Gebrakan Sri Mulyani, Pangkas Anggaran Rp 133 T – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Gebrakan Sri Mulyani, Pangkas Anggaran Rp 133 T

ILUSTRASI/DAVID PRASTYO/JAWA POS

ILUSTRASI/DAVID PRASTYO/JAWA POS

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Di hari pertama menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN Perubahan (APBNP) 2016 terlalu ambisius. Ternyata, hanya dalam enam hari menjadi komandan Lapangan Banteng, sebutan Kementerian Keuangan, dia pun merombak APBNP yang didesain Bambang Brodjonegoro, Menkeu sebelumnya.

Dia meyakini bahwa penerimaan pajak hingga akhir tahun ini tidak akan mampu memenuhi target. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun mengajukan proposal pemangkasan anggaran, baik di pusat maupun jatah transfer ke daerah.

Pemangkasan anggaran tersebut disepakati dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu  (3/8/2016).

Bila dalam APBNP lalu anggaran kementerian dipangkas Rp 50 triliun, kali ini pemotongannya lebih besar. Sri Mulyani mengepras lagi hingga Rp 133 triliun. ”Langkah-langkahnya adalah mengurangi belanja Rp 65 triliun di kementerian dan lembaga serta transfer daerah Rp 68,8 triliun,” ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, setelah rapat.

Dalam APBNP 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.539,2 triliun. Ani memprediksi, penerimaan pajak kurang Rp 219 triliun dari target atau sekitar Rp 1.320 triliun. Di APBNP 2016, belanja negara ditargetkan Rp 2.082 triliun.

Dengan pemangkasan terbaru, belanja negara yang diajukan versi Sri Mulyani adalah Rp 1.949 triliun. Defisit anggaran pun diperkirakan meningkat dari 2,35 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,5 persen PDB.

Pemangkasan anggaran untuk K/L dilakukan pada aktivitas yang tidak prioritas. Misalnya, perjalanan dinas, konsinyering, dan belanja gedung.

Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Menko Perekonomian dan kepala Bappenas menyisir daftar belanja seluruh K/L. Setelah itu, baru ditetapkan sektor mana saja yang akan terkena efisiensi.

Untuk daerah, dia menyebut pengurangan itu ada pada bagi hasil. Karena penerimaan di sektor pajak diperkirakan lebih kecil, penerimaan dana bagi hasil di daerah juga dikurangi. ”(Efisiensi itu, Red) tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang kebutuhan prioritas.”

Prioritas yang dimaksud, antara lain, pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan termasuk tunjangan profesi guru, dan belanja kesehatan.

Selebihnya, pihaknya akan mengupayakan agar APBN tetap bisa percaya diri sehingga ada cukup ruang untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Ani menguraikan, penghitungan penerimaan untuk APBNP 2016 yang disetujui DPR masih menggunakan basis angka yang cukup tinggi. Basis angka tersebut diambil dari anggaran 2014 dan 2015. Padahal, realisasi penerimaan pajak dua tahun belakangan juga meleset.

Dia menyebutkan, pada 2014 realisasi penerimaan lebih rendah Rp 100 triliun dari target. Pada 2015 kekurangannya malah lebih besar, yakni Rp 248,9 triliun. Hal itu merupakan dampak kondisi ekonomi secara umum.

Sementara itu, untuk RAPBN 2017, Ani belum mau berbicara banyak karena nota keuangan RAPBN 2017 baru disampaikan secara keseluruhan oleh presiden pada 16 Agustus di depan DPR.

Dia hanya menyampaikan kisi-kisi asumsi makro sesuai dengan yang telah dijelaskan kepada DPR. Pertumbuhan ekonomi diasumsi- kan 5,3 persen.

Kemudian, inflasi 4 persen, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 5,3 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 13.300 per USD. Sedangkan pro- duksi siap jual atau lifting minyak diasumsikan 780 ribu barel per hari. (byu/c7/sof ) 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top