MAKIN TEGANG! Saksi NA Diintimidasi, Saksi Ahli Benarkan Keputusan Nur Alam – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

MAKIN TEGANG! Saksi NA Diintimidasi, Saksi Ahli Benarkan Keputusan Nur Alam

Maqdir Ismail (kedua dari kanan) dan kuasa hukum Nur Alam lainya di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Kamis (6/10)

Maqdir Ismail (kedua dari kanan) dan kuasa hukum Nur Alam lainya di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Kamis (6/10)

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Ada kabar baik yang diterima Gubernur Sultra, Nur Alam dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, tempat digelarnya praperadilan atas status tersangka yang disematkan KPK pada mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu. Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Padjajaran, Prof Dr I Gede Pantja Astawa, di depan persidangan mengatakan bahwa izin usaha tambang yang diterbitkan Pemprov Sultra, dan diberi keputusan hukum setelah diproses di PTUN, tak boleh lagi diganggu gugat oleh pihak lain.

Prof Dr I Gede Pantja Astawa adalah satu dari tiga ahli yang memberi kesaksian kemarin. Selain dirinya, juga ada Dosen pidana dosen tata acara pidana dari Universitas Muhamaddiyah Jakarta, kemudian ahli pidana yang juga guru besar Universitas Padjajaran Bandung Prof Romli Atmasasmita.

Sidang yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dimulai dengan mendengarkan keterangan dari Prof I Gede Pantja Astawa. Dua topik permohonan menjadi pembahasan yang juga menimbulkan perang  argumen dari masing-masing kuasa hukum. Dua pembahasan teraebut adalah terkait deengan perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum lalu diperiksa kembali lembaga lain, dan penunjukan penyidik dari penyelidik dari pihak KPK yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Maqdir Ismail, kuasa hukum Nur Alam, mempertanyakan apakah sebuah instansi atau person dapat menilai benar atau tidak sebuah keputusan hukum yang  dikeluarkan oleh pengadilan? Kalau  tidak siapa yang berhak untuk menilainya?. Selain itu, apakah KPK dapat melakukan rekruitmen penyidik dan penyelidik di luar institusi Polri dan Kejaksaan?.

Menanggapi pertanyaan tersebut, I Gede Pantja mengatakan bahwa hanya pengadilan yang dapat menilai bahwa putusan pengadilan itu benar atau tidak. Terkait dengan Nur Alam menerbitkan izin sebagai tindaklanut dari adanya keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, I Gede Pantja mengatakan bahwa kalau hakim sudah memutuskan sesuai atau tidak sesuatu, harus untuk mengakui putusan hakim tersebut.

“Dalam kasus perizinan di peradilan Tata Usaha Negara (TUN), saat memeriksa sebuah izin pasti akan melihat latar belakangnya. Dalam menerbitkan izin itu ada syarat yang harus dipenuhi termasuk tujuan dari penerbitan izin tersebut. Jadi, kalau PTUN sudah memutuskan apalagi sampai tingkat incrah sudah pasti sah, terlepas ada novum (bukti baru) atas dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin tersebut itu perkara lain,” jelas I Gede Pantja.

Kemudian terkait sengan rekruitmen penyidik dan penyelidik oleh KPK memang harus sesuai dengan pasal  39 ayat 3. Dalam ayat itu disebutkan bahwa penyelidik dan  penyidik pada KPK dari instasi kepolisian dan kejaksaan.
“Jadi logika sederhananya semua penyelidik dan penyidik yang bekerta tanpa ada persetujuan dari pimpinannya itu tidak sah. Jadi semua yang dilakukan terkait dengan penyidikan dan penyelidikannya juga tidak sah,” imbuh I Gede.

Menanggapi pernyataan ahli atas  pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, termohon pun mencoba memberikan pertanyaan dengan menggunakan logika terbalik. “Tapi apakah peradilan TUN itu dapat melihat soal adanya sisi lain dari penerbitan izin tersebut yang berakibat perbuatan melawan hukum,” tanya kuasa hukum pemohon.

Menanggapi hal itu pun I Gede Pantja geram. “Apakah sodara tidak mendengar jawaban saya tadi kepada kuasa hukum pemohon. Jika putusan sudah dinyatakan sah berarti sudah tidak ada lagi pelanggaran didalamnya. Penerbitan izin itu sah. Persoalan nanti ada novum silahkan ajukan PK untuk persoalan tersebut. Prinsipnya mau tidak mau kita wajib membenarkan apa yang menjadi keputusan hakim,” tegas I Gede Pantja.

Selain saksi ahli, kuasa hukum pemohon, Maqdir Ismail juga menjadwalkan menghadirkan tiga orang saksi untuk memberikan keterangan di depan hakim di sidang praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam vs KPK. Sayangnya, tiga saksi itu batal hadir. Maqdir meyakini saksi yang sudah ia siapkan mengalami ancaman dari oknum yang tidak menyukai para saksi untuk bersaksi dalam sidang perperadilan kliennya.

Sebelum memulai sidang, hakim tunggal Wayan Karya menayakan kepada pemohon terkait dengan kesiapan saksi dan ahli dari pemohon. Sayangnya, Maqdir Ismail mengatakan tak bisa menghadirkan 3 saksi seperti yang dijanjikan. Ia hanya dapat menghadirkan 3 ahli untuk persidangan lanjutan tersebut. “Kita yakini saksi yang akan kami hadirkan sudah mendapat ancaman. Sehingga saksi yang kami minta mengalami ketakutan dan tak ingin mengikuti persidangan yang mulia,” ungkap Maqdir.

Menanggapi ancaman itu, Wayan kembali bertanya, kenapa tidak menggunakan fasilitas perlindungan saksi seperti yang tertuang dalam Undang-Undanf (UU). “Itu kami mengalami kendala. Saksi sudah terlanjur takut dan tak mau lagi mengikuti persidangan,” timpal Maqdir menjawab pertanyaan Wayan Karya.

Meski tanpa kehadiran 3 saksi seperti yang  dijanjikan persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. “Tapi ada keterangan tertulis dari saksi,” kata Maqdir. (yogi)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top