ANEH..Dipraperadilankan Nur Alam, KPK Masih Hitung Kerugian Negara, tapi Lansir Kerugian Lingkungan Rp. 3 Triliun – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

ANEH..Dipraperadilankan Nur Alam, KPK Masih Hitung Kerugian Negara, tapi Lansir Kerugian Lingkungan Rp. 3 Triliun

Gubernur Nur Alam melakukan inspeksi peserta upara peringatan HUT TNI ke 71 di Alun-Alun MTq Square, Rabu (5/10/2016)

Gubernur Nur Alam melakukan inspeksi peserta upara peringatan HUT TNI ke 71 di Alun-Alun MTq Square, Rabu (5/10/2016).

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Sidang praperadilan yang diajukan Nur Alam terhadap KPK kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/10). Sidang yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wita tersebut mengagendakan jawaban termohon terhadap gugatan Nur Alam yang dibacakan sehari sebelumnya, tepatnya Selasa (4/10).

Terkait tidak jelasnya kerugian negera, mengingat belum adanya audit dari lembaga yang berkompoten, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Setiadi menyatakan,  KPK masih menghitung angka potensi kerugian dalam kasus yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

BACA JUGA :  Sidang Praperadilan Nur Alam, Saksi Ahli Sebut Supervisi KPK Tak Punya Landasan Hukum

Anehnya, KPK justru mengaku menggandeng ahli dari Institut Pertanian Bogor untuk menghitung nilai kerugian lingkungan akibat izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Nur Alam.

Hasil penghitungan ahli IPB mempertimbangkan dampak lingkungan hidup, ungkap Setiadi, , kerugian sementaranya Rp 3.359.192.670.950.,” ujar Setiadi, dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Nur Alam, di Peng

Penghitungan kerugian lingkungan, menurutnya, menjadi salah satu alat bukti bahwa keputusan Nur Alam mengeluarkan IUP untuk PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) menyebabkan kerugian materil.

Terkait penghitungan kerugian negara sebagaimana yang dipersoalkan Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Nur Alam,  menurut Setiadi, penghitungan kerugian negara tak perlu dihitung pada tingkat penyelidikan selama bukti-bukti yang ada mengarah terjadinya potensi kerugian negara.

BACA JUGA :  Sidang Praperadilan Nur Alam, Saksi Ahli Sebut Supervisi KPK Tak Punya Landasan Hukum

“Timbulnya akibat korupsi berupa kerugian negara tidak harus nyata terjadi. Tapi dibuktikan dengan potensi terjadinya kerugian negara yang terpenuhi dalam penyidikan,” kata dia.

Mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, lanjut Setiadi, KPK tak terbatas pada Badan Pemeriksa Keuangan. KPK selama ini banyak menggunakan jasa audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Potensi kerugian negara akan dilengkapi agar penghitungan kerugian negara komperhensif didasarkan bukti-bukti. Potensi kerugian negaranya ada, potensi kerugian lingkungan juga ada. Kerugian negara pun nanti ada, tapi itu belum fix,” kata Setiadi.

BACA JUGA :  Sidang Praperadilan Nur Alam, Saksi Ahli Sebut Supervisi KPK Tak Punya Landasan Hukum

Menanggapi jawaban kuasa hukum itu, Maqdir mengatakan jawaban KPK ambigu mengenai beberapa hal. Terkait kerugian lingkungan yang mencapai Rp 3 triliun, menurutnya tidak masuk diakal,  “Siapa yang menghitungnya?, Bagaimana cara menghitungnya? Mereka bilang itu ahli dari IPB, ini seperti apa kenapa tidak ada kejelasan. Jangan-jangan nanti seperti kasus pak Lino, banyak yang tidak mengerti disuruh menghitung. Kita mau menegakan hukum untuk mencari keadilan, bukan menunjukkan kita punya kekuasaan atau apa, bukan seperti itu mencari keadilan. (yogi)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top