Hingga Deadline KPK, Tak Satu pun IUP Bermasalah Dicabut – Kendari Pos Online
Iklan Jaksa

Biro Umum
HEADLINE NEWS

Hingga Deadline KPK, Tak Satu pun IUP Bermasalah Dicabut

Peta Sultra, daerah yang memiliki banyak IUP bermasalah

Peta Sultra, daerah yang memiliki banyak IUP bermasalah. foto:internet

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pencabutan 213 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Sultra. Rekomendasi tersebut dikeluarkan sebagai hasil koordinasi dan supervisi KPK di Sultra tahun 2014. Pemprov Sultra diberi batas waktu (deadline) hingga bulan Mei 2016 untuk mengeksekusi IUP-IUP bandel tersebut. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, tak satupun IUP yang dicabut. Rekomendasi tersebut terkesan diabaikan. Meskipun batas eksekusi pencabutan IUP telah lewat, pemerintah mengelak dianggap tak kuasa memberikan efek jera pada investor nakal ini.

Pembentukan tim evaluasi pencabutan IUP menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah. Hasil kajian tim pun telah mengindentifikasi izin yang bermasalah. Dari 500 IUP, pemerintah telah mengantongi lebih dari 200-an IUP bermasalah. Sebanyak 180 izin akan dicabut pada eveluasi tahapan I. Sementara sisanya harus meminta petunjuk Kementerian ESDM.

Ketua Tim Evaluasi Percepatan IUP Sultra, Ketut Puspa Adnyana mengaku, Pemprov Sultra belum mengambil keputusan. Namun keputusan izin tambang yang akan dicabut sudah final. Menurutnya, tim tinggal menunggu data resminya dari Dinas ESDM. Apalagi proses kajian teknisnya dilakukan Dinas ESDM Sultra. Bila sudah diserahkan, mereka akan melakukan pertemuan. Selanjutnya, datanya akan dilaporkan ke gubernur untuk ditetapkan. “Secara resmi, pemerintah memang belum mengambil keputusan. Namun yang pasti, pemerintah sudah sepakat IUP yang bermasalah ini akan dicabut. Kan, ini tinggal masalah waktu saja. Kalau hasil kajiannya telah diserahkan, maka kami akan melakukan rapat. Tapi harus disesuaikan dengan jadwal tim. Sebab proses pengambilan keputusan harus dihadiri seluruh anggota,” ungkap Ketut Puspa Adnyana, Selasa (31/5/2016).

Dalam proses pencabutan izin, lanjut Asisten II Setprov Sultra, pemerintah sangat hati-hati. Makanya, proses pembahasannya cukup alot. Sebab masing-masing anggota, bisa mengemukakan hasil telaahnya berdasarkan tinjauan hukum. Tidak hanya mengenai pelanggaran, namun juga menyangkut masa berlaku izin, masalah kehutanan, lingkungan dan lainnya. Pada dasarnya, pemerintah tak ingin keputusan ini bermasalah di kemudian hari.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan ESDM, lanjut mantan Kepala Biro Pembangunan Setprov Sultra ini, sudah ada 180 IUP yang akan dicabut. Sementara sisanya masih akan diberikan kesempatan hingga bulan Oktober. Pasalnya, ada beberapa poin yang masih perlu pertimbangan kementerian ESDM. Menurutnya, masih ada persoalan yang belum clear. Karena masih ragu, tim menyimpulkan meminta petunjuk pemerintah pusat. Bila ada rekomendasi pusat, keputusannya akan lebih akurat. “Saya kira, pencabutan IUP ini tetap menjadi perhatian pemerintah. Makanya, saya akan bertemu Kadis ESDM untuk membahas persoalan ini. Apalagi pencabutan IUP ini menjadi salah satu rekomendasi KPK usai menindaklanjuti temuan Tim Terpadu Pemprov Sultra. Dari hasil investigasi, cukup banyak temuan. Makanya, KPK merekomendasi beberapa poin. Diantaranya, penyalahgunaan izin, tumpang tindih IUP namun juga kelalaian investor membayar kewajiban pada pemerintah, tanggung jawab lingkungan, penyalagunaan BBM bersubsidi hingga menyangkut persoalan teknis,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Sultra, Ir Burhanuddin telah memberikan sinyal akan mengambil keputusan terhadap IUP yang bermasalah. Menurutnya, eksekusi terhadap IUP telah memasuki tahap akhir. Dalam beberapa kali pertemuan, tim telah mendapat gambaran IUP yang bakal dicabut. Rencananya, akhir bulan Mei tim akan melakukan rapat terakhir. Sayangnya, hingga kini rapat pengambilan keputusan pencabutan IUP belum dilaksanakan.

Plh Karo Humas dan Publikasi KPK, Yuyu Andriyati mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri hasil rekomendasi tersebut. “Saya akan cek ke SDM, apakah rekomendasi tersebut telah terealisasi atau belum,” katanya.

Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat 3.700 IUP bermasalah. Salah satu daerah yang banyak IUP bermasalah yakni Sulawesi Tenggara yang mencapai 213 IUP. Ada yang bermasalah terkait pembayaran royalti, masih non CnC, dan permasalahan lainnya. Untuk Sultra, daerah yang paling banyak ditemukan terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 47 IUP, Kabupaten Buton dengan 24 IUP dan Kabupaten Bombana dengan 17 IUP. Sebanyak 19 IUP yang belum memiliki NPWP.

Persoalan lain, adanya IUP masuk ke kawasan hutan. Ada lebih dari 642 ribu hektar hutan lindung yang masuk areal pertambangan. Ini juga terjadi pada lokasi yang dikategorikan areal penggunaan lain, yakni lebih dari 281 ribu hektar. (yogi/amal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.


Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top