Mansyur Amila dan La Bakry Belum Ajukan Pengunduran Diri – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Mansyur Amila dan La Bakry Belum Ajukan Pengunduran Diri

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Dua pejabat daerah di Sultra berpotensi akan diberhentikan secara tidak hormat. Pasca menerima mandat sebagai pengurus parpol, mereka belum menentukan sikap. Sebagai Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), Mansyur Amila belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS. Padahal ia telah menyatakan kesediannya menjadi Ketua DPD PAN Buteng. Begitupun dengan Wakil Bupati Buton, La Bakry. Dalam Musda PAN bulan Juni lalu di Baubau memutuskan, pasangan Umar Samiun ini dipercaya menjadi Ketua DPD PAN Buton.

“Hingga kini, berkas pengunduran diri Mansyur Amila dan La Bakry belum diproses. Bagaimana mau diproses, usulannya saja kami belum terima,” beber Kadir, Kabid Pemberhentian dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra akhir pekan lalu.

Sesuai aturan lanjut Kadir, PNS yang menjadi pengurus parpol harus mundur. Pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pengurus Partai Politik (Parpol) tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2004. Pada pasal 2, PNS yang menjadi pengurus parpol harus segera mengajukan pengunduran diri. Bagi yang enggan mengundurkan diri, regulasi memberikan ruang pada pemerintah memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat ini secara otomatis akan menghilangkan hak PNS mendapatkan uang pensiun.

Untuk memastikan yang bersangkutan pengurus, kata dia, harus dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pelantikan. Mengenai status Pj Bupati Buteng dan Wabup Buton, pemerintah tak bisa memberi tindakan. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki dasar untuk memberikan sanksi. Meskipun sudah ada pernyataan mereka yang bersedia untuk menjadi pengurus parpol. “Posisi BKD hanya menindaklanjuti surat pengunduran diri. Apakah surat tersebut akan diserahkan atau tidak, menjadi hak PNS. Namun bila ketahuan melanggar, maka ada konsekeunsi yang diterima. Pemerintah bisa menggunakan kewenangannya melakukan pemecatan secara tidak hormat,” jelasnya.

Sebagaimana UU Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014, usulan pengunduran pegawai melalui dua mekanisme. Untuk pegawai golongan IV B ke bawah, hanya perlu persetujuan gubernur. Prosedurnya, melalui pengusulan di BKD. Namun untuk pegawai golongan IV C ke atas pengusulannya di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Setelah melalui sejumlah tahapan, pemerintah pun menerbitkan surat pemberhentian PNS secara hormat. Atas dasar itu, PNS akan mendapatkan hak-hak pensiunnya.

“Saya tidak tahu persis golongan yang bersangkutan. Mansyur Amila kan pejabat eselon II. Kemungkinan golongan IV B atau di atasnya. Begitupun dengan Wabup Buton (La Bakry, red). Kalau tidak salah, beliau adalah guru. Makanya, kami tidak bisa memastikan surat pengunduran diri mereka. Siapa tahu, surat usulannya sudah diserahkan ke pusat,” tandasnya. (amal)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top