Pemda Ngotot Turunkan Status 49.195 Hektar Hutan – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Pemda Ngotot Turunkan Status 49.195 Hektar Hutan

Gubernur Sultra, Nur Alam

Gubernur Sultra, Nur Alam

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Sejumlah kepala daerah di Sultra ngotot mengusulkan penurunan status hutan. Sekitar 49.195 hektar hutan yang tersebar di 10 kabupaten/kota diusul untuk alih fungsi. Area itu akan digunakan sebagai kawasan Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta bernilai Strategis (DPCLS).

Daerah yang mengusul alih fungsi hutan yakni Baubau, Bombana, Buton, Buton Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Konawe usulan, dan Kolaka Utara. Dalam merealisasikan permohonan tersebut, 10 kepala daerah bersama Gubernur Sultra Nur Alam menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (30/5). Selain Sultra, hadir pula dalam kesempatan yang sama pemerintah Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut sesuai dengan surat Menteri Likungan Hidup dan Kehutanan yang meminta DPR RI untuk menyetujui alih fungsi hutan.

“Kini perubahan peruntukan kawasan hutan DPCLS yang ditetapkan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Namun DPR sebelum menyetujui akan terlebih dahulu meminta pemaparan dan penjelasan terkait penurunan status kawasan hutan lindung tersebut,” ungkap Daniel Jihan, Wakil Ketua Komisi IV DPR saat memimpin RDP dengan Gubernur Sultra dan Gubernur Kalbar beserta jajarannya di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dalam RDP tersebut beberapa anggota komisi IV DPR RI mengeluhkan permasalahan RTRWP Sultra yang belum juga selesai dalam jangka waktu 5 tahun. “Saya kira sudah selesai ternyata belum. Permasalah tersebutkan saya dapat ketika saya menjabat Dirjend di Kementerian LHK. Hingga saya di DPR ini juga ternyata belum selesai,” ujar Darori, anggota Komisi IV Fraksi Gerindra.

Ia juga mengungkapkan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. “Sampai saat ini masih ada beberapa lahan yang berstatus hutan lindung dicaplok oleh masyarakat dan beberapa perusahaan perkebunan ataupun pertambangan. Saya masih memiliki data sekitar 200 perusahaan yang masih bermasalah dengan izin pemakaian hutan lindung. Ketakutannya nanti kepala daerah yang sengaja mendiamkan masalah tersebut malah disekolahkan,” paparnya.

Menanggapi pernyataan tersebut Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan permasalahan kehutanan merupakan permasalahan yang terjadi sebelumnya. “Permasalahan tersebut bahkan pihak kehutanan yang memulai dengan memasukkan pemukiman sebagai kawasan hutan. Hal tersebut yang membuat dilema bagi kami untuk memutuskannya,” jelasnya.

Nur Alam meminta waktu kepada komisi IV DPR RI untuk melakukan indentifikasi dan inventarisisir masalah yang terjadi secara keseluruhan. “Kita akan melakukan identifikasi agar semua dapat terselesaikan,” katanya.

Anggota komsisi XI legislator asal Sultra, Haerul Saleh yang di BKOkan ke komisi IV mengaku permasalahn di Sultra memang perlu ditinjau kembali. “Data harus diinventarisir baik-baik. Pasalnya data yang diusulkan ini juga merupakan data lama yakni data tahun 2011,” tuturnya. Ia mengungkapkan dalam permasalah RTRWP di Sultra memang harus hati-hati. “Di beberapa lokasi itu bahkan sudah dikuasai oleh masyarakat dan sudah menjadi perkampungan,” ujarnya.

RDP Pemprov Sultra bersama komisi IV DPR RI menghasilkan dua kesepakatan. pertama, komisi IV DPR RI meminta Gubernur Sultra untuk memberikan data-data menyeluruh mengenai penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diusulkan untuk RTRWP dan diserahkan ke komisi IV DPR RI paling lama 30 hari kerja. Kedua, komisi IV akan membentuk panja guna mendalami data-data yang dihimpun oleh Pemda Sultra.

Wakil Bupati Konawe Selatan Arsalim menyambut baik usul revisi data usulan RTRWP tersebut. “Selama ini masalah di Konsel hanya seputar kawasan hutan lindung yang telah dikuasai oleh masyarakat. Revisi yang diminta oleh komisi IV juga menjadi kesempatan untuk menambahkan lahan yang akan diperuntukan untuk transmigran yang menyentuh kawasan hutan dapat diturunkan statusnya agar lahan tersebut dapat dipergunakan,” jelasnya. (yogI)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top