Reklamasi Teluk Jakarta Distop Sementara – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Nasional

Reklamasi Teluk Jakarta Distop Sementara

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kanan) berbincang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) sebelum memulai rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4). Rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut membahas mengenai Reklamasi

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kanan) berbincang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) sebelum memulai rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4). Rapat yang dilakukan secara tertutup tersebut membahas mengenai Reklamasi

kendaripos.fajar.co.id Akhirnya, reklamasi Teluk Jakarta dinyatakan harus berhenti sementara. Keputusan penghentian sementara proyek tiliunan itu diambil setelah Pemerintah Pusat menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di kantor Kemenko Kemaritiman.

Dilansir Indopos (Kendari Pos Group), rapat itu dihadiri oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mewakili Menteri Susi Pujiastuti, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

BACA JUGA :  Terungkap! Uang dari Agung Podomoro Dipakai Sanusi untuk Pilgub DKI Jakarta

“Kami meminta untuk sementara menghentikan, moratorium,  proyek reklamasi sampai disusun aturan hukum yang jelas. Nanti dibentuk komite gabungan supaya bisa diselesaikan secepatnya,” kata Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Menurutnya, komite tersebut akan bertugas menyelaraskan aturan-aturan hukum sekitar reklamasi. Nantinya, komite tersebut akan berisi perwakilan lintas kementerian yang masing-masing memiliki kaitan dengan persoalan reklamasi.

Rencananya, komite itu akan mulai bekerja pada Kamis lusa. Salah satu fokus kerja komite tersebut adalah mendedah ketentuan-ketentuan yang mengatur reklamasi. Baik ketentuan di tingkat pusat maupun daerah.

“Di Bu Siti ada dua dirjen demikian dengan departemen Bu Susi kemudian dari Depdagri ada juga dua dirjen. Mulai Kamis, bapak-bapak akan mulai merapatakan apa yang harus diselelaraskan. Mereka audit,” tutup Rizal.

BACA JUGA :  KPK: Akan Ada Tersangka Baru Kasus Reklamasi

Selain menbedah peraturan-peraturan untuk diselaraskan, pemerintah juga menelisik Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) pembangungan pulau di Teluk Jakarta itu.

Komite ini akan terdiri dari gabungan wakil pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Akan ada dua direktorat jenderal masing-masing di Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Setkab, serta Kemenko Maritim.

Sementara dari Pemprov DKI akan diwakili oleh Deputi Gubernur, Bappeda, Asisten Pembangunan, dan Tim Gubernur.

Kepada para pemangku kebijakan dan semua pihak yang terlibat dengan pembangunan reklamasi Rizal meminta untuk memperhatikan kepentingan maupun hubungan antara rakyat, negara dan swasta.

BACA JUGA :  Terkait Izin Reklamasi, Staff Menteri Akan Bela Ahok

“Rakyat, negara, dan swasta harus diperhatikan. Enggak bisa kita rumuskan kebijakan hanya pada satu pihak. Kalau rakyat saja atau swasta saja, enggak betul. Kita harus kombinasikan ketiganya ini,” jelas Rizal.

Dia menambahkan, reklamasi bukan hal baru di dunia dan tak sepatutnya hanya dilihat dari satu sisi. Tapi, harus dilihat dari sinerginya tiga unsur tadi dalam menghasilkan kebijakan yang obyektif.

“Kita debat keras boleh, tapi tetap berhati dingin. Soal reklamasi sendiri di seluruh duia sudah banyak, yang penting tiga objektif tadi supaya ada sinergi,” jelas Rizal.

Menurutnya, reklamasi adalah salah satu pilihan yang lazim ditempuh dalam pembangunan sebuah kawasan. Sebagai sebuah pilihan, akan selalu ada dampak berupa manfaat dan risiko.

Menekan sekecil mungkin risiko buruk yang dapat muncul dan di saat bersamaan memaksimalkan manfaatnya menjadi pilihan tak terhindarkan agar kebijakan reklamasi benar-benar bermanfaat dalam sebuah pembangunan. (aen/wok/dai/yuz/JPG)

Komentar

komentar


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 1001
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top