Kemendagri Sebut Ahok Seperti Melawan Orang Tua – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Politik

Kemendagri Sebut Ahok Seperti Melawan Orang Tua

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok)

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang bakal mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dinilai sebagai sikap yang tidak baik. Karena sama saja menggugat orang tua, mengingat gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara undang-undang tersebut disahkan atas kesepakatan bersama DPR dengan pemerintah.

“Ya ini sama saja anak menentang bapak, tidak punya legal standing kalau dia sebagai kepala daerah (yang mengajukan judicial review,red),” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen otda Kemendagri) Sumarsono, Selasa (2/8/2016).

Menurut Sumarsono, Ahok baru dapat mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal yang mengatur petahana wajib cuti selama masa kampanye, kalau mewakili sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi gubernur atau kelompok masyarakat lain. Namun ketika mengatasnamakan kepala daerah, maka hal tersebut diyakini tidak akan bisa.

Selain itu, mantan penjabat gubernur Sulawesi Utara ini juga mengingatkan, ketika memutuskan kembali maju sebagai calon kepala daerah maka selama kampanye Ahok harus menempatkan diri sebagai calon dan bukan kepala daerah. Karena itu, wajib mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan, termasuk mengambil cuti.

“Ahok ini jangan menempatkan diri sebagai gubernur kalau mau maju lagi. Ini dua tempat yang berbeda. Kalau dia tidak cuti, berarti dia gubernur. Kalau mau jadi incumbent ya harus cuti,” ujar Sumarsono.

Diberitakan sebelumnya, Ahok tidak hanya menolak mengambil cuti pada masa kampanye pilkada mendatang. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga diketahui bersiap mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pasal yang mewajibkan kepala daerah cuti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Hari ini (Selasa,red) sudah tanda tangan mau masukkan ke MK judicial review. Saya bukan mau menghilangkan pasal, saya cuma minta boleh enggak tidak kampanye,” ujar Ahok.(gir/jpnn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top