Nur Alam Gugat KPK, Penetapan Tersangka Cacat Hukum – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Nur Alam Gugat KPK, Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Sidang gugatan praperadilan Nur Alam terhadap KPK. Foto: Yogi Nebansi

Sidang gugatan praperadilan Nur Alam terhadap KPK. Foto: Yogi Nebansi

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Sidang perdana gugatan praperadilan Gubernur Sultra, Nur Alam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dimulai, kemarin (4/10). Sidang dengan agenda pembacaan gugatan pemohon (Nur Alam) berlangsung selama 3 jam. Nur Alam dan pimpinan KPK tidak hadir. Hanya diwakili kuasa hukum masing-masing.

Sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Wayan Karya. Nur Alam sebagai pemohon mendelegasikan penyampaian gugatannya pada kuasa hukumnya, Maqdir Ismail Cs. Sementara KPK sebagai termohon diwaliki Kepala Biro Hukum KPK, Setiyadi.

“Mari kita mulai persidangan permohonan pemohon untuk praperadilan atas penetapan tersangka oleh termohon dalam hal ini KPK. Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Wayan Karya saat membuka sidang praperadilan penetapan tersangka Nur Alam, di PN Jaksel, jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, Selasa (4/10).

Kuasa hukum Nur Alam memperlihatkan dokumen pada majelis hakim sidang praperadilan gugatan Nur Alam terhadap KPK. Foto:Yogi Nebansi

Kuasa hukum Nur Alam memperlihatkan dokumen pada majelis hakim sidang praperadilan gugatan Nur Alam terhadap KPK. Foto:Yogi Nebansi

Pembukaan sidang pun dimulai dengan pembacaan gugatan pemohon oleh Maqdir Ismail (kuasa hukum pemohon). Dalam gugatannya, Maqdir Ismail menyorot langkah-langkah KPK yang dinilai cacat hukum saat menetapkan Nur Alam sebagai tersangka. Maqdir menjelaskan poin-poin tersebut antara lain adalah penetapan Nur Alam sebagai tersangka tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian pokok perkara yang ditangani merupakan obyek hukum yang telah diputus sebelumnya di PTUN Kendari, PTTUN Makassar dan Mahkamah Agung.

“Atas dasar itu langkah hukum yang dilakukan oleh KPK dengan menetapkan klien kami sebagai tersangka, itu cacat hukum. Sehingga langkah-langkah seperti penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, pencekalan dan tentunya penetapan tersangka juga cacat hukum dan tentu tak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Maqdir.

Maqdir juga mengungkapkan belum adanya kerugian negara atas tindakan yang dilakukan oleh kliennya. “Kami yakin langkah hukum yg dilakukan oleh KPK tersebut cacat hukum. Sampai saat ini juga belum ada kepastian soal kerugian negara. Kebijakan yang diambil oleh klien kami untuk menerbitkan izin tambang tersebut sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya disertai dengan keputusan hukum yang menguatkan dari PTUN Kendari, PTTUN Makassar, dan Mahakamah Agung,” jelasnya. Kuasa hukum Nur Alam memperlihatkan dan menyerahkan sejumlah bukti-bukti yang dianggap sebagai dasar bahwa langkah KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka dianggap cacat hukum.

Sidang yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut hanya mendengarkan gugatan pemohon. “Ok. Kini giliran dari termohon. Apakah kuasa hukum dari termohon akan langsung memberikan jawaban atas tuntutan dari kuasa hukum pemohon?,” kata Wayan Karya memberikan kesempatan kepada KPK untuk memberikan jawaban atas gugatan pemohon.

Kuasa hukum KPK, Setiyadi mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban pada sidang selanjutnya. “Kami tidak langsung menjawab yang mulia. Kami akan menjawab pada sidang berikutnya yang mulia,” kata Setiyadi.

Setiyadi menjelaskan, pihaknya akan segera menyiapkan jawaban atas tuntutan pemohon secara rinci dan lengkap. “Kami akan menyiapkan beberapa jawaban strategis dan akurat berdasar hukum yang berlaku. Jawaban itu nanti juga akan kami tambahkan setelah melakukan koordinasi kembali ke pimpinan KPK. Kami akan sampaikan itu besok pagi,” jelasnya.

Dengan tak adanya jawaban dari kuasa hukum termohon atas tuntutan kuasa hukum pemohon Wayan pun menutup proses persidangan tersebut. “Kalau begitu sidang ini telah usai dan akan saya tutup. Sidang akan dilanjutkan besok, Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB. Saya harapkan tanpa diundang lagi para pihak dapat menghadiri persidangan lanjutan besok dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon,” kata Wayan Karya menutup sidang perdana praperadilan Nur Alam.

Sebelum sidang, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri warga Sultra yang berada di perantauan melakukan aksi unjuk rasa di depan PN Jakarta Selatan. Mereka menuntut agar KPK membebaskan Nur Alam sebagai tersangka. Mereka pun berharap presiden dan wakil presiden memberikan perhatian pada Gubernur Sultra itu. Selain aksi unjuk rasa, cukup banyak yang menyaksikan sidang perdana praperadilan Nur Alam. Sejumlah pejabat dan masyarakat Sultra datang menyaksikan langsung sidang tersebut. Tampak diantara pengunjung sidang Ketua Kurukunan Masyarakat Sultra (KKST) Pusat Jakarta, HM La Ode Djeni Hasmar.  (yogi)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top