Miris, Ternyata Masih Banyak Pegawai Pemprov Tambah Liburan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Miris, Ternyata Masih Banyak Pegawai Pemprov Tambah Liburan

Gubernur Nur Alam

Gubernur Nur Alam

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Warning pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov yang menambah hari libur lebaran tahun 2016, ternyata tak cukup efektif memaksa pegawai untuk masuk kerja di hari pertama, Senin (11/7/2016).

Saat upacara besama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nur Alam ternyata banyak oknum PNS yang tetap menambah-nambah waktu libur dan mengabaikan peringatan gubernur. Pada hari pertama masuk kerja, pegawai yang ketahuan membolos atau tak hadir berkantor mencapai 15 persen. Presentase PNS yang tidak hadir cukup besar. Bila dinominalkan, jumlah pegawai yang mangkir mencapai seribuan dari total 7 ribuan pegawai.

Gubernur Sultra, H Nur Alam pun mengaku kecewa. Pasalnya, peringatan ini kerap diingatkan untuk masuk tepat waktu. Untuk memastikan pegawai yang tidak hadir, mantan Ketua DPW PAN Sultra ini meminta tim penegak disiplin PNS untuk meningkatkan pengawasan. Bukan hanya melalui pengecekan daftar absensi, namun juga inspeksi mendadak (sidak). Guna memaksimalkan upaya tersebut, ia menginstruksikan para pimpinan SKPD memberikan dukungan. Pada tim penegak disiplin ia berpesan, agar tidak ragu-ragu memberikan sanksi tegas.

“Cukup disayangkan. Ternyata masih ada pegawai yang masih ingin liburan. Padahal kami sudah mewanti-wanti pegawai untuk masuk tepat waktu. Ironisnya, peringatan ini tidak diindahkan. Sebagai konsekuensinya, sudah sepantasnya mereka dijatuhi sanksi,” sindir Nur Alam saat memimpin Apel Gabungan PNS lingkup Pemprov Sultra, Senin (11/7/2016).

Sesuai aturan, pegawai yang tidak berkantor secara otomatis akan diberikan sanksi disiplin dan pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Untuk pemberian sanksi disiplin akan ditangani langsung Tim Penegak Disiplin. Namun khusus TPP, ia akan menggunakan kewenangannya. Mekanisme perhitungan pemotongan TPP akan dikalikan 5 hari. Makanya, satu hari tidak berkantor diakumulasinya 5 hari. Perhitungan TPP ini akan berlangsung sampai 3 hari pertama. Bila selama 3 hari terlambat masuk kantor, maka akan terhitung 15 hari. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera.

“TPP merupakan bentuk reward pemerintah bagi PNS yang berkinerja baik. Tapi bagi yang suka membolos dan lalai menjalankan tugasnya, pemberian TPP-nya bisa dievaluasi. Makanya, pada 3 hari pertama berkantor, perhitungannya dikali 5 hari. Jika satu hari saja tak berkantor, TPP yang akan dipotong sekitar Rp 500 ribu. Bagaimana bila 2 atau 3 hari,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, H Lukman Abunawas mengatakan tingkat kehadiran PNS hari pertama mencapai 85 persen. Jumlah pegawai yang tidak hadir bukan hanya karena tanpa keterangan atau alpa. Presentase pegawai yang tidak hadir sudah termasuk mereka yang cuti, tugas kedinasan dan sakit. Untuk memastikan hal itu, selama 3 hari ini pemerintah akan melakukan sidak dikantor-kantor. (amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top