46 Perda dari Sultra Dicabut – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

46 Perda dari Sultra Dicabut

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Ribuan peraturan daerah (Perda) termasuk Perkada dari seluruh Indonesia dibatalkan Kementrian Dalam Negeri. Totalnya, ada 3143 regulasi. Dari jumlah itu, 46 diantara berasal dari Sultra, yang disumbang hampir semua kota/kabupaten yang ada di Bumi Anoa. Rata-rata adalah Perda soal Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil yang terbit dari tahun 2009 hingga 2009, dan beberapa Perda yang memang sudah usang, yang ditetapkan tahun 2005 lalu. (lengkapnya lihat grafis)

Yang mengagetkan, 14 diantara atau paling banyak itu berasal dari Bombana, termasuk Konawe juga dianggap paling banyak. Sedangkan Buton, Wakatobi, Muna dan Kolaka diketahui hanya dua Perda yang dicabut. Kota Baubau bahkan hanya 1 Perda saja. “Deregulasi itu (pembatalan Perda-red) itu gunanya untuk memperpendek birokrasi, proses izin yang begitu lama, diskriminatif dan intoleran,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di kantornya, Rabu (21/6/2016).

Kata dia, dengan dihapusnya Perda-perda bermasalah, proses investasi akan lebih mudah masuk ke daerah. Selain bermanfaat bagi masyarakat, pembatalan Perda ini kata Tjahjo, juga sangat bermanfaat guna mendukung paket kebijakan pemerintah pusat yang telah diluncurkan. “Kemendagri juga akan terus menginventarisir aturan-aturan yang dinilai bermasalah,” ujar Tjahjo.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyatmadji mengatakan pembatalan Perda dan perkada ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa Perda atau Perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja. “Pemda harus teliti setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri,” ujarnya.

Jumlah 46 tersebut kemungkinan akan segera bertambah lagi karena Pemprov Sultra lagi-lagi mengusulkan 4 perda untuk dicabut. Perda yang dievaluasi Pemprov Sultra lebih ditekankan pada persoalan izin investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan. Empat Perda itu dianggap merugikan pemerintah dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) karena menghambat iklim investasi. Sementara untuk Perda syariah belum masuk agenda pemerintah. Selain sangat sedikit, pemerintah belum menemukan Perda syariah yang dikategorikan intoleransi.

“Secara keseluruhan, sudah 52 perda yang kami evaluasi. Sebanyak 48 diantaranya telah resmi dibatalkan (Versi Kemendagri 46), 4 lainnya masih proses pengusulan di Kemendagri. Ke-4 perda yang diusulkan ini merupakan produk provinsi. Salah satu perda yang dijabut menyangkut pajak kendaraan berat. Jumlah perda yang akan dibatalkan masih akan bertambah. Pasalnya, pemerintah masih terus melakukan penelusuran,” beber Effendy Kamiluddin SH MH, Kepala Biro (Karo) Hukum Setprov Sultra, Rabu (22/6) kemarin.

Dijelaskannya, tidak semuanya Perda yang dibatalkan ini benar-benar tidak bisa diterapkan. Bila dianggap masih layak, Perdanya hanya perlu direvisi. Pasal-pasal yang dianggap menghambat investasi tinggal diganti. Tapi bagi perda yang tidak sesuai ketentuan bakal dicabut secara permanen. Di Sultra, sebagian besar perda yang dibatalkan langsung dicabut. Sementara yang direvisi hanya sebagian kecil. Untuk merevisi Perda, prosesnya tetap melalui mekanisme pembahasan. Tidak hanya di DPRD, namun juga internal pemerintah.

