La Rengke Ditolak KPU, Umar Bakry Bisa Lawan Kotak Kosong – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

La Rengke Ditolak KPU, Umar Bakry Bisa Lawan Kotak Kosong

kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2016/10/FOTO-Pasangan-Hamin-Farid.jpg” alt=”H Hamin dan Farid Bachmid diarak massanya saat mendatangi kantor KPU Buton untuk mendaftarkan diri, Kamis (29/9).[FOTO: HARMA/Buton Pos” width=”600″ height=”400″ /> H Hamin dan Farid Bachmid diarak massanya saat mendatangi kantor KPU Buton untuk mendaftarkan diri, Kamis (29/9).[FOTO: HARMAN/Buton Pos

kendaripos.fajar.co.id,PASARWAJO—Harapan pasangan bakal Calon (Balon) Bupati Buton, H Hamin-Farid untuk bisa di Pilkada 2017 mendatang pupus sudah. Pasangan yang digadang bisa jadi penantang serius kandidat petahana, Umar Samiun-La Bakry tidak bisa melanjutkan niatnya maju di Pilkada setelah pendaftarannya ditolak KPU. La Rengke-panggilan H Hamin-kalah sebelum bertanding. Buton hampir pasti menggelar Pilkada dengan calon tunggal.

KPU menganggap, dukungan parpol pasangan ini tidak mencukupi syarat 20 persen atau 5 kursi dari DPRD Buton. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diajukan bersama PDIP, PPP dan Gerindra, dianggap tidak memenuhi syarat. “Berkas pendaftaran yang daijukan pasangan H. Hamid-Farid tidak memenuhi syarat adminstrasi,” kata salah satu Komisioner KPU Buton, La Rusuli saat dikonfirmasi kemarin.

Pada saat mendaftar di komisioner, pasangan H Hamin-Farid mengkalim  didukung dan memiliki SK rekomendasi
empat Parpol. Masing-masing adalah, PDIP dua kursi, PPP satu kurai, Geridra satu kursi dan PKPI satu kursi. Total keseluruhan lima kursi. Sehingga, dari keseluruhan jumlah kursi tersebut telah memenuhi syarat pencalonan 20 persen.

Hanya saja, setelah KPU Buton meneliti berkas yang diserahkan, hanya tiga Parpol yang memenuhi syarat yaitu, PDI -P, PPP dan Gerindra. Sedangkan PKPI tidak memenuhi syarat. Formulir B1 nya, rekomendasi PKPI hanya ditandatangani oleh Ketua PKPI dan Wakasekjennya.

“Mestinya, sesuai dengan ketentuan dari SK Kemenkumham, rekomendasi Parpol harus ditanda tangani oleh Ketua PKPI, Isrun Nur dan Sekjennya Samuel Samsul. Bukan Wakil Sekjen. Makanya, berkasnya kita tolak,” Ungkap La Rusuli.

Ditambah lagi, lanjut dia, formulir B2 KWK yang diserahkan ke KPUD Buton tidak ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKPI Buton, La Ngkaaba dan Sekretarisnya. Padahal dalam ketentuan KPU sesuai pedoman dari Kemenkumnham harusnya Ketua DPC dan Sekretaris bertanda tangan. “Makanya, atas dasar itu, kami berlima (semua anggota KPU) menolak meneken dan menerima berkas pendaftaran pasangan ini, sebab tidak memenuhi syarat pencalonan,” pungkasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah H Hamin mengungkapkan sampai saat ini, pihaknya masih merasa optimis bisa lolos bertarung di Pilkada Buton 2017 mendatang. “Satupun anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton tidak berada di tempat. Sehingga, kita belum bisa mengetahui bagaimana kepastiannya. Tetapi, saya tetap yakin bisa maju di Pilkada,” ucapnya.

Ditanya soal sikap KPU yang menolak berkasya karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan, ia mengaku belum mengetahui hal itu. Terkait urusan dengan PKPI, La Rengke mengatakan masalah administrasi tersebut urusan internal PKPI. “Semua kan melalui proses. Kita tidak mau mengandai-andai. Nanti kita tunggu saja kejelasan dan peryataan KPU. Karena saat ini kita mau lakukan komumikasi tetapi, KPU tidak ada ditempat,” tandasnya.

“Sampai kapanpun saya akan tunggu penjelasan atau statmen langsung dari KPU. Karena saya rasa telah mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur. Rekomendasi PKPI itu yang tanda tangan Ketua Umum Isrun Nur, serta Wasekjen karena Sekjen PKPI sudah dipecat. Saya harap KPU sebagai penyelenggara bisa berlaku adil. Netral sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada,” pungasnya.

Ditolaknya berkas pasangan La Renke ini membuat peluang pasangan Umar Bakry menghadapi kotak kosong menjadi semakin besar. Nantinya, kertas suara tinggal setuju atau tidak setuju pada calon Bupati Umar Bakry. Mayoritas setuju maka Umar Bakry mulus memimpin  Buton dua periode, sebaliknya tidak setuju maka kotak kosong hanya bisa menjadi saksi demokrasi calon tunggal di Buton. (ahi)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top