KPK Deadline Pemprov Sultra Hingga Mei 2016 – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

KPK Deadline Pemprov Sultra Hingga Mei 2016

Ketut Puspa Adnyana

Ketut Puspa Adnyana

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi deadline Pemprov Sultra untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang telah di direkomendasikan sebelumnya. KPK bahkan mengancam akan memperkarakan Pemda yang melakukan pembiaran terhadap IUP tak lulus sertifikasi Clear and Clean (CnC).

Terkait hal itu, Ketua Tim Percepatan Evaluasi IUP Sultra, Ketut Puspa Adnyana mengaku evaluasi izin masih berlangsung. Namun ia membantah proses pencabutan izin berjalan lamban. Argumentasinya, pemerintah harus berhati-hati melakukan kajian atas izin yang akan dicabut. Sebelum mengambil keputusan, ada beberapa kategori yang harus dievaluasi. Beberapa waktu, proses pembahasannya sudah masuk persoalan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Satu persatu IUP akan dikroscek izin lingkungan maupun Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL)-nya. Bila tidak memenuhi syarat, maka akan dimasukan dalam IUP yang akan dicabut.

Evaluasi terhadap IUP, lanjut mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan ini, masih akan dikaji pada tahapan berikutnya. Untuk terbebas dari sanksi pencabutan, IUP harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti kewajiban keuangan, lingkungan dan izin-izin lainya. Meskipun prosesnya masih berlangsung, ia memastikan finalisasi terhadap IUP yang akan dicabut segera diputuskan. Paling lambat, pencabutan izin baru akan dieksekusi bulan Mei mendatang.

“Berdasarkan laporan sebelumnya, ada sekitar 213 IUP yang belum mengantongi sertifikasi CnC. Namun bukan berarti hanya IUP ini yang akan diverifikasi, tapi seluruh izin yang diterbitkan yakni 523 IUP. Berdasarkan hasil inventarisasi, masih ada IUP CnC yang belum membayar tunggakan royalti maupun yang belum melakukan reklamasi. Padahal dalam undang-undang, ketentuan ini wajib dipenuhi perusahaan,” jelasnya.

Hasil evaluasi ini kata mantan Sekretaris Kabupaten Kendari, masih akan disinkronkan dengan data Kementerian ESDM maupun hasil Korsup KPK. Paling tidak, keputusan yang diambil pemerintah lebih kuat. Sebab keputusan pemerintah ini bisa berimplikasi pada persoalan baru. Pencabutan izin yang dilakukan pemerintah bisa masih digugat. Bukan hanya itu, ada kemungkinan data IUP pemerintah ini berbeda dengan milik KemenESDM dan KPK.

“Pencabutan izin akan dilakukan pemerintah daerah. Dalam undang-undang, yang berhak mencabut izin adalah yang menerbitkan izin. Setelah UU nomor 23 tahun 2014 berlaku, otomatis menjadi kewenangan provinsi. Makanya, dalam proses evaluasi IUP ini pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Mulai dari ESDM, kehutanan dan lingkungan hidup termasuk KPK,” jelas Ketut Puspa Adnyana.

Seperti diketahui, KPK mulai gerah dengan sikap pemerintah daerah. Buktinya, rekomendasi KPK atas hasil investigasi pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum juga ditindaklanjuti. Padahal secara terang-terangan sejumlah perusahaan mencoba lari dari kewajibannya. Tidak mendapat respon, komisi anti rasuah memberi tenggang waktu hingga bulan Mei. Bagi Pemda yang tidak mencabut IUP bermasalah, persoalannya akan diambil alih KPK. (mal)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top