Wow, Seribuan PNS Mangkir Bakal Kena Sanksi – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Wow, Seribuan PNS Mangkir Bakal Kena Sanksi

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Tidak masuk kantor pada hari pertama kerja sering menjadi problem bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) usai libur lebaran. Ancaman kepala daerah yang akan memberikan sanksi terhadap PNS malas pun masih diabaikan. Sembilan hari libur sudah diberikan, namun masih banyak yang belum masuk kantor, kemarin (11/7).

8-oknumpns

PNS lingkup Pemprov Sultra saja, ada sekitar seribuan orang yang mangkir pada hari pertama. Sebanyak 15 persen dari 7 ribuan PNS yang teridentifikasi tidak masuk kerja. Belum lagi pada kabupaten/kota yang angka PNS absen pada hari pertama kerja mencapai rata-rata 10 persen. Bahkan di Kabupaten Konawe, hanya 80 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan masuk kantor pada hari pertama.

Gubernur Sultra, H Nur Alam pun mengaku kecewa. Pasalnya, peringatan untuk masuk kerja tepat waktu setiap saat disampaikan. Untuk memastikan pegawai yang tidak hadir, mantan Ketua DPW PAN Sultra ini meminta tim penegak disiplin PNS meningkatkan pengawasan. Bukan hanya melalui pengecekan daftar hadir, namun juga inspeksi mendadak (sidak). Guna memaksimalkan upaya tersebut, ia menginstruksikan para pimpinan SKPD memberikan dukungan. Pada tim penegak disiplin ia berpesan, agar tidak ragu-ragu memberikan sanksi tegas.

“Cukup disayangkan, masih ada pegawai yang ingin liburan. Kami sudah mewanti-wanti pegawai untuk masuk tepat waktu. Ironisnya, peringatan ini tidak diindahkan. Sebagai konsekuensinya, sudah sepantasnya mereka dijatuhi sanksi,” ungkap Nur Alam saat memimpin apel gabungan PNS lingkup Pemprov Sultra, Senin (11/7).
Sesuai aturan, pegawai yang tidak berkantor secara otomatis akan diberikan sanksi disiplin dan pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Untuk pemberian sanksi disiplin akan ditangani langsung Tim Penegak Disiplin.

Namun khusus TPP, ia akan menggunakan kewenangannya. Mekanisme perhitungan pemotongan TPP akan dikalikan 5 hari. Satu hari tidak berkantor, dihitung menjadi 5 hari absen. Perhitungan TPP ini akan berlangsung sampai 3 hari pertama. Bila selama 3 hari terlambat masuk kantor, maka akan terhitung 15 hari. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera.

“TPP merupakan bentuk reward pemerintah bagi PNS yang berkinerja baik. Tapi bagi yang suka membolos dan lalai menjalankan tugasnya, pemberian TPP-nya bisa dievaluasi. Makanya, pada 3 hari pertama berkantor, perhitungannya dikali 5 hari. Jika satu hari saja tak berkantor, TPP yang akan dipotong sekitar Rp 500 ribu. Bagaimana bila 2 atau 3 hari?,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, H Lukman Abunawas mengatakan tingkat kehadiran PNS hari pertama mencapai 85 persen. Jumlah pegawai yang tidak hadir bukan hanya karena tanpa keterangan atau alpa. Persentase pegawai yang tidak hadir sudah termasuk mereka yang cuti, tugas kedinasan dan sakit. Untuk memastikan hal itu, selama 3 hari ini pemerintah akan melakukan sidak di kantor-kantor.

“Kami akan berkunjung ke masing-masing SKPD. Bersama Petugas Tindak Internal (PTI), sewaktu-waktu tim akan turun. Sengaja tim tidak menentukan jadwalnya, agar kedatangan tim tidak diketahui. Makanya, jadwalnya baru akan kami tentukan sebelum melakukan sidak. Kami ingin, sidak yang dilakukan benar-benar efektif,” kata Jenderal PNS ini.

Selain sanksi pemotongan TPP, lanjut mantan Bupati Konawe dua periode ini, PNS yang tidak berkantor juga akan mendapatkan sanksi disiplin yang tak kalah tegasnya. Pemerintah telah menyiapkan sanksi tambahan berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Untuk terhindar dari sanksi tersebut, ia meminta PNS yang merasa tidak hadir di hari pertama untuk segera berkantor. Bila tidak, maka sanksi yang akan dijatuhkan semakin berat.

Hari pertama kerja Lingkup Pemprov Sultra diawali dengan apel gabungan yang dipusatkan di pelataran Kantor Sekretariat Provinsi Sultra. Tercatat sekitar 3 ribu pegawai hadir mengikuti upacara yang dimulai sekitar pukul 07.45 Wita. Pelaksanaan apel gubungan ini molor 15 menit dari jadwalnya. Namun meski diundur, masih banyak pegawai yang datang terlambat. Sesuai jadwal, apel gabungan akan dilanjutkan dengan sidak. Namun untuk memberikan kesempatan pegawai melakukan silaturahmi, jadwalnya diundur hari ini.

Tak hanya lingkup Pemprov Sultra, banyaknya PNS tidak hadir pada hari pertama kerja juga tampak di Pemkot Kendari. Angkanya mencapai 10 persen. Apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Ir. Asrun tidak dihadiri oleh ratusan abdi negara di lingkup Pemkot Kendari. Asrun pun berjanji akan memberikan sanksi tegas pada oknum PNS malas itu. “Libur sudah selesai, sekarang saatnya kita kembali bekerja,” ujarnya. Usai memimpin apel, Ir. Asrun menggelar rapat koordinasi bersama birokrasi Pemkot di ruang pola.

Lebih miris lagi tingkat ketidakhadiran PNS di Kabupaten Konawe yang mencapai 20 persen. Sekda Konawe H. Ridwan Lamaroa yang memimpin apel pagi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali ke Satuan Kerja (Satker) dalam rangka menindaklanjuti intruksi Menteri tentang tidak adanya PNS yang menambah libur. “Dan jika nantiya saat dilakukan pengecekan terdapat pegawai yang mangkir maka akan ada sanksi sesuai mekanisme dan aturan yang ada,”ungkapnya.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa melakukan sidak di sejumlah SKPD untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawainya. Hamapir seluruh SKPD didatanginya, ada beberapa PNS yang tidak hadir dengan alasan belum kembali dari kampung. “Ini bukan sidak saja, tetapi sekalian silaturahmi. Sebagian masih dalam perjalanan,” katanya. (def/ely/mal/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top