THR Dibayar Paling Lambat H-7 – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
Metro Kendari

THR Dibayar Paling Lambat H-7

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Kabar gembira bagi karyawan swasta. Bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis), pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan swasta baik formal dan informal telah diterbitkan. Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri menerbitkan Juknis mengenai pembayaran THR pegawai swasta dalam Permen nomor 6 tahun 2016. Atas dasar itu, pemerintah menginstruksikan perusahaan mulai membayarkan THR pada karyawannya. Apalagi batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 28 Juni.

Secara umum, juknis pembayaran THR tidak berbeda jauh dengan tahun 2015 lalu. Tambahannya, hanya soal penetapan masa kerja pegawai yang berhak mendapat THR. Bila sebelumnya, kewajiban perusahaan hanya bagi pekerja yang telah bekerja selama lebih dari 3 bulan, maka tahun 2016 ini, pemberian THR diberlakukan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari sebulan. Mekanisme perhitungannya masih tetap sama. Yakni, masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikalikan nominal upah sebulan.

“Telah kami laporkan ke gubernur. Beliau lalu menginstruksikan agar diteruskan ke kabupaten/kota. Surat yang dikirim tidak hanya berisi petunjuk, provinsi meminta daerah mengawasi pelaksanaannya. Sebagai bentuk keseriusan, gubernur berharap para kepala daerah untuk turut ambil bagian,” beber Armunanto Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, Senin (20/6).

Mantan Asisten I Pemkab Konawe Selatan (Konsel) ini menjelaskan, ada beberapa poin utama yang tertuang dalam juknis. Pertama, mengenai batas pembayaran THR paling lambat H-7 lebaran. Selanjutnya, kewajiban pembayaran THR bagi karyawan yang bekerja lebih dari sebulan. Besarannya tetap proporsional dan mengacu pada ketentuan. Ketiga, peringatan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan. Bukan hanya bagi perusahaan yang lalai, namun juga perusahaan tak membayarkan kewajibannya.

Pemerintah akan mengawasi kontrak perjanjian kerja. Dalam kontrak perjanjian kerja, biasanya telah diatur pemberian THR. “Kalau lebih kecil, sepertinya tidak mungkin. Dalam aturan, telah melarang hal itu. Bagi perusahaan yang terbukti melanggar pemerintah bakal menindak tegas. Mulai dari sanksi surat teguran hingga pencabutan izin operasional perusahaan,” ancam mantan Kepala Inspektorat Konsel tersebut. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top