Maju di Pilkada, Anggota DPRD Harus Mundur – Kendari Pos –
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Maju di Pilkada, Anggota DPRD Harus Mundur

8-pilkada

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Poin-poin revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 sudah diketok DPR RI untuk menjadi UU. Salah satu pasal krusial yang ditunggu adalah kewajiban mundur bagi anggota DPR/DPRD bila ingin maju sebagai calon kepala daerah. Begitu ditetapkan sebagai calon, pada saat itu mereka tak lagi berstatus anggota parlemen. Di Sultra, setidaknya lebih dari 10 orang di berbagai wilayah yang membidik posisi kepala daerah. Bila meneruskan niatnya, siap-siaplah mengurus pengunduran diri sejak sekarang.

Dalam catatan Kendari Pos, dari tujuh daerah yang hendak menggelar Pilkada, kursi Wali Kota Kendari yang banyak peminat dari parlemen. Ada Abd Rasak dan Amarullah dari DPRD Kota Kendari, kemudian ada nama Adriatma Dwi Putra (ADP) dan Sudarmanto Saeka, anggota DPRD Sultra. Belum lagi nama lain yang sayup-sayup menginginkan kursi Wakil Wali Kota Kendari, seperti Yasin Idrus dan Muh Ali dari DPRD Kota Kendari.

Di daerah lain, hanya rata-rata menyumbang dua nama. Status mereka, selain sebagai anggota DPRD juga ketua partai di tingkat kabupaten. Sebut saja misalnya Aliadi, di Buton Selatan yang juga Ketua Partai Hanura termasuk Arusani dari Partai Nasdem. Selebihnya, ada Ketua DPRD seperti La Ode Koso di Muna Barat. Apakah mereka akan meneruskan niat untuk maju, atau berpikir ulang, mengingat resiko jika kalah. (lengkapnya lihat grafis)

Anggota DPRD Kota Kendari, Amarullah mengaku siap melaksanakan perintah UU tersebut, dengan kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai wakil rakyat di parlemen. “Saya siap mundur. Itu sudah konsukuensi maju sebagai calon wali kota, sejak awal saya sudah memikirkan resiko tersebut, jadi kami siap melaksanakan amanat UU,” tandasnya.

Sementara Adriatma Dwi Putra (ADP), mengaku sejak melakukan sosialisasi untuk bertarung di Pilwali sudah memikirkan risiko tersebut, yakni menanggalkan posisi sebgaai anggota DPRD. Pilihan untuk menjadi wali kota, jauh akan lebih bermanfaat. “Di DPRD, kita hanya jadi penyambung aspirasi tanpa kewenangan eksekusi. Kalau di eksekutif, semua keluhan rakyat bisa langsung kita tuntaskan,” kata ADP, sapaan pria muda itu.

Ketua Komisi II Rambe Kamarun Zaman yang ditemui di Jakarta menjelaskan, keputusan agar anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada, sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Meski dalam sidang paripurna, ada dua fraksi yang memberikan catatan, tapi revisi UU Pilkada ini sudah bisa diterima, dengan beberapa perbaikan pasal-pasal di dalamnya,” kata politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menyambut baik atas disahkannya UU pemilihan kepala daerah itu. Dia mengatakan, dengan begitu tidak menyulitkan penyelengaraan pemilihan kepala daerah selanjutnya. “DPR dan pemerintah telah menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang bersifat multitafsir sehingga perlu diganti dan disempurnakan,” ujar Tjahjo dalam sambutannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Tjahjo menambahkan, Undang-undang Pilkada itu juga untuk mengatasi dan mengantisipasi munculnya permasalahan baru dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam aturan Pilkada, DPR dan pemerintah memasukkan materi putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelengaraan pemilihan kepaladaerah. “Karena itu ketentuan-ketentuan itu tidak berlaku kembali dan telah kita pahami bersama bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat kita semuanya,” pungkasnya. (yogi/hadrian)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top