Kepton Diperjuangkan Pisah, Empat Daerah Dimekarkan – Kendari Pos Online
Space Iklan Garis Batas
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Sulawesi Tenggara

Kepton Diperjuangkan Pisah, Empat Daerah Dimekarkan

Gubernur Nur Alam, Ketua Tim Kerja Pemekaran Wilayah Timur I Benny Ramdhani dan sejumlah kepala daerah yang ingin dimekarkan usai pertemuan di DPD RI, Rabu (13/4/2016)

Gubernur Nur Alam, Ketua Tim Kerja Pemekaran Wilayah Timur I Benny Ramdhani dan sejumlah kepala daerah yang ingin dimekarkan usai pertemuan di DPD RI, Rabu (13/4/2016)

kendaripos.fajar.co.id, JAKARTA—-Gubernur Sultra, H Nur Alam bersama sejumlah bupati di daerah ini begitu bersemangat memperjuangkan terlepasnya sejumlah kabupaten di Sultra yang ada di Kapulauan Buton untuk menjadi provinsi otonomi sendiri, terlepas dari Sultra. Namanya, Provinsi Kepulauan Buton. Cakupan wilayahnya meliputi, Kabupaten Buton, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara.

Setelah beramai-ramai menemui Mendagri untuk menyerahkan dokumen pemisahan Kepton dari Sultra dan beberapa kali rapat dengan komisi II DPR RI pada bulan-bulan sebelunya. Rabu (13/4/2016), gubernur beserta sejumlah rombongan bupati menyambangi gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan Jakarta. Di sana, mereka diterima tim kerja (Timja) wilayah timur I Komite I DPD RI masing-masing, Benny Ramadhani sebagai ketua, dan dua anggotanya yakni Abdurahman La Bato, dan Yusran Silondae.

Tak hanya  membawa aspirasi terkait pemisahan wilayah Buton dari Sultra plus sejumlah kepala daerah dari calon Provinsi Kepton, Gubernur Nur Alam bersama Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh juga membawa aspirasi usulan pemekaran sejumlah kabupaten di Sultra plus kepala daerahnya masing-masing. Daerah Otonomi Baru (DOB) kabupaten yang diperjuangkan mekar itu yakni, Kabupaten Muna Timur dan Kota Raha, Kabaena Kepulauan, dan Konawe Timur.

Adapun kepala daerah cakupan Provinsi Kepton yang bersama gubenur yakni, Bupati Buton, Umar Samiun, Walikota Baubau, AS Tamrin, Bupati Wakatobi, Hugua, Pj Bupati Buton Tengah, Mansur Amila, Pj Bupati Buton Selatan,  Muhammad Faisal, dan Bupati Buton Utara, Abu Hasan. Sementara bupati yang ingin daerahnya dimekarkan yakni, Bupati Konsel, Surunuddin Dangga yang hadir bersama ketua DPRD Konsel, Pj Bupati Muna Timur, Muh Zayat Kaimoeddin, dan Wakil Bupati Bombana, Masyura.

Pada kesempatan audiensi, Nur Alam menjelaskan bahwa syarat yang diminta untuk menjadi daerah DOB telah dilengkapi. Ia juga mengatakan bahwa lima usulan ini nantinya tidak akan menjadi beban bagi negara jika mereka menjadi DOB sendiri. Menurutnya pemekaran menjadi solusi terbaik yang terbaik dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dan tentunya mempermudah proses pelayanan publik.

“Membuka isolasi antara daerah satu dengan daerah yang lain, meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah ini maka menjadi solusi cerdas dalam rangka pembangunan daerah seutuhnya,” jelas Nur Alam.

Terkait syarat dan ketentuan yang telah diminta, lanjutnya, telah dipenuhi.  Politisi PAN ini juga menegaskan bahwa sudah tidak ada masalah lagi mengenai kesiapan dan syarat terhadap lima usulan DOB yakni Provinsi Kepulauan Buton, Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabaena Kepulauan dan Muna Timur.

“Saya telah menyaksikan sendiri. Batas wilayah dan penetapan ibu kota yang salam ini kerap menjadi masalah untuk di lima usulan ini sudah tidak akan mejadi masalah. Semua sudah disepakati dengan baik dan semua juga sudah setuju,” jelasnya. Nur Alam juga meyakinkan bahwa lima usulan ini nantinya jika menjadi DOB tidak akan menjadi beban berat bagi negara.

Alasannya, lima usulan dimaksud masing-masing memiliki potensi sendiri-sendiri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Provinsi Kepulauan Buton itu memiliki SDM yang cukup melimpah. Mulai dari tambang aspal dan nikel Provinsi Kepulauan Buton punya. Tidak hanya dipertambangan mulai dari perkebunan sampai dengan wisata yang kini menjadi destinasi wisata baru dan menjadi fokus pemerintah pusat semua ada di Kepulauan Buton. Jadi, jika berhasil mekar menjadi DOB Kepulauan Buton tidak akan membebani negara,” paparnya.

Sedangkan untuk Kabaena Kepulauan Nur Alam juga mengatakan hal senada. Usulan Kepulauan Kabaena juga tidak akan mejadi beban bagi negara. “Kabaena Kepulauan itu isinya nikel dan kini juga sudah didukung dengan pembangunan beberapa smelter disana. Kabaena juga ada potensi wisata yang dapat dikelola,” ungkapnya.

Demikian juga usulan DOB Konawe Timur, Nur Alam menyebutkan tidak akan menyusahkan Negara karena memiliki potensi yang besar khususnya di bidang tambang. Demikian juga dengan Muna Timur yang punya potensi perkebunan, perikanan dan pertambangan. “Jadi sesungguhnya usulan lima DOB di Sultra ini tidak akan masalah jika dimekarkan. Tidak akan merepotkan negara karena telah memiliki potensi ekonomi sendiri untuk membiayai daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Setelah menjabarkan akan potensi dan kesiapan besar harapan Nur Alam lima usulan DOB asal Sultra ini bisa mendapat dukungan penuh dari DPD RI khususnya Komite I DPD RI. “Untuk urusan di daerah sudah beres. Tinggal kami minta kepada DPD untuk menjadi komandan kami untuk menerobos apapun yang ada didepan kita yang berkaitan dengan pemekaran,” tuturnya. (yogi/selengkapnya baca kendari pos)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top