Mendikbud Tolak Permintaan Turki Soal Penutupan 9 Sekolah di Indonesia – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Edukasi

Mendikbud Tolak Permintaan Turki Soal Penutupan 9 Sekolah di Indonesia

Mendikbud Muhadjir Effendi. Foto: dok jpnn

Mendikbud Muhadjir Effendi. Foto: dok jpnn

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Permintaan Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Indonesia agar pemerintah menutup‎ sembilan sekolah yang disinyalir bekerja sama dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) ‎ditolak.

Penolakan itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat meninjau Sekolah Kharisma Bangsa, Jumat (29/7/2016).

“Kami tidak akan menutup sembilan sekolah yang diminta Kedubes Turki di Indonesia, salah satunya Kharisma Bangsa. Sekolah ini merupakan aset bangsa, jadi tidak boleh ditutup,” tegas Muhadjir kepada wartawan.

Penutupan, menurut Muhadjir, hanya akan dilakukan pemerintah kalau ditemukan unsur-unsur kurikulum meresahkan masyarakat maupun peserta didik.

“Saya sudah konfirmasi ke yayasan, kerja sama dengan Turki sudah lama berakhir. Jadi mereka tidak ada kaitan dengan gerakan Gulen,” tegasnya.

Manajemen sembilan sekolah kerja sama Turki-Indonesia itu sudah angkat bicara setelah tudingan dari Kedubes disebar melalui situs resmi dan laman Facebook mereka Kamis (28/7/2016) lalu. Pihak yayasan menyesalkan tudingan itu karena mengesankan sekolah-sekolah unggulan yang mereka kelola sebagai lembaga radikal. Menurut yayasan, banyak pelajar di Kharisma Bangsa hingga Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki prestasi mencolok, baik akademik maupun non-akademik.

“Kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah kami tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi kegiatan yang mengarah kepada tindakan terorisme,” kata Ari Rosandi mewakili SMA Pribadi Depok dan delapan sekolah lainnya lewat klarifikasi tertulis.

Kerja sama sembilan sekolah tersebut dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) terjalin selama 20 tahun. Namun sejak 1 November 2015 kerja sama pendanaan itu berakhir.

Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen yang disebut dalang kudeta militer.

Kedubes Turki meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah pernah terkait PASIAD. “Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger,” tulis Kedubes Turki di situs resminya.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati. FOTO: JPNN.com

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati. FOTO: JPNN.com

 Sementara, Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai permintaan pemerintah Turki agar menutup sembilan lembaga pendidikan karena dianggap terafiliasi dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO), berlebihan.

FETO merupakan organisasi pengikut ulama Fethullah Gulen yang mencoba melakukan kudeta di Turki beberapa waktu lalu.

“Permintaan pemerintah Turki berlebihan dan tidak cemat. Pemerintah Indonesia harus hati-hati menanggapi permintaan itu,” kata Reni melalui pesan singkat, Minggu (31/7).

Dia menyebutkan, bila merujuk sejarah pembentukan sekolah-sekolah yang dituding berafiliasi dengan FETO itu, dahulu dalam pendiriannya memang berdasarkan yayasan badan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan pembangunan sekolah berdasarkan SK Kepala Daerah.

Namun, sejak 10 November 2015 sekolah-sekolah tersebut tidak lagi berafiliasi dengan Gulen, tapi masuk kategori  “Sekolah Pendidikan Kerja Sama” atau sekolah internasional yang seluruhnya berada di Kemendikbud.

“Dengan kata lain, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki afiliasi terhadap Turki,” ujar Ketua Fraksi PPP DPR itu.

Reni mengaku tidak bisa membayangkan bila sekolah-sekolah tersebut ditutup karena akan berdampak yang tidak sederhana bagi siswa, guru maupun orang tua.

Karena itu, ia meminta dampak negatif tersebut harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah, di samping juga, persoalan ini erat terkait dengan kedaulatan pendidikan nasional. “Kedaulatan pendidikan kita tidak bisa diganggu oleh siapapun,” tandasnya.(jpnn)

Sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang dipersoalkan Pemerintah Turki:

1. Pribadi Bilingual Boarding School, Depok
2. Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung
3. Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan
4. Semesta Bilingual Boarding School, Semarang
5. Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta
6. Sragen Bilingual Boarding School, Sragen
7. Fatih Boy’s School, Aceh
8. Fatih Girl’s School, Aceh
9. Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top