“Ada 2 mekanisme pembatalan. Pertama, dicabut dan tidak bisa diterapkan lagi. Kedua, dicabut untuk direvisi. Pencabutan secara permanen ini lantaran sudah ada aturan diatas (pusat) yang mengaturnya. Makanya, pemda tidak perlu membuat aturan baru. Sementara perda yang dikategorikan direvisi, dianggap masih layak. Hanya saja, ada poin-poin yang harus dikaji ulang. Sebab ada beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan aturan yang telah ada,” jelas mantan Pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) ini

Sebelumnya, Kemendagri secara resmi telah mengunggah Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur. (yogi/Amal)

Perda Dicabut Kemendagri

Kota Kendari:

1. Perda Pajak Rumah Kos Tahun 2005
2. Perda Retribusi Jalan ke Pelabuhan, Tahun 2005
3. Perda Retribusi Biaya Cetak KTP & Akta Catatan Sipil, Tahun 2012

Kabupaten Buton:

1. Perda Penggantian Biaya Cetak KTP & Akta Capil, Tahun 2009 dan 2012

Kota Baubau:

1. Perda Retribusi Cetak KTP & Akta Capil, Tahun 2012

Konawe Utara:

1. Perda Retribusi Menara Telekomunikasi, Tahun 2012

Konawe:

1. Perda Izin Pungut Hasil Hutan Produksi Alam, 2001
2. Perda Pajak Pemanfaatan Alat-Alat Elektronik Komersial, 2003
3. Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, 2005
4. Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, Polindes & Laboratorium Kesehatan, Tahun 2005
5. Perda Pengelolaan Air Tanah, Tahun 2006
6. Perda Izin Pemanfaatan Hutan Hak, Tahun 2006
7. Perda Retribusi Izin Perusahaan Minyak & Gas Bumi, Tahun 2006
8. Perda Retribusi Biaya KTP & Akta Capil, Tahun 2012
9. Perda Menara Telekomunikasi, Tahun 2015

Kabupaten Kolaka:

1. Perda Retribusi Izin Wajib Lapor Tenagakerja, Tahun 2010
2. Perda Usaha Tambangan Mineral dan Batubara, 2010
3. Perda Retribusi Jasa Umum, Tahun 2011
4. Perda Pengelolaan Air Bawah Tanah, Tahun 2011
5. Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Tertentu, Tahun 2011
6. Perda Menara Telekomunikasi, Tahun 2011

Kolaka Utara

1. Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan, Tahun 2009
2. Perda Izin Pemungutan Hasil Hutan, Tahun 2009
3. Perda Larangan Pelacuran, Tahun 2011

Kabupaten Muna:

1. Perda Izin Pemanfaatan Kayu di Hutan Rakyat, Tahun 2006
2. Perda Retribusi Biaya KTP & Akta Capil, Tahun 2013

Wakatobi:

1. Perda Retribusi Biaya KTP & Akta Capil, Tahun 2012
2. Perda Retribusi Menara Telekomunikasi, Tahun 2013

Bombana:

1. Perda Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Capil, Tahun 2005
2. Perda Izin Usaha Giling Padi dan Beras, Tahun 2005
3. Perda Izin Usaha Tambang Gol C, Tahun 2005
4. Perda Izin Kelayakan Lingkungan, Tahun 2005
5. Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi, Tahun 2005
6. Perda IMB, Tahun 2005
7. Perda Izin Usaha Angkutan, Tahun 2005
8. Perda Retribusi Pengeluaran Komoditas Hasil Pertanian, Peternakan, Kelautan & Perikanan, Tahun 2005
9. Perda Retribusi Pendirian Koperasi, Tahun 2008
10. Perda Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Tahun 2008
11. Perda Retribusi Telekomunikasi, Tahun 2008
12. Perda Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dan Rumah Potong Hewan, Tahun 2008
13. Perda Retribusi Pasar, Tahun 2008
14. Perda Pengendalian Menara Telekomunikasi, 2013

Konawe Selatan:

1. Perda Retribusi Pemeriksaan, Pengeluaran dan Pemasukan Benih/Bibit Tanaman Pangan, Tahun 2005
2. Perda Pertambangan, Mineral dan Batubara, Tahun 2012
3. Perda Retribusi Menara Telekomunikasi, Tahun 2012

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top