ASTAGA!Beber Kecurangan, Pasangan Dokter Inginkan PSU Jilid III – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

ASTAGA!Beber Kecurangan, Pasangan Dokter Inginkan PSU Jilid III

RUSMAN+MALIK+CALON+BUPATI+MUNA+UNTUK+RAKYAT

kendaripos.fajar.co.id,JAKARTA—Tenggat waktu pelaporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II Muna ditutup, Kamis (30/6/2016). Semua pihak yang terlibat dalam hajatan demokrasi yang digelar 19 Juni lalu sudah memasukan laporannya ke lembaga penegak konstitusi itu. Kini, masing-masing pihak menunggu jadwal sidang dari MK, yang kemungkinan besar baru akan digelar setelah Idul Fitri nanti.

Pihak pemohon yakni pasangan Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) bahkan menjadi pihak pertama menyerahkan laporan PSU ke MK. “Kita sudah serahkan sejak Selasa 28 Juni 2016,” kata Rusman saat dihubungi Kendari Pos di Jakarta, Kamis (30/6). Rusman mengungkapkan laporan tersebut berisi tentang semua yang terkait PSU, baik iut tahapan validasi sampai pada pelaksanaan pemilihan termasuk dugaan keberpihakan salah seorang oknum komisioner KPU Muna ke salah satu pasangan calon.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU Sultra, KPU Muna, Bawaslu RI dan Bawaslu Sultra memasukan laporan secara bersamaan, Rabu 29 Juni lalu. “Kami berharap ini PSU menjadi akhir dari segala proses sengketa Pilkada Muna di MK,” kata ketua KPU Provinsi Sultra, Hidayatullah, usai menyerahkan laporan PSU ke MK.

Pria yang karib disapa Dayat ini juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSU Muna jilid II berlangsung dengan baik. Ia mengakui bahwa ada beberapa protes dari pihak-pihak tertentu saat pelaksanaan PSU, namun menurut Ketua KNPI Sultra ini, secara umum, pelaksanaan PSU sudah berjalan baik dan sesuai prosedur perundang-undangan dan perintah MK.

Ditanyakan soal proses validasi yang masih saja dipersoalkan elemen tertentu, Dayat menegaskan bahwa tahapan itu sudah berjalan dengan baik. Apalagi, selama proses validasi berjalan, semua pihak yang terlibat baik itu pasangan calon, KPU, Panwas dan pihak keamanan ikut memantau dan mengawasi.

Bila masih saja ada pihak yang menginginkan digelarnya PSU Jilid III, atau Dayat mengaku tidak akan menyanggupi putusan tersebut. “Kita sudah tak ada anggaran. Mau mengajukan permintaan dana juga waktunya sudah tak memungkinkan lagi karena pembahasan RAPBD telah selesai. Jadi saya berharap, PSU II ini sudah yang terakhir,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Muna Suleman Loga. Ia menilai proses Pilkada Muna telah menguras tenaga dan fikiran. “Sudah, kita sudah capek dan stres,” kata Suleman. Ia juga menyuarakan pelaksanaan PSU Muna jilid II pada saat persidangan. “Saya akan bicara nanti sama majelis hakim terkait pelaksanaannya. Semua yang kita kerjakan sudah maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, setelah mengikuti rapat koordinasi bersama KPU RI, ketua KPU Provinsi Hidayatullah pemerintah meminta agar PSU Muna jilid II menjadi akhir segala proses Pilkada serentak 2015. “Menkopolhukam, mendagri, KPU RI dan Bawaslu RI yang turut terjun langsung mengawasi PSU Muna jikid II meminta agar PSU jilid II tersebut menjadi akhir. Pemerintah juga menilai pelaksanaan PSU tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” katanya, kemarin.

Keinginan KPU, termasuk Kemendagri agar proses Pilkada Muna berakhir cukup di PSU jilid II saja, agaknya tak disetujui pasangan LM Baharuddin-La Pili. Kandidat berakronim Dokter Pilihanku itu juga sudah memasukan laporan pelaksanaan PSU, tanggal 30 Juni lalu yang diwakili pengacaranya, Dr Abdul Rahman SH. “Kami masih menemukan banyak pelanggaran di PSU,” kata Rahman.

Salah satu yang menjadi dalil dalam laporan yang ia setor ke MK adalah dugaan adanya pemilih yang saat dilakukan validasi, nama-nama mereka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kendati memang tercatat dalam DPT. Sekitar 20 an orang, di TPS 4 Wamponiki, disebut Rahman, memaksakan diri untuk memilih dengan membawa indentitas kependudukan yang diduga sudah tidak berlaku. “Ada anggota KPU, saudara Rahmat Andang yang menolak mereka di TPS, tapi justru diusir. Nah, ketika komisioner dievakuasi oleh aparat, saat itulah pemilih yang ditolak itu dibolehkan PPS,” kata Rahman.

Nah, pelanggaran-pelanggaran inilah yang jadi salah satu materi laporan mereka, sembari berharap MK melihat itu sebagai sebuah perbuatan melawan keputusan mahkamah sebelumnya. Rahman meminta agar hakim bisa melihat persoalan ini dengan jernih. “Mohon maaf, meski ini mungkin akan kian lama, tapi demi keadilan, harus ada PSU Jilid III di Wamponiki, atau hakim mengembalikan hasil Pilkada Muna seperti 9 Desember lalu,” kata pengacara flamboyan ini. (yogi)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top