Serapan Anggaran Minim, Gubernur: Jangan Hanya Fokus Kejar Opini WTP – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Serapan Anggaran Minim, Gubernur: Jangan Hanya Fokus Kejar Opini WTP

Gubernur Nur Alam

Gubernur Nur Alam

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Serapan anggaran pada semester I tahun 2016 di Sulawesi Tenggara (Sultra) baru mencapai 26 persen. Berdasarkan data Kantor Perbendaharaan Sultra, anggaran yang terealisasi hingga akhir Juni baru sekitar Rp 6,7 triliun. Dari 17 kabupaten/kota dan Pemprov Sultra, masih ada tiga daerah yang serapan anggarannya berada di bawah 20 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Sultra, Mochammad Ilah Ladamay tak menepis laporan tersebut. Namun data yang dirilis Kantor Perbendaharaan Sultra tidak mencerminkan nilai serapan dalam struktur APBD Sultra. Menurutnya, angka 20-an persen baru berupa anggaran yang bersumber dari APBN. Sementara data riil hingga semester I, realisasi APBD telah mencapai 37 persen, masih di atas realisasi nasional.

“Realisasi serapan APBN, tak bisa menjadi acuan kinerja pemerintah daerah. Sebab anggaran tidak seluruhnya menjadi kewenangan Pemda. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah instansi vertikal di Sultra. Meskipun ada yang dititipkan atas nama Pemprov Sultra, tidak bisa digunakan begitu saja. Harus dikoordinasikan lagi dengan pemerintah pusat. Persoalannya, koordinasi antar lembaga belum maksimal,” jelas Mochammad Ilah Ladamay pada Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Serapan Anggaran serta Kegiatan Pembangunan se-Sultra, Senin (18/7/2016).

Gubernur Sultra, H Nur Alam meminta kepala daerah kabupaten/kota se-Sultra segera melakukan pembenahan. Menurutnya, masih banyak pelaksanaan program pemerintah belum terlaksana lantaran minimnya koordinasi. Adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan UU kerap membingungkan aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ia cukup memaklumi karena regulasi turunan mengenai UU nomor 23 tahun 2014 memang belum ada. Kendati sudah ada penjelasannya, namun baru berupa surat edaran. Tak heran, terkadang terjadi mis dalam menafsirkan UU atau keputusan menteri.

“Apa yang saya jelaskan tadi itu, tak berarti ada kontradiksi. Yang benar, penerjamahan regulasi yang harus di-clear-kan. Makanya, Pemda jangan sungkan-sungkan melakukan konsultasi, termasuk kepada lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, perlu ada koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Apalagi belum ada konten semacam Permen yang memback up UU nomor 23,” jelas mantan Ketua DPW PAN Sultra ini.

Kelemahan Pemda selama ini, kata dia, karena kelalaian Pemda menyerahkan laporannya seperti Lakip, LKPD, Tepra dan lainnya. Padahal laporan ini menjadi acuan pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kepala daerah juga bisa memantau program kerja pemerintah pusat terutama yang melibatkan Pemda itu sendiri. Bila belum terealisasi, melalui laporan tersebut kepala daerah bisa melakukan koordinasi.

“Saya ingatkan, Pemda jangan hanya fokus mengejar opini WTP. Ada kewajiban lainnya yang tak kalah penting. Misalnya saja, Lakip. Laporan ini menyangkut singkronisasi perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pelaporan. Makanya, hal ini harus menjadi perhatian. Saya ingin menekankan agar ada kesesuaian dan keselarasan laporan tersebut,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini.

Dalam rapat evaluasi kemarin, setiap kepala daerah diminta memaparkan realisasi anggarannya. Dalam laporannya, beberapa kepala daerah menilai angka realisasi serapan anggaran belum menunjukan nilai yang sebenarnya. Pasalnya, masih banyak anggaran yang belum sempat terserap lantaran keengganan kontraktor mencairkan terminnya. Selain itu, adanya keterlambatan pemerintah dalam melaporkan laporan rutinnya ke pusat. “Serapan anggaran yang minim tidak bisa menjadi tolok ukur pembangunan daerah karena pelaksanaan pekerjaan di masing-masing SKPD sudah berjalan semua,” kata Muhammad Jayadin, Wakil Bupati (Wabup) Kolaka kemarin.

Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pengendalian Serapan Anggaran serta Kegiatan Pembangunan se-Sultra dihadiri sejumlah kepala daerah. Hanya beberapa daerah yang didelegasikan kepada wakilnya, seperti Kolaka, Kendari, Buton dan Bombana. Sementara daerah lainnya, dihadiri oleh bupati/wali kota. Selain para kepala daerah, Ketua DPRD se-Sultra, Kepala Bappeda dan sejumlah instansi lainnya hadir mengikuti rapat evaluasi semester I. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top