Pj Bupati Buteng Rangkap Ketua Partai, Gubernur: Ada SK Partai, Langsung Diganti! – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pj Bupati Buteng Rangkap Ketua Partai, Gubernur: Ada SK Partai, Langsung Diganti!

Bupati Buteng, Mansur Amila (Tengah)

Bupati Buteng, Mansyur Amila (Tengah)

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Nama Mansyur Amila tiba-tiba menjadi perbincangan para politisi beberapa hari ini. Bukan karena prestasinya, apatah lagi karena elektabilitasnya sebagai kandidat bupati yang meroket. Ia diributkan karena mentalitasnya sebagai seorang pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) ternyata bermasalah. Pj Bupati Buton Tengah itu tidak sama sekali menunjukan niat untuk mundur, baik dari jabatannya saat ini termasuk statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, pekan lalu, ia berani menerima amanah sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Buton Tengah, yang diberikan kepadanya saat partai itu menggelar Musda di Baubau. Ia juga bahkan ikut hadir dan meramaikan Musda tersebut, meski jelas-jelas Parpol menjadi terlarang buat seorang PNS, apalagi ia seorang kepala daerah, meski sifatnya masih belum definitif. “Ini orang tidak paham aturan PNS mungkin, yang jelas melarang pegawai itu berparpol. Ini malah jadi ketua parpol,” sindir LM Taufan Alam, Ketua Komisi I DPRD Sultra, Kamis (23/6/2016).

Taufan menilai bahwa Mansyur Amila seharusnya memilih, antara mau jadi PNS atau ikut terlibat di Parpol. Kalau memang berniat menjadi Ketua PAN, seharusnya saat ini sudah mengajukan pengunduran diri, atau bahkan sejak diberi amanah menjadi ketua partai, sudah mengumumkan ke publik soal pengunduran diri itu. “Bisa saja dia (Mansur Amila) berkelit bahwa jabatan itu belum resmi karena belum ada SK atu dilantik, tapi tidak bisa PNS masuk apalagi menerima tawaran jadi ketua partai,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Pemprov Sultra pun dibuat bingung dengan sikap Mansyur Amila yang sampai saat ini tidak berniat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, termasuk berhenti jadi Pj Bupati Buteng. Mantan Kadis PU Buton itu malah terlihat hadir di acara buka puasa gubernur bersama para kepala daerah di Sultra, beberapa hari lalu di Kendari. Harusnya, Mansyur hadir saat itu tidak lagi dengan status sebagai Pj Bupati Buteng, karena syarat utamanya yakni PNS sudah gugur setelah ia jadi Ketua PAN Buteng.

Bukan hanya itu, sikap tarik ulur Pj Bupati Buteng ini akan berdampak, baik hukum maupun administrasi. Pasalnya, ia masih terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan maupun administrasi. “Ya, regulasi melarang PNS jadi pengurus parpol. Makanya, laporan (soal Mansyur Amila masuk Paprol) itu langsung kami tindaklanjuti. Namun hingga sekarang pak bupati belum menyerahkan surat pengunduran dirinya,” beber Ali Akbar, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setprov Sultra, Kamis (23/6)

Meskipun belum menyerahkan surat pengunduran dirinya kata Ali Akbar, namun Mansyur telah menyatakan kesediaannya untuk mundur. Hanya saja, ia belum memastikan kapan surat diserahkan. Makanya saat persoalan ini dikonfortir pada yang bersangkutan, pihaknya meminta agar segera diserahkan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan persoalan baru. Tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pemerintahan, namun bisa menimbulkan gejolak di masyarakat seperti yang terjadi saat ini.

“Persoalan ini telah kami tanyakan langsung pak bupati (Mansyur Amila). Karena belum menentukan waktu penyerahannya, kami minta berkasnya untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Beliau mengaku akan segera melengkapi dan menyerahkan ke Biro Pemerintahan. Namun kapan, kami belum tahu,” jelas mantan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Sultra ini.

Pelarangan PNS terlibat kepengurusan parpol kata mantan Kabag Keuangan, tertuang dalam PP nomor 37 tahun 2004. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan, PNS dilarang menjadi pengurus parpol. Pada ayat 2, poin ini kembali dipertegas. Bagi PNS yang menjadi pengurus parpol harus mengundurkan diri. Atas dasar itu, pemerintah mengkonfortir pada yang bersangkutan. Sebab bila sudah menjadi pengurus partai, maka status PNS-nya harus dicabut. Secara otomatis jabatan Pj Bupati yang diemban ditanggalkan. Sebab yang berhak menjadi Pj Bupati yakni PNS aktif.

Saat dikonfirmasi, Gubernur Sultra, H Nur Alam memastikan posisi Mansyur Amila masih sah sebagai Pj Bupati Buteng. Menurutnya, selama belum ada SK pengurusan parpol maka statusnya tidak bisa dipersoalan. Masuknya nama Mansyur Amila dalam Musda PAN beberapa waktu lalu, bisa saja karena desakan aspirasi. Atas pertimbangan itu, pengurus pun memutuskan dan memberi kepercayaan menempatkannya sebagai Ketua DPD PAN Buteng.

Tapi bila SK pengurusannya sudah diterbitkan kata mantan Ketua DPW PAN Sultra, tidak bisa dipertahankan. Apalagi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan melarang hal itu. SK ini pun bisa menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mencari penggantinya. Bukan hanya bagi Mansyur Amila, kata mantan Ketua KONI Sultra ini, namun Pj Bupati yang berniat maju pada pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017.
“Kami akan menyiapkan Pj Bupati baru. Kemungkinan besar, ada beberapa diantaranya yang akan diganti. Jadi saya berharap semua pihak tidak perlu mempersoalkan hal itu. Apalagi secara aturan, yang bersangkutan berhak menduduki jabatannya. Selain itu, tentunya pemerintah tak ingin melanggar aturan,” tandas peraih penghargaan Bintang Maha Putera ini.(amal/egy)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top