Pemprov Pertahankan WTP 3 Kali Berturut-turut – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Pemprov Pertahankan WTP 3 Kali Berturut-turut

Gubernur Nur Alam menerima piagam WTP dari BPK RI

Gubernur Nur Alam menerima piagam WTP dari BPK RI

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Penerapan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasi akrual pada tahun pertama berhasil diterapkan Pemprov Sultra. Kesuksesan itu ditandai dengan kemampuan Sultra mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan WTP langsung diserahkan oleh Inspektorat Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo kepada Gubernur Sultra Nur Alam.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk kali ketiga secara berturut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan berhasil diraih selama kepemimpinan Nur Alam. Raihan itu terasa lebih istimewa karena metode penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) telah berbasis akrual. Bila sebelumnya hanya 4 laporan yang disajikan pemerintah, kini berubah menjadi 7 laporan yakni, laporan realisasi anggaran, neraca perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Inspektorat Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo yang hadir menyerahkan LHP mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Sultra. Tidak hanya upaya pencapaian target program prioritas pembangunan, namun juga pada penerapan SAP berbasis akrual. Ia pun menyambut baik usaha perbaikan yang telah dilakukan pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi BPK. Dari 1.655 temuan yang direkomendasikan BPK sebagian besar telah dirampungkan. Meskipun ada beberapa masukan, namun lebih pada upaya optimalisasi. Menurut penilaian BPK, pencapaian pemerintah sudah cukup baik. Namun ada beberapa upaya yang harus dioptimalkan lagi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan penyusunan LKPD 2015 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Laporannya yang diungkap telah memadai dan tidak terdapat ketidakpatutan yang berpengaruh langsung maupun secara material. Selain itu, penyusunan dan perencanaannya telah memenuhi unsur SPI yakni, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunitasi serta pemantauan. Dari 4 kritera itu yang telah disesuaikan dengan SPKN, BPK menyimpulkan opini WTP,” kata Mahendro Sumardjo saat menyampaikan hasil LHP LKPD Sultra tahun 2015, Jumat (10/6) kemarin.

Pencapaian opini WTP katanya, merupakan sebuah prestasi. Katanya, ini menunjukan perubahan sistem akuntasi dari cash toward akrual menjadi akrual tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan yang disajikan. LHP ini diharapkan bisa dimanfaatkan dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Bukan hanya dalam pembahasan Perda, namun rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban APBD. Di sisi lain, sinergitas dewan dengan pemerintah tetap terjaga terutama dalam mendorong pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. “Atas nama BPK, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih pada DPRD Sultra yang telah merespon dengan baik upaya BPK, terutama mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Gubernur Sultra, H Nur Alam mengatakan keberhasilan mempertahankan raihan opini WTP dari BPK merupakan buah kerja keras semua komponen di jajarannya. Perubahan sistem pelaporan keuangan berbasis kas ke akrual ternyata tidak menjadi halangan. Sebab pada dasarnya kata mantan Wakil Ketua DPRD Sultra, pemerintah memiliki komitmen besar membenahi sistem pengelolaan keuangan. Makanya, tata kelola administrasi dan keuangan menjadi konsen pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

“Pembenahan laporan keuangan tidak hanya semata-mata meraih predikat WTP, namun bagian dari efektitas dan efisiensi anggaran. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan alurnya. Dengan begitu, program yang telah disusun tepat sasaran. Selain itu, menghindarkan kita agar tidak terjebak persoalan hukum. Saya berharap kerja sama ini bisa terus dipertahankan,” harapnya.

Mantan Ketua KONI Sultra ini tak ingin pengalamannya tak terjadi pada penerusnya. Sejak menerima amanah melanjutkan tongkat kepemimpinan, ia dan pasangannya harus berhadapan dengan setumpuk masalah. Tidak hanya mengurusi defisit anggaran, pemerintah harus menuntaskan persoalan aset. Tak heran, laporan pertanggungjawaban pemerintah sempat mendapat opini disclaimer dari BPK.

“Saya tidak ingin memberi beban pada pemerintah setelah kami. Cukup saya dan pak Saleh yang merasa beban ini. Saat mendapat amanah, kami harus menyelesaikan segundang PR pemerintahan sebelumnya. Untuk memulai pemerintahan, kami harus berhadapan dengan devisit anggaran sebesar Rp 300 miliar. Padahal saat itu, APBD Sultra hanya berkisar Rp 800 miliar. Namun dengan berbagai usaha, perlahan mulai membuahkan hasil. Bila pada awalnya hanya disclaimer kini, WTP bisa diraih,” kata mantan Ketua DPW PAN Sultra. (Amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top