Muhammadiyah akan Uji Materi UU Tax Amnesty, Fitra Sebut Sebagai Produk Gagal – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Ekonomi & Bisnis

Muhammadiyah akan Uji Materi UU Tax Amnesty, Fitra Sebut Sebagai Produk Gagal

Busyro Muqaddas

Busyro Muqaddas

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah beberapa waktu lalu menggelar rapat kerja nasional (rakernas) bidang majelis hukum dan HAM di Yogyakarta. Hasilnya,  rakernas itu memutuskan agar Muhammadiyah mengajukan uji materi atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, keputusan itu diambil setelah peserta rakernas melihat UU yang lebih dikenal dengan tax amnesty itu malah menimbulkan banyak problem di lapangan. Kebijakan tax amnesty bahkan membuat masyarakat bingung dan resah.

Busyro mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan tentang masyarakat yang bingung soal harta yang dimiliki dari hasil kerja pasca-pemberlakuan tax amnesty.
“Ini di level masyarakat menengah bawah, pribadi-pribadi, termasuk dosen dan lain-lain,” ujar Busyro dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Karenanya Rakernas Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah berinisiatif membahas permasalahan yang timbul. Hal itu juga demi menegakkan misi Muhammadiyah tentang amar ma’ruf nahi munkar (menyeru pada kebaikan, mencegah keburukan).

“Sesuai tugas wilayah misi Muhammadiyah, membangun sistem proses mekanisme negara berkeadilan itu amar ma’ruf nahi munkar, tapi juga tak hilangkan proses tata pemerintahan yang menimbulkan kepanikan,” ujar Busyro.

Hanya saja, keputusan untuk mengajukan uji materi atas UU Tax Amnesty itu akan dibahas lagi dalam rapat pleno pimpinan Muhammadiyah pada 7 September mendatang. “Kalau disepakati, maka akan kami ajukan. Karena yang melakukan judicial review harus induk organisasi,” ujar Busyro.

Sementara Manager Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Apung Widadi mengatakan, Undang-Undang Tax Amnesty merupakan produk gagal. Pasalnya, pengampunan pajak yang diharapkan dari kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ini, justru memberatkan rakyat kecil dan pengusaha kecil menengah.

“Kesimpulan ini adalah hasil survei peneliti manajemen Universitas Indonesia Rofikoh Rohim bekerja sama dengan Fitra, 1-5 Agustus kemarin,” ujar Apung, Rabu (31/8/2016).

Menurut Apung, beberapa data yang muncul dalam survei menyebut, tax amnesty tahun ini akan bernasib sama dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan Presiden Soeharto pada 1984 lalu. Ketika itu pemerintahan sangat membutuhkan dana untuk pembangunan. Namun akhirnya gagal, karena minimnya akses informasi, keterbukaan dan sosialisasi yang dilakukan.

“Kami menilai, keberadaan aturan ini bukan untuk rakyat, tapi karpet merah untuk menyambut konglomerat pengemplang pajak. Jadi bukan untuk menambal defisit, sebaliknya untuk memutar roda bisnis konglomerat,” ujar Apung.

Penilaian tersebut kata Apung, terlihat dari trend dana yang masuk ke APBN sangat kecil. Sementara di sisi lain, terlihat ada kenaikan investasi di bursa saham dengan kapitalisasi hingga puluhan triliun rupiah.

“Jadi, presiden (kemungkinan,red) mengambil langkah tax amnesty untuk tujuan menguatkan rezim developmentalism. Karena pemerintah mengalami keterbatasan dalam pembiayaan infrastruktur seperti proyek pengadaan listrik 35 ribu MW, kereta cepat, eksplorasi migas dan properti, khususnya reklamasi Teluk Jakarta,” ujar Apung.(gir/jpnn)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top