaran. Kendala menyangkut lelang pengadaan hingga pengerjaan yang masih jauh dari target, harus segera dibenahi. Termasuk program kerja yang akan dilaksanakan di anggaran perubahan. Bila tidak dibenahi, alokasi dana transfer daerah Pemprov Sultra terancam dikurangi. (b/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top