Pariwara
Nasional

KPK Bidik Korporasi Besar di Belakang Mafia Peradilan

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: Int

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Foto: Int

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA – Ada indikasi sebuah korporasi besar berada di belakang kasus penyuapan sekretaris (pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Hanya saja, diperlukan kehati-hatian mengungkap korporasi itu, usai operasi tangkap tangan terhadap Edy.

KPK masih butuh waktu mengurai keterkaitan korporasi besar dengan PT Paramount Enterprise International. “Penyidik masih terus mendalami itu. Kita tunggu satu hingga dua hari lagi ini pasti sudah ada jawaban,’’ ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menghadiri acara Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Basaria mengakui KPK menemukan indikasi keterlibatan korporasi besar dalam penyuapan itu.Hanya lembaga antirasuah perlu melengkapinya dengan bukti yang telak. Memang aneh jika perkara ini hanya berkaitan dengan PT Paramount Enterprise. Sebab dalam database perkara di Mahkamah Agung, PT Paramount hanya dua kali berperkara. Itupun persoalan tanah dengan perorangan. Kasusnya juga disidangkan di PN Tangerang.

Juru Bicara KPK, Suhadi juga membenarkan soal itu. Dia mengakui pernah ada dua sengketa yang pernah masuk ke MA. Namun, kasus tersebut sudah lama diputuskan.  “Kalau Paramount ada. Bahkan ada dua perkara yang sudah lama diputus. Yakni 2010 dan 2013, itu sudah selesai,” terang Suhadi.

Sebagaimana diketahui, KPK kembali mengungkap praktek mafia peradilan melalui operasi tangkap tangan. Kali ini yang diringkus pansek PN Jakpus Edy Nasution.

Dia ditangkap di parkiran hotel setelah menerima uang Rp50 juta dari Doddy Doddy Aryanto Supeno. Nama itu disebut suruhan dari PT Paramount Enterprise Internasional.

KPK menyebut pemberian itu bukan yang pertama. Pada Desember 2010, Edy diduga pernah menerima Rp 100 juta. Sementara comitment fee yang dijanjikan si penyuap diduga sebesar Rp 500 juta.

Suap itu diberikan berkaitan dengan pengajuan permohonan PK yang didaftarkan di PN Jakpus. Setelah melakukan OTT terhadap Edy dan Doddy, KPK langsung menggeledah rumah mewah sekretaris MA, Nurhadi di kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Dari rumah itu disita sejumlah uang dalam bentuk dolar. “Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya. Sebab ini berkaitan dengan teman-teman yang masih melakukan pengembangan di lapangan, kasihan mereka,’’ ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat didesak terkait uang penyitaan dari rumah Nurhadi.

Selain digeledah, Nurhadi sendiri telah masuk dalam daftar cegah ke luar negeri. Basari Panjaitan mengatakan pencegahan yang dilakukan KPK memang bisa dalam tahap penyelidikan. Tujuannya mengambil informasi sebanyak mungkin untuk mendukung kepentingan penyelidikan.

Namun saat ditanya apakah pencegahan Nurhadi itu bisa menjamin yang bersangkutan hanya sebatas saksi? Basaria menjawab, ’’belum tentu’’.(gun)


Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top