Inikah Penyebab Anies Baswedan Dicopot – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Edukasi

Inikah Penyebab Anies Baswedan Dicopot

Anies Baswedan

Anies Baswedan

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA – Langkah Presiden Jokowi mencopot Anies Baswedan dari jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) membuat publik terhenyak. Terlebih, Anies telah membuat sejumlah terobosan selama menjadi menteri.

Namun, penilaian berbeda datang dari pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Indra menilai Anies telah gagal mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang anggarannya triliunan rupiah.

“Sudah 20 bulan KIP belum jalan karena masalah utamanya ada di data. Data di Dapodik (data pokok pendidikan, red) memang lengkap, tapi pasti banyak yang tidak berhak mendapatkan dana KIP,” kata Indra, Kamis (28/72016).

Indra mensinyalir ada perbedaan data warga miskin di Kementerian Sosial, tak sepenuhnya sejalan dengan warga yang harusnya menerima KIP. ”Yang menggambarkan warga miskin ada di Kemensos, nah di sini (Dapodik, red) datanya sudah berbeda,” tuturnya.

Indra pun menduga tidak sinkronnya data membuat Anies ragu menyalurkan dana KIP. Sebab, kesalahan menyalurkan uang negara bisa-bisa ujungnya berurusan dengan KPK.

Sikap hati-hati Anies inilah menurut Indra membuat penyerapan anggaran KIP sangat minim. Indra pun menilai Jokowi hanya melihat pada hasil tanpa mencermati persoalan pokoknya.

“Memang penyaluran KIP masalah utamanya di data. Tapi presiden tidak melihat problemnya, yang dilihat adalah hasilnya,” tegasnya.

Selain itu, Jokowi melihat kinerja menteri-menterinya berdasarkan capaian atas janji politiknya saat kampanye pemilu presiden.

“KIP adalah janji politik presiden. Bila penyalurannya rendah, ini yang tidak bisa diterima presiden,” paparnya.

Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke daerah selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim.

“Ingat‎ waktu Jokowi mencalonkan gubernur Jakarta, yang diangkat dalam kampanye adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Begitu jadi gubernur, ternyata tidak ada anggarannya. Namun ada dana bantuan sosial dan itu dibalik untuk membiayai KJP,” terangnya.(esy/jpnn)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top