Sah! MenkumHAM Keluarkan SK Kepengurusan PPP – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Sah! MenkumHAM Keluarkan SK Kepengurusan PPP

 foto:Livrando Kambey/JawaPos.com MenkumHAM Yasona Laoly memberikan SK Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII, Rabu (27/4) di Kantor KemenkumHAM.


Foto:Livrando Kambey/JawaPos.com
MenkumHAM Yasona Laoly memberikan SK Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII, Rabu (27/4) di Kantor KemenkumHAM.

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasona Laoly dengan resmi menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang susunan personalia dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2016-2021.

BACA JUGA :  Golkar dan PPP Terancam Tak Ikut Pilkada 2017

“Ini adalah hasil Muktamar VIII di Pondok Gede beberapa waktu lalu. Kepengurusan ini dengan Ketua Umum Romahurmuzy dan Sekretaris Jendral Pak Arsul Sani,” tegas Yasona, Rabu (27/4) di Kantor KemenkumHAM.

Dengan demikian, kata dia, kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung yang diaktifkan kembali dengan tugas untuk melaksanakan Muktamar VIII yang demokratis, berkeadilan dan rekonsiliatif, sudah tidak berlaku. “Dihentikan dengan kepengurusan (PPP Hasil Muktamar VIII) ini,” tandasnya.

BACA JUGA :  Menkumham Akui PPP Kubu Djan Faridz, Kubu Romy Bagaimana?

Menurut Yasona, pihaknya juga memantau, kepengurusan yang masuk sudah sangat akomodatif bahkan sangat melebar karena banyaknya jumlah yang ada. Kepengurusannya mengakomodasi dari Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.

“Representasinya terakomodasi dengan baik. Terkecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini,” katanya.

Dirinya meyakini dan percaya, pada agenda politik nasional yang sedang berlangsung sekarang ini, dengan adanya SK tersebut, PPP akan menyusun langkah-langkah bersama-sama dengan pemerintah baik di DPR sebagai fraksi, maupun sebagai parpol untuk DPP PPP akan ikut memberikan kontribusi bagi bangsa dan Negara.

BACA JUGA :  Menkumham Akui PPP Kubu Djan Faridz, Kubu Romy Bagaimana?

Dengan di sahkannya kepengurusan PPP Romahurmuzy, itu artinya kepengurusan PPP yang sah di Sultra di bawah kendali Rasyid Syawal. (ndo/JPG)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top