DAU Dihentikan, Pegawai Terancam Tak Gajian – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

DAU Dihentikan, Pegawai Terancam Tak Gajian

Logo muna Barat

Logo Muna Barat

kendaripos.fajar.co.id,LAWORO—Muna Barat jadi daerah paling tak bergairah saat ini. Hingga Juni 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten baru itu tak kunjung ditetapkan. Ini akibat seteru antara Pj Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada dan DPRD Muna Barat. Walau sempat dibahas bersama di dewan akhir tahun lalu, tapi tak pernah ada kesepakatan antara dua institusi itu soal item-item anggaran yang penting untuk dialokasikan. Saat diajukan ke Pemprov Sultra, Raperda APBD Mubar pun ditolak bahkan dibatalkan.

Akibatnya, program pembangunan di Mubar kini lumpuh total. Apalagi sejak April lalu, dana segar melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintah tidak lagi dikucurkan. Punishment yang dijatuhkan pemerintah pusat merupakan imbas dari belum adanya APBD Mubar 2016, yang ditetapkan Gubernur Sultra. Padahal, idealnya dan itu yang dilakukan daerah lain, APBD sudah harus kelar sejak akhir tahun.

Pemkab Mubar sempat mengambil inisiatif untuk mengajukan APBD yang ditetapkan lewat Peraturan kepala daerah (Perkada). Sayangnya, sudah satu bulan proses berjalan namun belum ada kejelasan. Apalagi langkah itu juga diprotes keras oleh DPRD Mubar. “Iya, Perda APBD dibatalkan Gubernur, suratnya sudah kami terima, termasuk Perkada nomor 363 tahun 2015, juga dibatalkan,” aku Ketua Komisi I DPRD Mubar, Munawir, kemarin. Meski membatalkan Perda APBD yang sudah diajukan, Pemprov Sultra ternyata tak membiarkan masalah di Mubar berlarut. Saat ini, draft APBD Mubar lewat mekanisme Perkada kemungkinan besar akan segera disetujui Gubernur. Rencananya, setelah gubernur pulang dari kunjungan kerja (kunker)-nya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan diteken, untuk selanjutnya diserahkan ke Pemkab Mubar. Apalagi tahun anggaran 2016 akan memasuki semester II.

“Iya, evaluasi terhadap draft APBD Mubar sudah selesai. Dokumennya kini, sudah di meja gubernur. Kalau sudah tiba, kami akan laporkan. Bisa besok, atau lusa. Kalau gubernur tiba bisa langsung ditandatangani. Makanya, perwakilan Pemkab Mubar untuk tetap stand by. Bila sudah diteken, dokumennya akan segera kami diserahkan ke Pemkab,” beber Hj Isma, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra di ruang kerjanya, Kamis (2/6).

Pemprov Sultra, kata mantan Kepala BPKAD Konawe Selatan (Konsel) ini, memiliki komitmen menuntaskan APBD Mubar. Bila tidak, maka Pemkab bakal kesulitan membiayai belanja pemerintah. Apalagi DAU yang ditransfer ke Pemkab Mubar tidak lagi berupa dana tunai. Sejak April, Mubar hanya menerima piutang negara yang ditransfer melalui Bank Mandiri. Makanya, Pemkab hanya mengandalkan transefer DAU bulan Januari s.d Maret. Itupun tidak maksimal lantaran ada konsekeunsi bagi pemda yang tidak melaporkan serapannya.

“Kalau ini dibiarkan terus berlarut-larut. Bisa-bisa, pegawai Mubar tidak lagi bisa gajian. Makanya, harus segara dicari jalan keluarnya. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 235 tahun 2015, yang mana proses pengucuran DAU berdasarkan hasil laporan serapan anggaran. Bila tidak mencapai target, maka pengucuran anggarannya ditunda. Jika terus terjadi, Pemda hanya ditranser piutang negara. Ini yang terjadi di Mubar. Jangankan melapor, APBD tahun 2016 pun belum ditetapkan. Makanya, wajar bila diberikan sanksi,” jelas Hj Isma.

Sebagai konsekeunsi digunakannya Perkada katanya, secara otomatis anggaran Mubar tahun ini kembali seperti tahun 2015. Yang berbeda hanya, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD). Sementara DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) tetap sama seperti tahun sebelumnya. Makanya, proses pembiayaan dipriotitaskan pada belanja pemerintah, gaji pegawai dan penyelenggaran pilkada. Apalagi tahap pelaksanaan Pilkada Mubar akan dimulai tahun 2016.

