Pariwara
Nasional

Jelang Pilkada 2017, Menteri Yuddy Beri Warning PNS

Yuddy Chrisnandi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA – Pilkada 2017 dan 2018 mendatang mendapat sorotan khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Hal itu akibat di Pilkada 2015 serentak, integritas aparatur sipil negara (ASN) masih tidak netral. Padahal sudah ada UU ASN yang melarang keras PNS terlibat politik praktis.

“Saya menyesalkan masih adanya PNS yang tidak menjaga integritasnya. Jabatan yang diamanatkan kepadanya dijadikan alat untuk berpolitik praktis. Saya berharap kejadian di 2015 tidak terjadi di Pilkada 2017 dan 2018,” ucap Menteri Yuddy di kantornya, Rabu (20/4/2016).

Diungkapkan Yuddy, ASN dalam roda birokrasi kerap digunakan sebagai mesin politik karena posisinya yang strategis untuk mobilisasi suara dan memengaruhi suara masyarakat. Hingga di titik yang lebih ekstrem, kadang sering disalahgunakan dengan menerbitkan sebuah kebijakan yang tidak adil dan memihak salah satu kandidat.‎

“UU ASN secara tegas telah mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi. UU tersebut memperkuat aturan terdahulu, yaitu Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, ternyata masih ada celah pelanggaran netralitas ASN,” terangnya.

Menurut guru besar FISIP Unas itu, saat ini tengah disusun PP baru sebagai turunan UU ASN.‎ Ketentuan sanksi juga telah diatur dalam Pasal 7 PP 53/2010 terdiri dari tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sesuai dengan Pasal 4 (12) jo Pasal 12 dan 13, pelanggaran netralitas PNS dikenakan hukuman hingga pemberhentian secara tidak hormat.‎

Menurut Pasal 2 UU ASN yang salah satunya berisikan azas netralitas, bertujuan agar setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Lebih tegas lagi, pada Pasal 9 (2) UU ASN, menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pengaturan mengenai netralitas dalam UU tentang ASN dimaksudkan untuk membentengi ASN dari intervensi politik.

“Ketentuan tersebut bermakna imperative yang terlihat dari kata ‘harus’. Artinya, pegawai ASN mau tidak mau, suka tidak suka harus netral agar tidak terpengaruh dari intervensi suatu golongan dan partai politik dengan cara tidak berpolitik secara praktis,” tuturnya.

Kendati demikian, partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci Pilkada yang berkualitas. (esy)


Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top