Kisruh Golkar Sultra, Tiga Kader Dipecat – Kendari Pos Online
Jalan Sehat

pariwara
Iklan Jalan Sehat Kenpos Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Kisruh Golkar Sultra, Tiga Kader Dipecat

IMG_7806

KENDARINEWS.CO.ID,KENDARI—Budaya pecat-memecat di tubuh Partai Golkar Sultra ternyata belum juga berhenti. Kendati di level pusat, dua kubu Golkar sudah “berdamai” bahkan sedang merancang Munaslub, tidak demikian halnya di Sultra. Tiga orang kader beringin di Bumi Anoa dipecat. Mereka adalah Rizal SH, yang kini jadi anggota DPRD Kota Kendari, Muddin Musa, kandidat kuat PAW Subhan Tambera di DPRD Sultra, dan Tahir La Kimi, peraih suara terbanyak kedua di Dapil Baruga-Kambu saat Pemilu 2014 lalu.

Selain tiga nama itu, kabarnya masih ada 10 nama lain yang menanti disahkan pemecatannya oleh DPP Golkar. Mereka juga ada yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD, baik di Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Ditengarai, pemecatan dan pengusulan pemecatan itu karena mereka terbukti menjadi bagian penting dari pengurus Golkar Sultra versi Agung Laksono, yang dulu dipimpin Oheo Sinapoy.

Hal itu juga ditegaskan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sultra, Muhammad Basri. Katanya, tiga kader itu dihapus dari dokumen keanggotaan Partai Golkar karena menentang terhadap partai. “Kami melakukan pemanggilan terhadap mereka untuk mengklarifikasi beberapa hal, sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan, makanya partai mengambil sikap tegas,” ujar Muhammad Basri, di kantor Sekretariat DPD I Golkar Sultra, Jumat (29/4/2016).

Khusus untuk Muddin Musa, partai memecat politisi beringin asal Konsel itu karena pernah menyatakan mosi tidak percaya terhadap Golkar Sultra di bawah kepemimpinan Ridwan Bae, sehingga tidak ada lagi pemanggilan terhadapnya. “Kita sudah tidak panggil lagi, karena sudah tidak percaya,” terang Basri.

Sementara Rizal dan Tahir Kimi, lanjut dia, partai berusaha untuk menghadirkan mereka di DPD I Golkar. Mulai dari panggilan pertama tidak datang. Dilayangkan panggilan ke dua hingga ke tiga, juga diabaikan. Tentu, partai menganggap, mereka sudah tidak mengakui Ridwan Bae sebagai ketua partai berlambang pohon beringan di Sultra,” terangnya lagi.

Lebih miris lagi ketika dilayangkan panggilan, kata Basri, kedua kader partai, mengatakan kenapa ada pemanggilan sementara Ridwan Bae bukan ketua Golkar sekarang. Dengan dasar itulah, DPD I Golkar Sultra mengusulkan pemecatan. “Kita rapat bersama DPD II membicarakan itu, Serta berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) dalam pemanggilan dilakukan tiga kali lantas diabaikan, maka langkah tegas partai dilakukan. Pemecatan diusulkan ke DPP,” imbuhnya.

Akhirnya, DPP Golkar kemudian menerbitkan SK pemberhentian terhadap ketiganya dengen ketetapan nomor 110/DPP/Golkar/IV/2016. “SK pemberhentian keluar minggu lalu. Jadi mereka bukan kader lagi Golkar lagi. Otomatis, mereka yang jadi anggota DPRD, kami akan ajukan pergantiannya karena dia tidak lagi mewakili Partai Golkar,” cetusnya.

DPD I juga mengrimkan surat ke DPD II untuk memberhentikan Rizal SH sebagai anggota DPRD Kota. Namun itu tergantung dari DPD II. “Pemberhentiannya kita serahkan pada pengurus Kota. Karena gaweannya mereka. Kalau untuk Muddin Musa yang dicanangkan sebagai PAW Alm. Subhan secara otomatis sudah tidak bisa lagi. karena keanggotaannya sudah dicabut. Yang nomor berikutnya lagi yang akan diambil. Begitu aturannya,” tambah Basri.

Persoalan nantinya mereka akan menggugat, kata Mantan anggota DPRD itu, terserah lakukan ke MA. Yang jelas keputusan DPP pusat sudah final. Soal SK palsu atau tidak, silahkan cek kebenarannya ke DPP juga. Partai Golkar juga akan melakukan pemecatan terhadap terhadap sepuluh kader partai. Namun, Basri enggan menyebutkan siapa kader tersebut. “Dari dulu sudah ada, bukan hanya sepuluh tapi banyak. Hanya direvisi ulang. Tapi nantilah, tidak usah mi itu yang dikejar, yang tiga saja,” pinta Muhammad Basri.

Sementara itu, Rizal SH menilai pemecatan yang dilakukan DPP dilakukan secara diskriminatif serta rekayasa. Dikatakan pengkhianat sementara yang realitanya tidak ada pengkhianatan serta tidak ada pembinaan. Pemecatan juga tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi. “Di Pasal 18 dan 19 sampai pada peraturan organisasi tentang anggaran dasar mengenai pembelaan. Selanjutnya pasal 13 terkait pemecatan. Yakni dari usulan kecamatan ke DPD II, kemudian ke DPD I. Tapi ini dilakukan dati tingkat DPD I ke DPP, ini bukan suatu suatu kewajaran,” terang Rizal.

Rizal mengaku bisa menerima keputusan itu bila saja sudah sesuai mekanisme hukum. “Ini tidak fair. Kami ingin tahu pelanggaran kami apa. Kami bingung yang berkhianat siapa. Saya akan melawan, dan bakal mengajukan gugatan hukum,” kata politisi yang mengawali kariernya sebagai seorang pengacara ini.(p3/kendaripos)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top