Tunjangan Fungsional 51 Ribu Dosen S1 akan Dihentikan – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Tunjangan Fungsional 51 Ribu Dosen S1 akan Dihentikan

kendaripos.fajar.co.id,KENDARI—Sesuai UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen minimal harus berkualifikasi S2 (magister). Namun, kenyataannya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata masih ada sekitar 51 ribu dosen yang berijazah S1 (sarjana). Nah, dosen-dosen yang masih strata satu ini nantinya akan dihentikan tunjangan fungsionalnya. Bahkan, bila perlu mereka dipekerjakan sebagai tenaga fungsional. Hal itu merupakan punishment agar mereka bergairah melanjutkan studi magister.

“Reward bagi para dosen S1 itu bila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, maka dibantu dengan menyiapkan 2.300 paker beasiswa magister,” kata Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti, saat dihubungi setelah pengukuhan Guru Besar UGM Ova Emilia,  Kamis (21/4/2016).

Selanjutnya, dosen-dosen yang belum S2 perlu diberikan punishment atau sanksi profesi secara lunak. Tujuannya, supaya bergairah melanjutkan studi magister. Caranya, dengan menghentikan pencairan tunjangan fungsional dosen. Jika perlu, untuk sementara mereka dipekerjakan sebagai tenaga kependidikan non-dosen.

Keberadaan dosen yang belum S2 sebanyak 51 ribuan orang itu adalah produk kebijakan terdahulu. Dia tidak memungkiri banyak kampus yang nekat merekrut dosen, meskipun belum bergelar magister. ’’Sekarang kampus harus mengikuti aturan. Kita anjurkan untuk menghentikan dulu tunjangan fungsionalnya,’’ ujarnya.

Guru besar bidang kesehatan masyarakat UGM itu menjelaskan, regulasi tunjangan fungsional dosen diatur dalam Perpres No 65 Tahun 2007. Untuk dosen dengan jabatan asisten ahli, tunjangan fungsionalnya Rp 375.000 perbulan. Menurutnya di lapangan saat ini dosen yang belum bergelar magister paling banyak pada jabatan asisten ahli.

Sementara, Anggota Komisi X (bidang pendidikan) DPR Reni Marlinawati meminta pemerintah bijak. ’’Jangan asal pangkas seperti itu. Karena tunjangan fungsional adalah nafkah para dosen,’’ jelasnya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap dosen yang belum S2 tetap dikuliahkan tanpa harus menghentikan pemberian tunjangan fungsional.

Reni juga mengatakan sambil kuliah S-2, dosen-dosen tadi tetap diberi tugas untuk mengajar. Menurutnya ketentuan di dalam UU Guru dan Dosen bahwa dosen minimal S2 tetap dijalankan, tetapi dengan cara tidak boleh merugikan dosen. (agm)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top