Pariwara
Politik

Kadernya Dikocok KPK, Gerindra Minta KPK Jangan Tebang Pilih

5e2b7efa-6c3c-4228-9758-22f4f13088f0_169

Kader Partai Gerindra, M. SanusI

KENDARINEWS.COM, JAKARTA – Ketika kadernya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Partai Gerindra melakukan pemantauan dan meminta agar KPK bertindak profesional dan tidak tebang pilih. Sebagaimana diketahui, salah seorang kader Gerindra yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi ditangkap KPK atas dugaan kasus suap.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, publik pun lantas membandingkan keseriusan KPK dalam menangani tiga perkara tersebut. Termasuk mempertanyakan keseriusan lembaga Ad-hoc untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

“Sekarang ini kan mulai ada suara-suara sumbang di masyarakat, misalnya soal Kajati dan Aspidsus DKI dalam kasus tangkap tangan PT BA akhir pekan lalu yang belum jelas statusnya. Apa status aparat kejaksaan yang sudah diperiksa KPK sampai subuh itu? Tersangka atau saksi? Ditahan atau dilepas?,” tanyanya di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Suara sumbang terhadap KPK juga terdengar di masyarakat yang dimaksud  Andre adalah membandingkan upaya KPK dalam menangani perkara RS Sumber Waras dan perkara Universitas Airlangga.

Dalam perkara RS Sumber Waras sudah jelas ada audit BPK, tapi dikatakan tidak ada niat jahat. Sebaliknya dalam kasus Unair mantan rektor langsung ditetapkan tersangka.

“Ini menjadi pertanyaan publik lho,” tandasnya.

Apalagi tambah Andre, nuansa politisasi KPK juga tampak dari pernyataan komisioner yang seolah mendahului penyidik dalam perkara Unair. Komisioner sudah menyebut akan mengembangkan keterlibatan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Matalitti.

“Padahal faktanya perusahaan La Nyalla dalam pembangunan Unair itu hanya member dalam JO dengan BUMN PT Pembangunan Perumahan. Dan La Nyalla sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK saat dimintai keterangan Maret 2015 lalu,” ungkapnya.

Andre mengaku mengetahui duduk perkara Unair dari beberapa pihak. Termasuk keuntungan yang sangat kecil yang diterima perusahaan La Nyalla yang hanya Rp260 juta, karena hanya bersifat member pasif.

“Leadingnya kan BUMN PT PP, jadi kalau sekarang perkara ini disebut akan dikembangkan ke perusahaan member JO-nya PT PP, menjadi pertanyaan, jangan-jangan KPK digunakan sebagai alat politik. Karena kami melihat ada nuansa politisasi yang kental dalam perkara yang menimpa Ketua Umum PSSI itu, seperti yang dilakukan Kejaksaan dalam perkara dana hibah Kadin Jatim,” papar pria berkacamata itu.(jpg)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/kendaripos/public_html/wp-content/themes/flex-mag 1.13/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top