Abaikan Aturan Kepegawaian Mansyur Amila Bakal Dipecat – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Abaikan Aturan Kepegawaian Mansyur Amila Bakal Dipecat

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA- Ulah Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), Mansyur Amila yang nekad menerima jabatan sebagai Ketua PAN Buteng membuat pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berang. Lembaga pimpinan Tjahjo Kumolo itu heran, kenapa bisa ada Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jabatan tinggi pula, tapi mengabaikan aturan kepegawaian, dengan menjadi pimpinan Parpol. Kemendagri pun menyiapkan pemecatan terhadap yang bersangkutan dalam waktu dekat.

umar nuralam mansur ammila okeeee

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyatmadji mengatakan bahwa ASN terjun ke politik pasti sudah mengetahui konsekuensinya, apalagi yang jelas-jelas menduduki jabatan. “Kampanye menggunakan atribut PNS saja dilarang apalagi menjadi anggota Parpol. Otomatis itu harus dipecat segera mungkin. Pasti yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa UU ASN sudah jelas melarang ASN untuk berpolitik, terlebih yang bersangkutan alumnus IPDN,” kata Dodi, kemarin di Jakarta.

Meski demikian Dodi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada yang bersangktuan sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan. Dodi juga mengatakan bahwa SK mencopotan terhadap Mansyur Amila paling cepat akan dikelaurkan pada Juli mendatang. “Kita akan segerakan hal ini. Kemungkinan SK (Pemecatan, red) tersebut akan kita keluarkan sebelum lebaran,” pungkasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga bersikap sama. Lembaga itu menginstruksikan agar apa yang dilakukan Pj Bupati Buteng itu segera dilaporkan. “Segera laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan KemenPAN-RB dan Kemendagri,” tegas Herman Suryatman, Kepala Biro Humas KemenPAN-RB.

Herman mengungkapkan, pilihan Pj Bupati Buteng menjadi ketua partai adalah sebuah kesalahan, dengan konsekuensi pemecatan. “ASN tidak boleh berpolitik itu sudah tertera di UU ASN. Apalagi dia adalah Pj Bupati. Harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri terlebih dahulu tanpa harus menunggu dipecat,” pungkasnya.
Desakan agar mantan Kadis PU itu mundur juga ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Lukman Abunawas. Ia memerintahkan Mansur Amila untuk mundur dari jabatannya sebagai Pj Bupati, termasuk segera melepas statusnya menjadi ASN. Pasalnya kata Lukman, Mansyur Amila jelas-jelas melanggar kode etik PNS dan melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Harusnya, sejak ia ditunjuk menjadi ketua partai, sudah harus mengajukan pengunduran diri,” kata Lukman yang ditemui usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Sultra, Jumat (24/6) kemarin. Sekprov menegaskan, tidak boleh seorang PNS berpolitik, apalagi sampai menjabat ketua partai.

Memang proses pengunduran diri sebagai Pj Bupati dan PNS kata Lukman butuh waktu lama mulai dari bermohon di gubernur, kemudian ke BKD dan dilanjutkan ke BKN. Namun etika terbaiknya harusnya Mansyur Amila ketika diajukan untuk menjadi ketua partai dia juga sudah mengantongi izin permohonan pengundursan diri sebagai Pj Bupati dan PNS. “Memang agak lama itu permohonan mundur. Tapi kalau dia menunjukan bahwa surat permohonan pemunduran dirinya maka itu sah-sah saja, artinya dia memang ingin mundur dan sementara diproses. Namun inikan tidak, tanpa izin namun sudah jadi ketua partai politik,” geram Ketua KONI Sultra itu.

