Calon Petahana Dilarang Pakai Fasilitas Negara – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Calon Petahana Dilarang Pakai Fasilitas Negara

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—UU Pilkada yang baru disahkan secara jelas memuat regulasi soal calon yang berstatus petahana. Di Sultra, dari tujuh Pilkada, Kabupaten Buton yang kemungkinan besar akan diikuti kandidat incumbent, Umar Samiun yang sudah memastikan akan tetap menggandeng La Bakry sebagai calon wakilnya di Pilkada 2017-2022. Dengan begitu, bila benar-benar keduanya lolos jadi calon, mereka harus cuti.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan aturan cuti untuk petahana pada UU Pilkada yang baru tidak seperti aturan cuti yang diatur pada UU sebelumnya. “Jika dulu cuti hanya pada saat akan melakukan kampanye, saat ini incumbent yang akan maju dalam Pilkada wajib untuk mengajukan cuti 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon dan aktif kembali 3 hari sebelum Pilkada dimulai,” ungkap Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Dalam masa cuti tersebut juga nantinya peran sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota akan diambil alih oleh wakilnya. Bila wakil juga ikut, maka akan ditunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian. “Nanti wakil atau Plh yang akan menjalankan tugas-tugas bupati kalau incumbent bupati selama masa cuti para incumbent,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dirjend Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono. Menurutnya, sesuai aturan UU dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) incumbent yang akan maju kembali dalam Pilkada diwajibkan untuk cuti diluar tanggungan negara. “Cutinya selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan dimulai sejak ditetapkan sebagai calon dan disudahi ketika 3 hari jelang hari H pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Cuti incumbent tersebut adalah cuti di luar tanggungan negara. Selama incumbent cuti maka wakilnya yang akan mengambil alih perannya sebagai Plh kepala daerah. “Selama cuti tidak boleh lagi menggunakan fasilitas sebagai kepala daerah. Incumbent sudah tidak bisa mengeluarkan kebijakan ataupun menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas. Selama cuti status dan kedudukan incumbent tersebut setara dengan calon-calon lain,” tegasnya.

Anggota komisi II DPR RI Arteria Dahlan juga mengungkapkan bahwa, RUU Pilkada yang telah disahkan menegaskan akan penghapusan konflik kepentingan dengan petahana. Diaturan tersebut Petahana dilarang menggunakan fasilitas negara ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. “Petahana dalam RUU Pilkada yang telah disahkan dilokalisir. Kekuatannya tidak dapat digunakan untuk mempengaruhi dan menggiring opini masyarakat untuk mengarahkan dukungan pada salah satu pasangan calon,” pungkasnya (yogi)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top