Timsel Panwas Pastikan Tak Ada “Titipan” – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Timsel Panwas Pastikan Tak Ada “Titipan”

kendaripos.fajar.co.id, KENDARI– Meski tahapan Pilkada di tujuh daerah belum ditetapkan, namun perangkat penyelenggara sudah mulai disiapkan. Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Kendari dan Buton mulai merekrut calon anggota Panwaslu. Sejak 15 April tahap penjaringan dibuka dan akan berakhir hingga 23 April

muhammad natsir

Sekretaris Timsel Panwas Kendari dan Buton, La Ode M Nasir mengatakan beberapa pendaftar sudah mengambil formulir pendaftaran. “Soal jumlahnya belum dipastikan tapi yang jelas saat ini mereka sedang mengurus persyaratan pencalonan. Diutamakan harus independen, berintegritas dan memiliki wawasan kepemiluan,” ujar Nasir, Minggu (17/4).

Dalam prosesnya nanti, timsel Panwas akan menjaring enam besar. Kemudian, akan dipilih tiga orang sebagai anggota Panwas. Selebihnya, sebagai calon PAW. Dosen IAIN Kendari itu memastikan proses penjaringan dilakukan transparan, mengacu pada ketentuan undang-undang dan pedoman dari Bawaslu RI. Sehingga tidak ada ruang untuk adanya “titipan”. Ia juga menjamin tidak akan ada “titipan” dari salah satu kontestan Pilkada. “Jika terbukti ada, calon panwas titipan tersebut dicoret,” ungkap Nasir.

Calon anggota panwas akan melewati tahapan seleksi berkas, tes tertulis sampai tes wawancara. Pemeriksaan berkas pada 26 hingga 27 April dan diumumkan 28 April 2016. Bagi yang tidak lengkap berkas, maka dianggap gugur. “Calon yang lolos seleksi tahapan pertama, akan mengikuti seleksi selanjutnya. Soal ujian disiapkan timsel dari Bawaslu RI. Setelah itu dilanjutkan tahapan ketiga,yakni wawancara,” ungkap tenaga ahli DPRD Sultra itu.

Timsel juga menghimbau masyarakat turut pro aktif memantau jalannya proses pejaringan calon Panwas. “Peran masyarakat juga kita butuhkan karena dimungkinkan mereka mengetahui identitas dari calon panwas. Jika mengetahui mereka titipan atau pengurus partai segera melaporkan ke Bawaslu Provinsi,” pintanya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yakni KTP domisili daerah setempat, fotocopy kartu keluarga, ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, surat pernyataan setia pada Pancasila, surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Nah, bagi mantan pengurus parpol harus melampirkan surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi aktif berpartai apabila 5 tahun terakhir menjadi anggota parpol. “Termasuk surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, serta surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu,” jelas Nasir. (p10/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top