“Saya kurang tahu berapa dana hibah ke penyelenggara pilkada. Namun dalam APBD-nya, telah dirincikan berapa buat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan instansi terkait lainnya. Makanya, dalam proses evaluasi APBD Mubar, dana hibah menjadi salah satu yang direkomendasi Pemprov untuk diprioritas termasuk gaji pegawai. Tidak hanya ingin memastikan pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan sesuai jadwal, pemerintah menginginkan pelayanan dan kegiatan pemkab Mubar terus berjalan,” jelasnya.

Niat baik Pemprov Sultra untuk membantu “kehidupan” di Mubar agaknya tak akan mulus. DPRD menolak dengan tegas bila Perkada APBD jadi patokan penyelenggaraan keuangan dan kegiatan pemerintahan. Alasannya, sampai hari ini belum pernah dilakukan pencabutan terhadap Perda APBD yang sudah ditetapkan sebelumnya, meski memang sudah dibatalkan gubernur. “Sampai hari ini belum bisa ada Perkada. Cabut dulu Perda APBD baru usulkan format Perkada,” tegas Munawir, Ketua Komisi I DPRD Mubar.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya memang sudah pernah menerima surat dari Gubernur Sultra soal pembatalan Perda APBD 2016. Pasca masuknya surat itu, ia dan rekan-rekannya di DPRD langsung melakukan pengkajian apa saja yang menjadi materi pembatalan Perda dan melahirkan beberapa kesimpulan.  Pertama, evaluasi APBD tahun 2016 dilakukan sepihak oleh Pemda dan tidak melalui tahapan dan mekanisme penyempurnaan dengan dewan sebagai tindaklanjut hasil evaluasi sehingga tidak memenuhi mekanisme dan prosedur undang-undang yang berlaku.
Dalam surat Pemprov itu juga dikatakan agar Pemda Mubar mencabut Raperda yang sudah dibatalkan gubernur tersebut, untuk selanjutknya mengajukan Perkada. “Kalau dewan dan Pemda tidak menerima apa yang menjadi keputusan gubernur maka bisa  menganjurkan keberatan  kepada menteri dalam negeri,” kutip Munawir, mengenai isi surat gubernur itu.

Konsekuensi dibatalkannya APBD Mubar adalah tak boleh ada kegiatan atau aktifitas apapun yang bisa dilakukan daerah itu, khususnya yang terkait dengan penganggaran karena dasar hukum penggunaan anggaran yang tidak ada. Pencabutan Perda APBD dilakukan bupati bersama dewan tentunya di forum paripurna.

Sayangnya, niat DPRD Mubar tersebut tak sinkron dengan agenda Pemkab. Ketika diundang membahas masalah tersebut, 16 Mei lalu, tidak ada perwakilan pemerintah yang hadir di gedung parlemen. Dengan alasan, Pj Bupati sedang ada kegiatan luar yakni menyambut kehadiran Kapolda Sultra. “Padahal Kapolda tidak pernah ke Mubar di tanggal itu,” sesal La Ode Koso, Ketua DPRD Mubar.

Sebenarnya, pemerintah sudah mengajukan surat agar DPRD menjadwalkan ulang pertemuan, tapi dewan sudah ogah karena merasa telah dilecehkan. Pimpinan dewan lalu memerintahkan Komisi I untuk berkoordinasi ke Biro Hukum Pemprov dan BPKAD Sultra. Katanya, kendati Perda APBD dibatalkan, tidak bisa seenaknya menggunakan Perkada. Pasalnya, sampai saat ini, Perda tersebut belum dicabut. “Perdanya ditetapkan melalui paripurna dan kalau mau dicabut harus lewat paripurna pula sebagaimana diatur dalam UU no 23 pasal 251. Mantan anggota DPRD Muna itu juga mengingatkan Tim Anggaran Provinsi Sultra untuk tidak melakukan evaluasi terhadap draf anggaran yang ada di Perkada. “Kalau dievaluasi sama saja telah melanggar hukum,” ujarnya.

Bias dari belum adanya APBD atau Perkada di Mubar berdampak pada aktivitas perkantoran. Hampir setiap dinas yang ditemui jawabannya selalu mengeluh soal anggaran. “Kalau untuk pelayanan, itu tetap kita lakukan tapi kalau soal kegiatan kantor apalagi rutin, itu sampai hari ini belum berjalan. Padahal banyaknya program yang harus terlaksana dalam tahun 2016 ini,” kata salah satu staf Dinas Kehutanan.(amal/yafruddin)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top