Apapun alasannya kata Lukman, Mansyur Amila harus segera mundur sebagai Pj Bupati dan PNS. Lukman mengakui bahwa saat ini Mansyur melawan dengan menyatakan bahwa kedudukannya sebagai ketua partai politik belum resmi secara hukum. Namun kata Lukman tidak ada alasan untuk mengelak karena terbukti melakukan kesalahan sebagai PNS. “Iya memang masih menunggu SK tapi karena dia berstatus PNS ada atau tidak SK itu Mansyur Amila harus mundur dari Pj dan PNS,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada menduga bahwa Mansyur Amila memang sengaja melakukan kesalahan. Alasannya Pj Bupati Buteng itu sebenarnya tahu bahwa jabatan sebagai Pj dan status PNS tidak bisa menjabat sebagai ketua partai politik namun dengan sengaja ia mengindahkannya. “Harusnya dia gantleman mundur. Dia tidak bisa melakukan perbuatan itu. Itu menyalahi aturan ASN dan undang-undang,” kata politisi PDIP ini.

Harusnya kata Nursalam, Mansyur Amila tidak menerima tawaran menjadi ketua partai, bila masih ingin jadi Pj Bupati. “Idealnya itu tidak dia terima sekalipun dia ditawari karena itu mencederai tanggung jawabnya sebagai pejabat. Dia kesana (Buteng) atas tanggung jawab yang diberikan negara, kan ada tanggung jawab yang sementara dia jalankan sekarang. Nah posisi itu seharusnya tidak diterima,” timpalnya.

Sayangnya, meski desakan mundur muncul dari berbagai pihak, Mansyur Amila tak juga mengambil sikap. Ia bahkan masih hadir, tiga hari lalu di Rujab Gubernur Sultra, mengikuti acara buka puasa bersama para kepala daerah. Padahal, saat itu statusnya sudah abu-abu, karena ia sudah menerima jabatan sebagai Ketua PAN Buteng, yang harusnya otomatis dia tak lagi berstatus kepala daerah.

Kendari Pos sudah berusaha menghubungi yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi masalah ini. Hanya saja Mansyur Amila mendadak sulit ditemui. Nomor kontaknnya yang selama ini sering aktif bila dihubungi wartawan juga tidak bisa dihubungi lagi.
disambangi di kediamannya di Baubau, juga tidak terlihat.

Sementara itu, sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sultra Samsu Umar Abdul Samiun pernah mengatakan bahwa siapapun siapapun yang ingin menjadi Ketua DPD PAN maka harus mundur dari PNS. Artinya, terpilihnya Mansyur Amila, termasuk La Bakry yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Buton dan masih berstatus PNS, harus berdasarkan pertimbangan pernyataan tersebut. “Kalu mau jadi Ketua PAN maka harus mundur dari PNS.

Sementara itu, Wakil Bupati Buton, La Bakry yang kini diamanahkan menjadi Ketua PAN Buton juga sudah siap-siap mundur dari PNS. “Dalam UU ASN, PNS tidak diizinkan memimpin partai atau menjadi pengurus partai. Saya paham itu. Makanya, sebelum saya ditunjuk jadi Ketua PAN Buton, saya sudah memikirkanya dengan matang. Saya siap mundur dari statusku ini (PNS, red),” kata La Bakry saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya Jum’at (24/6).
Saat ini, kata Wakil Bupati Buton itu, pihaknya tetap komitmen pada pernyataan untuk mundur dari PNS. Semua itu sudah menjadi konsekuensi yang telah dipilih jauh hari sebelumnya. “Saya akan mundur dan saat ini sedang persiapkan dokumen pengunduran diri. Hanya saja semua itu butuh proses untuk melakukan pengurusan berkas,” katanya.

Kendati demikian lanjut dia, proses pemunduran dirinya tidak serta merta dilakukan begitu saja. Semua akan dilakukan ketika pada momen yang tepat. Artinya, meskipun seluruh berkasnya telah rampung, ia tetap akan menunggu waktu tepat untuk meyerahkan berkas tersebut dan melepas jabatanya. “Kalau proses pelantikan sudah dilakukan dan

Surat Keputusan (SK) saya sebagai Ketua DPD PAN Buton terbit serta kartu anghota partai saya sudah ada maka, saya akan langsung ajukan surat pemunduran diri sebagai PNS,” terangnya.(ahi/egy/yog/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top