Tutupi Informasi Publik, Pejabat Bisa Dipidana – Hacked by TryDee
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Tutupi Informasi Publik, Pejabat Bisa Dipidana

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Para pejabat di daerah ini harus lebih transparan lagi. Bila terbukti menutup-nutupi informasi yang harus diketahui publik, bisa dikenakan sanksi. Tak hanya sekadar teguran, tapi juga pidana penjara. Untuk itulah, komisioner Komisi Informasi (KI) harus memiliki nyali. Sebab kasus yang akan mereka tangani kerap melibatkan orang berpengaruh seperti bupati, wali kota hingga gubernur.

“Komisioner KI tidak boleh takut dengan siapapun. Kalau memang terbukti salah, katakan salah termasuk pada gubernur. Jangan karena laporan pertanggungjawabannya ke gubernur lalu harus tunduk. Makanya saya ingin KI Sultra diisi orang yang memiliki kapabilitas. Saya berharap semua pihak termasuk kawan-kawan media bisa mengawal tahapan seleksi KI Sultra,” tegas Ketua KI Pusat, Abdul Hamid Dipopramono usai menggelar audensi tertutup dengan Pemprov dan DPRD Sultra, Rabu (1/6/2016).

Kehadiran KI Pusat di Kendari katanya, merupakan bagian dari pengawasan. Sebelum dimulainya seleksi, pihaknya ingin mendengar komitmen yang sama dari pemerintah maupun DPRD. Makanya, KI menekankan agar proses seleksi berjalan dengan benar. Gubernur dan DPRD diharapkan bisa mendorong semua itu. Ia tak ingin kasus KI Kalimatan Barat (Kalbar) dan Papua Barat terjadi di Sultra. Tarik ulur kepentingan sehingga mengganggu perekrutan KI. Di Kalbar, gubernur dan DPRD tidak sinkron mencermati pelaksanaan undang-undang itu. Sementara di Papua, pelaksaannya sempat tertunda selama setahun.

“Kewenangan KI cukup besar. Makanya harus diisi orang yang tepat. Karena hasil keputusannya bisa menjebloskan pejabat ke penjara. Penegasan ini tertuang pada pasal 52 UU nomor 14 tahun 2008. Bagi pejabat yang terbukti bersalah, bisa dikenakan sanksi kurungan selama 1 tahun dan denda Rp 2,5 juta. Memang sanksi pidananya hanya setahun, namun akan berimbas pada pejabat yang bersangkutan,” jelasnya.

“Gagasan Pemprov Sultra membentuk KI Sultra perlu diapresiasi. Bila terealisasi, Sultra menjadi provinsi ke 30 yang membentuk KI daerah. Meskipun terlambat, KI Sultra diharapkan bisa menunjukan konsistensinya,” tandas Abdul Hamid. Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh mengaku siap mengawal proses seleksi KI Sultra. “Era keterbukaan informasi telah digaungkan pemerintah dan dewan sejak tahun 2008 lalu. Sebagai bentuk keseriusan, maka harus ditindaklanjuti. Untuk itulah, dewan akan mendorong agar seleksi KI bisa dirampungkan. Mulai dari pembentukan Pansel, pembukaan pendaftaran hingga fit and proper test di dewan,” kata mantan Sekretaris DPW PAN Sultra itu. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top