Akibat Rokok, Sekitar 70 Persen Rumah Tangga Miskin Semakin Miskin – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Akibat Rokok, Sekitar 70 Persen Rumah Tangga Miskin Semakin Miskin

kendaripos.fajar.co.id. JAKARTA- Wacana kenaikan harga rokok turut disambut baik Komnas Pengendalian Tembakau. Dukungan diberikan karena kenaikan harga ini dinilai dapat menjembatani masyarakat miskin agar lebih sejahtera.

images (23)

Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi menjelaskan, kenaikan harga ini pasti turut dibarengi dengan penurunan tingkat konsumsi rokok di rumah tangga miskin.

Pemikiran ini sangat mungkin, karena hampir 70 persen konsumsi rokok justru menjerat rumah tangga miskin. “Data BPS setiap tahunnya menujukkan bahwa pemicu kemiskinan di rumah tangga miskin adalah beras dan rokok. Dengan harga rokok mahal, keterjangkaun mereka terhadap rokok tentu akan turun,” ujar Tulus.

Dengan penurunan konsumsi rokok ini, lanjut dia, maka ada efek positif terhadap kesejahteraan dan kesehatan mereka. Budget untuk membeli rokok langsung bisa dikonversi untuk membeli bahan pangan.
Keuntungan jelas bukan hanya buat masyarakat. Menurutnya, negara juga akan mendapat benefit. Dengan harga rokok mahal, maka pendapatan cukai bisa meningkat 100 persen. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menghawatirkan soal isu perusahaan bangkrut dan adanaya PHK. Sebab, itu tidak akan terjadi. ”Harga naik tidak membuat mereka bangkrut. Adanya PHK buruh pun bukan lantaran itu, tapi pihak perusahaan mengganti tenaga buruh dengan mesin,” tutur pria yang juga Ketua YLKI itu.

Kenaikan ini pun didorong untuk segera direalisasikan. Dia mengatakan, sudah seharusnya rokok dijual mahal sebagai instrumen pembatasan, pengendalian serta proteksi terhadap rumah tangga miskin. Apalagi cukai dan harga rokok di Indonesia saat ini tergolong paling rendah di dunia. Di beberapa negata maju, harga rokok sudah di bandrol lebih dari Rp 100 ribu. Sayangnya di Indonesia masih di angka Rp 12 ribu. Murahnya harga rokok ini yang akhirnya membuat warga hingga anak-anak dengan mudah mendapatkannya untuk dikonsumsi.

Sementara, Komite III DPD RI menilai wacana pemerintah untuk menaikkan harga rokok menjadi hal yang patut direalisasikan. Namun, selain menaikkan harga rokok, pemerintah juga diminta lebih tegas dalam mengatur tata niaga rokok yang dinilai semrawut.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Fahmi Idris di Jakarta, kemarin (21/8). Menurut Fahira, dengan tata niaga rokok saat ini, siapapun dan kapapun orang bisa membeli rokok. Untuk itu, pemerintah diminta menindak tegas berbagai pelanggaran terkait rokok terutama kepada para penjual yang masih seenaknya menjual rokok kepada anak-anak. ”Di negara ini, rokok ada di mana-mana. Mulai dari lampu merah, warung hingga supermarket. Bisa dibeli dan dikonsumsi siapa saja, termasuk anak SD sekalipun,” kata Fahira mengingatkan.

Fahira menilai, jika pemerintah membiarkan peredaran rokok tidak terkendali seperti saat ini, artinya bangsa ini sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Aturan UU Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal. ”Jadi menaikkan harga rokok saja tidak cukup, pemerintah harus menindak tegas para penjual rokok kepada anak,” ujar Fahira.

Fahira mengungkapkan, berdasarkan berbagai suvei, jumlah anak-anak yang mengosumsi rokok di Indonesia sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, perokok pemula (usia 10-14 tahun) naik dua kali lipat lebih dalam 10 tahun terakhir.

Jika pada 2001 hanya 5,9 persen, pada 2010 naik menjadi 17,5 persen. Pada 2013, Riskesdas menemukan fakta konsumsi rokok pada kelompok usia 10-14 tahun mencapai sekitar delapan batang per hari atau 240 batang sebulan. Artinya, anak-anak kita sudah menghabiskan Rp120 ribu hanya untuk membeli rokok.

Tidak heran, jika Global Youth Tobbaco Survei, pada 2014, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok anak terbesar. Di mana 20,3 persen anak sekolah usia 13-15 tahun sudah merokok. Hasil riset ini juga tidak jauh berbeda dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 yang menyatakan, penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang mengonsumsi rokok sebesar 22,57% di perkotaan, dan 25,05% di pedesaan. Jumlah batang rokok yang dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan. ”Mulai 2020 sampai 2030, kita dilimpahi bonus demografi, Indonesia akan diisi lebih banyak penduduk usia produktif. Tetapi jika kondisi ini dibiarkan, negeri ini akan diisi oleh orang-orang berpenyakit kronis,” tukas Senator Jakarta ini mengingatkan.

Menurut Fahira, berbagai regulasi terkait rokok mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Kepala Daerah belum maksimal dijalankan. Fahira mencontohkan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan sudah tegas melarang setiap orang menyuruh anak di bawah usia 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi rokok.

”Fakta yang terjadi di lapangan, larangan ini dilanggar dan sama sekali tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Berbagai peraturan daerah yang melarang merokok di fasilitas umum juga banyak dilanggar karena tidak ada penindakan hukum yang menjerakan,” tandasnya.
(bay/mia/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top