DPRD Sorot Pengolaan Parkir RSU Bahteramas – Hacked by TryDee
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

DPRD Sorot Pengolaan Parkir RSU Bahteramas

bukti-karcis-parkir-bahteramas

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Cerita miring mengenai pengelolaan parkir di RSU Bahteramas tak pernah usai. Sejak RS plat merah ini difungsikan, tata kelola parkir yang diserahkan pada pihak ketiga, terus menuai masalah. Bukan hanya perilaku ala premanisme para juru parkir, namun juga penarikan tarif yang tak sesuai ketentuan. Keluarga pasien yang datang berkunjung selalu merasa tak nyaman. Selain itu, pihak pengelola lepas tanggungjawab saat kendaraan hilang.
Buruknya tata kelola parkiran RSU itu menjadi sorotan DPRD Sultra. Para legislator menilai pengelolaan parkir seharusnya tak perlu dipihakketigakan. Faktanya, sudah kesekian kali pengelolanya berganti, sengkarut layanan parkir terus terulang. Ironisnya, salah urus pengelolaan parkir juga tak pernah menjadi bahan evaluasi manajemen RSU Bahteramas. Padahal kejadian seperti ini turut menimbulkan citra negatif pelayanan RS milik pemerintah daerah itu.
“Saya heran, hanya untuk mengurus parkir saja tidak beres. Bagaimana mau mengurus lainnya. Harusnya, persoalan ini sudah selesai. Kan, masalahnya sudah lama berlangsung. Masa setiap tahun masalahnya selalu sama. Saya minta, pengelolaan parkir harus segera dievaluasi. Putuskan saja kontraknya. Jika khawatir bisa menimbulkan masalah, jangan perpanjang kontrak kerja samanya,” tegas Abdurrahman Saleh, Ketua DPRD Sultra saat memimpin rapat gabungan komisi, Selasa (4/10).
Pihak manajemen kata mantan Sekretaris DPW PAN Sultra, seharusnya lebih kreatif. Salah satu solusinya, dengan menggandeng Satpol PP. Secara aturan, personil Satpol bisa dikerahkan. Sebab RSU Bahteramas merupakan aset pemerintah. Dengan begitu, pengelolaan parkir bisa diawasi langsung. Bukan hanya iuran retribusi lebih efektif, dananya bisa masuk ke kas daerah dan tak perlu lagi berbagi dengan pihak lain. Pemerintah tinggal mengalokasikan dana secukupnya untuk pemberian intensif personil Satpol PP.
“Kalau pakiran dikelola sendiri, daerah akan diuntungkan. Paling tidak, upaya pemerintah menggenjot sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak retribusi bisa dioptimakan. Apalagi tata kelola parkir di RS cukup potensial. Dengan ratusan kendaraan keluar-masuk, setiap hari daerah bisa memperoleh pemasukan puluhan juta rupiah. Bila dikali 30 hari atau satu tahun, jumlahnya cukup besar. Selain itu, Satpol PP yang ditugasi bisa mendapat tambahan pendapatan,” kata mantan anggota DPRD Kendari ini.
Perilaku nakal oknum juru parkir di tempat itu juga pernah dialami Ketua Komisi I, La Ode Muhammad Taufan Alam. Untuk membuktikan keluhan masyarakat, ia mencoba memarkir kendaraan roda empatnya. Hasilnya, tarif yang dikenakan tak sesuai yang tertera di karcis. Politisi Partai Demokrat ini diminta membayar biaya parkir sebesar Rp 7 ribu. Sementara besaran karcisnya hanya Rp 2 ribu.
“Saya tidak mempersoalkan biaya parkir yang saya bayar. Untuk ukuran saya, nilainya tidak seberapa. Namu bagi masyarakat kecil, cukup besar. Kasihan, saat mereka tengah kesusahan masih harus diperlakukan tidak adil. Yang saya tanyakan, ke mana dana lebihnya. Apakah masuk ke daerah atau dinikmati oknum tertentu saja. Makanya, sudah sepatutnya kerja sama pengelolaan parkir dievaluasi,” tandasnya diamini Wakil Ketua Komisi II, Rasyid.
Direktur RSUD Bahteramas, dr. Muhammad Yusuf Hamra pun tak menampik buruknya pengelolaan parkir tersebut. Mantan Wakil Direktur Bidang Pelayanan ini mengaku tak akan menutup mata. Untuk saat ini, hanya evaluasi yang bisa dilakukan. Untuk memutuskan kontrak, pihaknya masih harus mengkaji terlebih dahulu. Sebab manajemen masih terikat kontrak. Makanya, masukan DPRD akan dikaji pasca kerja sama pengelolaan parkir berakhir.
“Temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi kami. Makanya, kami sangat memerlukan masukan dari semua pihak. Pada dasarnya, kami memiliki komitmen yang sama. Paling tidak, sudah tidak ada lagi seperti ini. Harga karcis kendaraan roda empat hanya Rp 2 ribu. Pungutannya hanya sekali meskipun kadang bolak-balik. Tapi kalau bermalam Rp 7 ribu. Sementara motor Rp 1.000. Kalau ada pungutan tambahan, tinggal dilaporkan saja. Nanti hal ini akan disampaikan ke perusahaan,” kata dokter spesialis penyakit dalam ini. (b/mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top