Pemerintah Usulkan Lagi Pemangkasan Anggaran Rp 20,8 Triliun – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Usulkan Lagi Pemangkasan Anggaran Rp 20,8 Triliun

ilustrasi

ilustrasi

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA — Bank Dunia tetap memperkirakan ekonomi tahun ini tumbuh 5,1 persen. Sedangkan tahun depan terakselerasi 5,3 persen.

Program amnesti pajak menjadi faktor yang bisa membuat positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

”Kami lihat tax amnesty dapat mencapai target (tarif tebusan) lebih dari 50 persen,” kata ekonom senior Bank Dunia Hans Anand Beck dalam paparannya kemarin.

Hans berharap, program pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan anggaran di Indonesia.

Dengan begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia untuk 2018 sebesar 5,5 persen dapat tercapai.

”Ada agenda meningkatkan penerimaan. Ini harus dicapai dengan menargetkan administrasi, kebijakan pajak, hukum pajak, dan memanfaatkan pajak penghasilan masyarakat yang saat ini masih rendah,” tuturnya.

Tentang pemangkasan bujet, Hans berharap program tax amnesty mampu menutupi potensi defisit anggaran.

Dana amnesti pajak pun juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan fiskal bagi pemerintah.

”Kami benar-benar berharap tax amnesty dapat mendukung kebijakan operasional, kebijakan transaksi, memotong aliran dana yang kemudian dapat mendukung perekonomian dan mendukung kebijakan fiskal,” ujarnya.

Sementara itu, selain memotong anggaran tahun ini, pemerintah kembali mengajukan usul pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) Rp 20,8 triliun dalam RAPBN 2017.

Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani, pemerintah memutuskan memangkas anggaran di awal sehingga tidak perlu memangkas belanja berkali-kali di tengah jalan.

”Pemerintah usul mulai penyusunan di 2017 belanja yang bisa dikendalikan dan penajaman dilakukan efisiensi dari awal,” katanya.

Pemerintah mengusulkan pemangkasan terbesar terhadap lima K/L.

Yakni, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian Pertanian dan Kemenkeu.

Pemangkasan tertinggi terjadi pada anggaran Kemen PUPR, yaitu Rp 3,7 triliun. Askolani menekankan bahwa pemotongan tersebut tidak berlaku bagi belanja modal.

”Kami harap tidak (mengganggu belanja modal). Jadi, arahnya ke belanja nonprioritas seperti belanja perjalanan dinas. Jadi, lebih ke arah operasional,” imbuhnya. (dee/ken/c10/sof/jos/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top